PALEMBANG - Wilayah Stasiun Kertapati akan dikembangkan. Untuk itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Sumsel bakal melakukan pembebasan lahan milik perusahaan yang selama ini ditempati warga.
Selain upaya penertiban aset, juga terkait pembangunan double track dan areal perkantoran. Luas lahan yang akan dibebaskan 17.600 meter persegi. Lokasinya di sepanjang rel KA di Jl Abikusno Cokro Suyoso, kawasan Keramasan, Kelurahan Kemang Agung, Kertapati.
Sayangnya, warga yang terancam tempat tinggalnya menolak rencana itu. Ada sekitar 800 kepala keluarga (KK) pada delapan RT yang dengan tegas menolak penggusuran oleh PT KAI.
“Kami sudah 30 tahun tinggal di sana bersama keluarga, jadi tidak akan pindah dari lokasi ini,” kata Waner Sinaga, salah seorang warga RT 12, Kelurahan Keramasan. Ditambahkannya, tiap tahun warga selalu membayar pajak.
“Kenapa harus digusur, sementara selama ini tanah itu tidak pernah dipermasalahkan,” cetusnya. Waner pun mengajak Sumeks Online ke posko yang jadi tempat berkumpulnya warga yang menolak rencana penggusuran itu.
Ia menambahkan, masyarakat telah membentuk tim solidaritas korban penggusuran oleh PT KAI. “Ketuanya Pak Fendi Imron,” ucapnya. Sudah beberapa kali warga kumpul bersama menyatukan sikap menolak rencana PT KAI tersebut.
Ketua RT 22, Herman Jayadi yang rumahnya jadi posko penolakan mengungkapkan, selama ini warga tidak mendapatkan pemberitahuan adanya rencana penggusuran. Lahan yang ditempati masyarakat di sana sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka.
“Tidak pernah dipermasalahkan selama ini,” bebernya. Karenanya, warga tidak terima ketika menerima informasi akan adanya pembebasan lahan mengenai rumah-rumah mereka.
“Yang akan kena penggusuran itu warga delapan RT, yakni RT 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, dan 51, jumlahnya 800 KK,” ungkap Herman. Ditambahkannya, sosialisasi akan adanya pembebasan lahan untuk pengembangan double track dan perkantoran PT KAI itu baru dilakukan 8 September lalu.
Herman mengaku salah satu ketua RT diundang dalam sosialisasi itu. “Sementara masyarakat, harus sudah pindah dari rumah mereka November nanti. Sebab itu, banyak yang shock dan sakit mendadak karena terkejut dengan kabar itu,” tuturnya.
Sebelumnya, pada 31 Agustus lalu, PT KAI melayangkan surat kepada ketua RT 14, 15, 22, 23, 24, dan 28. PT KAI melakukan pengukuran aset tanah. Pengukuran itu telah dilakukan dan disaksikan warga.
Lalu, ada undangan dari PT KAI kepada ketua RT 12, 16, 17, 18, 19, 21, dan 22 untuk hadir dalam sosialisasi pembangunan double track dan pengembangan kantor di ruang rapat babaranjang kantor PT KAI Drive III Sumbagsel. (uni/ce4)

Tanpa Ganti Rugi, Hanya Dana Bongkar

Manajer Humas PT KAI Divre Sumsel, Suprapto, membenarkan adanya rencana penertiban aset lahan di Jl Abikusno Cokro Suyoso. Katanya, pembebasan lahan yang memang milik PT KAI itu semata-mata dalam rangka pengembangan wilayah Stasiun Kertapati.
“Kami sedang membutuhkan lahan,” jelasnya. Wilayah di sekitar Stasiun Kertapati akan jadi objek pendukung pengembangan stasiun. Saat ini, pihaknya dalam tahap sosialisasi dan koordinasi dengan warga setempat.
Nantinya, akan dibangun areal pelebaran terminal dan fasilitas lain di kawasan itu. Secara total, PT KAI membutuhkan lahan tambahan seluas 176.000 meter persegi. Lahannya di sebelah kanan rel, ke arah sungai.
Kalau dilihat dari jalur rel, lokasinya km 394+800 sampai 398+100. Karena lahan itu milik PT KAI, pihaknya tidak menyiapkan ganti rugi untuk warga karena tanah itu merupakan tanah negara.
Kata Suprapto, sesuai SOP (standar operasi prosedur) penertiban, pihaknya menyiapkan uang ganti pembongkaran bangunan. “Untuk bangunan permanen, Rp250 ribu per meter persegi, sedangkan semi permanen Rp200 ribu,” jelasnya.
Ia menyatakan, surat pemberitahuan yang dibagikan kepada warga baru sebagian dari seluruh yang menempati aset lahan PT KAI. “Untuk jumlah total yang akan dibebaskan, masih menunggu proses pemetaan,” imbuhnya.
Karena pembebasan ini akan bersinggungan dengan masyarakat, pihaknya akan mencari win-win solution. “Kalau proses pembebasan dikasih uang ganti rugi lagi, akan jadi temuan BPK dan KPK,” ungkap Suprapto. Karena itulah, PT KAI berharap masyarakat dapat memahami persoalan ini.(chy/ce4)

Ngotot menolak untuk digusur, warga yang bermukim di pinggiran rel Kereta Api (KA) kawasan Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, melakukan berbagai cara untuk tetap bertahan, Minggu (14/9/2015).

Tampak warga yang mayoritas perempuan ini mendadak menangis histeris menolak untuk digusur.

Bahkan warga pun tetap memanjatkan doa bersama, agar pihak PT KAI membatakan penggusuran.

"Ya Allah, semoga pihak PT KAI terbuka hatinya. Karena kami tidak ada tempat tinggal lagi," ujar warga dalam doanya.

Kondisi cuaca yang panas di bawah terik matahari, tak membuat warga patah semangat untuk tetap menolak penggusuran oleh pihak PT KAI.

Sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di perlintasan rel Kereta Api (KA) di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, Senin (14/9/2015).

Sambil teriak-teriak menolak penggusuran, warga berjemur dan duduk sepanjang rel KA.

"Kami tolak pindah, kami sudah puluhan tahun bermukim di wilayah ini," teriak salah seorang warga.

Warga dari sembilan RT di Kelurahan Kemang Agung mengadakan doa bersama dan unjuk rasa terkait rencana PT KAI yang akan melakukan penggusuran rumah warga.

PT KAI merencanakan akan memperluas wilayah operasional Stasiun KA Kertapati.

Ratusan warga yang bermukim di pinggiran rel Kereta Api (KA) Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, secara spontan menggelar doa bersama membaca surat Yasin, Senin (14/9/2015).

Doa bersama yang diadakan warga, terkait sikap warga yang menolak penggusuran dari pihak PT KAI.

"Kami spontan berdoa bersama, karena kami menolak untuk digusur. Kami mendapatkan surat pengosongan beberapa hari lalu. Ada sembilan RT yang akan digusur. Saya sendiri sudah tinggal di lahan ini sejak tahun 1984," ujar Efendi Imron yang mewakili warga menolak penggusuran.