Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas soal penanganan kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jokowi minta laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan lainnya.

Willem mengatakan, pihaknya melaporkan jika ancaman kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap di Sumatera dan Kalimantan berangsung-angsur membaik. Upaya pemadaman baik melalui udara dan darat terus dilakukan.

"Jumlah hotspot, atau ancaman kebakaran hutan, situasi membaik, dalam artian jumlah hotspot berkurang di Kalimantan dan Sumatera. Karena upaya pemadaman dari darat dan udara, dan pencegahan kebakaran hutan baru. Peran hujan sangat signifikan, ini membuat situasi agak membaik," kata Willem di Kantor Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9).

Willem menambahkan, Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta agar menindak pelaku pembakaran lahan dan hutan. Baik itu perorangan ataupun koorporasi/perusahaan.

"Arahan dari presiden agar penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan menimbulkan efek jera sehingga masa depan tidak terjadi lagi," tegasnya.

Untuk soal waktu penyelesaian kebakaran lahan dan hutan di wilayah tersebut, Willem mengatakan, presiden telah mematok target untuk dituntaskan antara provinsi satu dengan lainnya berbeda waktu penyelesaiannya.

"Riau kita tetapkan dari hasil pembicaraan dengan pemda, dengan melihat ancaman yang ada dan kemampuan yang dimiliki, Riau ditetapkan 14 hari sejak Kamis lalu. Sumatera Selatan 30 hari sejak Jumat, Jambi 30 hari sejak Senin begitu juga Kalimantan," tutupnya.

2 Minggu Kelar