KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, saat menghadiri Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9/2015).
Rabu, 16 September 2015 | 11:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, merasa heran dengan berbagai pihak yang kini mempermasalahkan kenaikan tunjangan anggota DPR. Dia meminta kenaikan tunjangan itu tidak diributkan karena nilainya sangat kecil.

"Saya terus terang agak curiga, kenapa DPR diserang terus soal yang kecil-kecil ini. Supaya kita lupa, di luar sana ada uang besar yang bisa buat kita bungkam. Harusnya publik ada di belakang DPR supaya kita awasi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Ia menyebutkan, anggaran yang diterima DPR dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, DPR tunduk pada eksekutif yang menentukan anggaran. Menurut dia, Sekretariat Jenderal DPR awalnya mengajukan Rp 6 triliun dalam APBN 2016, tetapi dipotong Rp 2 triliun. Angka tersebut sebesar 0,19 persen dari APBN.

"Inilah yang diributkan. Setiap hari, setiap kasus, soal tunjangan, soal parfum, soal kunjunga ke Amerika dan lain lain," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, meributkan masalah kecil ini justru menghambat kinerja DPR, terutama dalam fungsi pengawasan terhadap eksekutif yang memegang anggaran paling besar dari APBN, yakni Rp 2.035 triliun pada 2015.

"Harusnya publik ada di belakang DPR supaya kita awasi. Asap di Riau tidak bisa dipadamkan DPR, yang bisa eksekutif. Kenapa jalan berlubang, ya? Bukan DPR, tapi eksekutif. Fungsi DPR pengawas. Kalau DPR diserang terus, enggak sempat mengawasi pemerintah," katanya.

DPR telah meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Irma Suryani, mengatakan, Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut, meskipun angkanya di bawah usulan DPR.

Menurut Irma, kenaikan tunjangan ini dibutuhkan karena inflasi yang terjadi setiap tahun, tetapi tunjangan anggota DPR tidak pernah naik selama 10 tahun terakhir. (Baca Alasan Inflasi, DPR Minta Kenaikan Tunjangan)

Berikut kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu, seperti dikutip harian Kompas:

1. Tunjangan kehormatan 
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui Rp 6.690.000. 
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000. 
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000.

2. Tunjangan komunikasi intensif 
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000. 
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000. 
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000.

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan 
a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000. 
b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000. 
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000.

4. Bantuan langganan listrik dan telepon 
DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000.

Penulis: Ihsanuddin
Editor: Laksono Hari Wiwoho