JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin menyarankan agar Badan Intelijen Negara (BIN) mencari cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan anggaran soal penambahan personel. Sebelumnya, Kepala BIN Sutiyoso mengeluhkan minimnya jumlah anggaran BIN yang diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016.

"Sebenarnya BIN tidak perlu teriak-teriak kurang, yang non-budgeter saja banyak. Semua juga berkurang, jadi jangan terlalu bersandar pada APBN, kan ini intelijen," ujar Hasanuddin, saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Menurut Hasanuddin, jumlah anggaran pada tahun anggaran 2015-2016 memang mengalami penurunan, baik bagi kementerian dan lembaga negara lainnya. Menurut dia, adalah hal yang wajar jika anggaran untuk BIN juga mengalami pengurangan.

Lebih lanjut, Hasanuddin menyarankan agar BIN melakukan inisiatif sendiri dalam mencari pendanaan. Misalnya, BIN dapat bekerja sama dengan perusahaan besar, seperti perusahaan minyak dan tambang yang beroperasi di Indonesia.

Kerja sama secara sinergi misalnya dilakukan terkait pengamanan yang dilakukan BIN. Perusahaan bisa saja menggunakan anggaran keamanan dengan memberikan sejumlah pendanaan yang dibutuhkan BIN, yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan intelijen.

Meski demikian, Hasanuddin membantah jika sinergitas itu disebut dapat memengaruhi netralitas BIN dalam melaksanakan operasi intelijen. "Tidak akan menggangu netralitas, yang penting bisa memilah-milah saja," kata Hasanuddin.

Adapun jumlah anggaran bagi BIN yang tercantum dalam R-APBN 2016, adalah sebesar Rp 1,592 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dari anggaran yang diminta BIN, yang jumlahnya sekitar Rp 2 triliun.

Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sutiyoso meminta agar DPR ikut memperjuangkan jumlah anggaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan BIN saat ini.

http://nasional.kompas.com/read/2015...campaign=Kknwp

Ada yg lagi kurang sajen