JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dijadwalkan bertemu alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPNIKAPTK), Senin (14/9/2015) sore ini. Berdasarkan agenda yang dipublish oleh humas Pemprov DKI, pertemuan antar kedua belah pihak dilakukan pada pukul 15.30 di Ruang Tamu Gubernur, Balai Kota.

Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari surat yang dilayangkan Ketua IKAPTK Djohermansyah Djohan. Beberapa waktu lalu, Djohermansyah mengaku ingin bertemu dan mendengar langsung alasan-alasan pembubaran IPDN dari Basuki. Sebab, selama ini pernyataan Basuki itu hanya beredar di media. Melalui pertemuan itu, pihak IKAPTK jadi mengetahui dasar usulan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo.

"Masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan cara terhormat, bukan dengan cara yang lain," ujar Djohermansyah yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Basuki sebelumnya mengusulkan pembubaran IPDN kepada Jokowi ketika blusukan bersama ke Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015). Pernyataan itu diungkap ke media pada Jumat (4/9/2015) ketika melantik ratusan pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Usulan itu seiring dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dimana pemerintah daerah boleh merekrut pegawai negeri sipil (PNS) dari manapun. Baik itu perusahaan swasta, TNI/Polri, dan lain-lain. Saat melantik ratusan pejabat pada Jumat (11/9/2015) lalu, Basuki kembali menyentil IPDN.

"Ini enggak adil lulusan IPDN tiba-tiba otomatis langsung lolos jadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Padahal hasil kerjanya belum tentu baik. Kalau mau bertanding, lebih baik dibikin seperti STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) untuk menjadi akuntan," kata Basuki.

Menurut dia, untuk menghasilkan PNS yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik. Ketika memilih ajudan pun, Basuki menegaskan tidak akan menunjuk alumnus IPDN. Sejak menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, Basuki lebih memilih aparat kepolisian untuk direkrut menjadi ajudannya.

Lebih lanjut, ia juga meminta para PNS DKI khususnya yang menjadi pamong, untuk tidak menjaga sesama alumnus IPDN.

"Saya tahu nih ada (oknum) yang suka korps dan kumpul-kumpulin duit. Ya sudah, (IPDN) bubar saja deh. Saya enggak tahu pikiran beliau (Jokowi) apa, tetapi kalau menurut saya, (IPDN) enggak perlu ada," ucap pria yang biasa disapa Ahok itu.