Setelah anggaran naskah pidato, kini
giliran dana jamuan makan resmi di BalaiKota
menjadi bahan kritikan. Alokasi dananya dinilai
terbilang fantastis, yakni mencapai Rp 6,6 miliar
per tahun.
Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif mendesak
anggaran sebesar itu perlu diefisiensi.
"Itu kan pemborosan," kritik anggota DPRD DKI
Jakarta, Syarif seperti dilansir RMOLJakarta.Com
(Grup RMOL) .
Dalam program kegiatan Biro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI telah
ditargetkan ada 600 acara dalam setahun. Jika
dihitung, satu acara menghabiskan dana sekitar
Rp 11 juta.
Namun, Syarif meragukan jumlah acara resmi di
Balaikota bisa mencapai angka tersebut.
"Fantastis sekali setahun 600 acara, kan setahun
hari efektif kerja 250 hari, ini kok bisa 600 acara?
Apa dalam satu hari ada 2-3 kali jamuan?," ucap
Syarif.
Politikus Partai Gerindra itu meminta Pemerintah
Provinsi DKI menyesuaikan anggaran tersebut.
"Saya ingin bantu pak Ahok nih buat efisiensi dan
akuntabilitas APBD kita," ujar Syarif.
sumur