Agan,
semoga threadnya bermanfaat ya

Ini saya diceritakan relasi saya

relasi saya dosen di sebuah PTS
yang dikelola yayasan

nah yayasan tersebut pengurusnya itu2 aja gan,
jadi kayak perusahaan pribadi

gaji pegawai disitu minim nda sampai UMR gan ,
THR saja cuma 100 ribu - 200 ribu

tetapi ada Dekan yang memperjuangkan sehingga THR bisa 1x gaji,
dan gaji bisa UMR,
dan sistem pembayarannya spp mahasiswa online,
agar bisa ditracking aliran dana masuk n keluarnya kemana


tapi itu dekan akhirnya disingkirkan oleh pengurus yayasannya

pembayarannya SPP lewat loket-loket lagi,
agar gampang kalau dikorupsi gan

saya yakin,
yang mengalami kayak gini di indonesia,
nda satu dua,
tapi ratusan ribu

tapi kalau ada korupsi di swasta,
siapa yang mengurusi?

KPK kan hanya ngurusin yang berhubungan dengan pemerintahan ya gan?

saya pernah baca,
kalau lembaga antikorupsi di luar negeri juga menangani korupsi di swasta

tapi gimana,
anggaran KPK setahun cuma Rp 800 milyar gan,
masak bisa ngurusin semua