Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepertinya tengah meradang. Di tengah wacananya ingin membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), pihaknya juga tak lagi menerima tambahan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Langkah itu dilakukan sebagai langkah efisiensi anggaran pemerintahannya. “Kebijakan ini diberlakukan tak terkecuali terhadap alumni IPDN,” ujar Ahok kepada wartawan, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Rabu (9/9/2015). Pemprov sendiri mengalokasikan anggaran belanja pegawai Rp 19,08 triliun dari total APBD DKI 2015 sekitar Rp 69 triliun.

Guna efisensi anggaran, Ahok telah melakukan berbagai cara. Termasuk memberikan tunjangan kinerja daerah (TKD). Menurutnya, pemberian TKD PNS DKI, bukanlah upaya pemborosan, melainkan sebaliknya. Dengan cara itu, kata Ahok, pihaknya bisa mengetahui baik dan buruk kinerja jajarannya tersebut. “Makanya dengan cara TKD kita mulai, sekarang saja masih curang kan. Jadi banyak PNS itu hampir nggak kerja sebetulnya,” kata dia.

Lebih jauh, lanjut Ahok, hampir seluruh pekerjaan yang seharusnya menjadi kewenangan PNS, justru dikerjakan pekerja harian lepas (PHL) DKI. Karena itulah, ia berani berwacana akan mengurangi jumlah keseluruhan PNS DKI yakni 72 ribu, menjadi setengahnya. “Yang kerja betul-betul itu adalah PHL yang disuruh-suruh,” pungkasnya.

Cek! Situs Berita jabodetabek TerUpdate

Jadi banyak yang nganggur donggg