Ini 5 Paket Kebijakan Bank Indonesia September I

Jakarta -Langkah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi juga diikuti Bank Indonesia (BI). Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo juga mengumumkan 5 paket kebijakan Bank Indonesia September I.

"Kami dari Bank Indonesia selaku otoritas moneter, juga menyampaikan kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan di September 2015. Kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan adalah kebijakan yang telah kami koordinasikan dengan pemerintah pusat dan otoritas terkait khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Gubernur BI Agus Martowardojo, di Istana Negara, Rabu (9/9/2015).
Dalam pengumuman kebijakan ini, hadir Ketua OJK Muliaman Haddad, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Thomas Lembong, Sekretaris kabinet Pramono Anung

Berikut 5 Paket Kebijakan Bank Indonesia September 2015

1. Memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong Sektor rill sisi suplai perekonomian:


Memperkuat koordinasi Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dalam rangka akselerasi dan implementasi roadmap pengendalian inflasi nasional dan daerah. Pada saat ini sudah ada 430 TPID di seluruh Indonesia dan sudah memiliki roadmap pengendalian inflasi. Bank Indonesia ingin koordinasi akan dilakukan untuk implementasi pengendalian inflasi.
Memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan daerah, antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menyakinkan ekonomi dan keuangan di daerah agar bisa mempunyai gerak langkah yang baik mengikuti gerak langkah di pemerintah pusat, perlu dilakukan kerjasama antara Bank Indonesia dengan daerah.

2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah.


Menjaga market confidence atas pasar valas (valuta asing) melalui pengendalian volatilitas melalui nilai tukar rupiah,
Memelihara market confidence atas pasar Surat Utang Negara (SUN) melalui pembelian di pasar sekunder dengan tetap memperhatikan pada dampaknya akan ketersediaan SUN bagi infllow dan likuiditas rupiah di pasar uang.

3. Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah.


Mengubah mekanisme lelang Reverse repro SUN dari variable rate tender menjadi fixed rate tender. Menyesuaikan reverse repo SBN dan meminjam tenor dengan menerbitkan reverse repo SBN 3 bulan.
Mengubah mekanisme lelang Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dari Variable Rate Tender menjadi fixed rate tender dan menyesuaikan pricing SDBI serta SDBI tenor 6 bulan.
Menerbitkan kembali SBI bertenor 9 bulan dan 12 bulan dengan mekanisme lelang fixed rate tender dan menyesuaikan pricing.

4. Memperkuat pengelolaan supply dan demand valas.


Menyesuaikan frekuensi lelang foreign dari dua kali seminggu jadi 1 kali seminggu
Mengubah mekanisme lelang term deposit valas dari variable rate debt menjadi fixed rate tender. menyesuaikan pricing dan memperpanjang tenor sampai 3 bulan
menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen underlying dari yang berlaku saat ini sebsar US$ 100.000 menjadi US$ 25.000 per nasabah per bulan dan mewajibkan pengunaan NPWP.
Mempercepat persetujuan utang luar negeri bank dengan tetap memperhatikan azas kehati-hatian.

5. Langkah-langkah lanjutan untuk memperdalam pasar uang.


Menyediakan fasilitas swap hedging untuk investasi infrasturktur dan sekaligus memperkuat cadangan devisa,
Menyempurnakan ketentuan tentang pasar uang yang mencakup seluruh komponen terkait pengembangan pasar antara lain instrumen pelaku dan infrastruktur.

(rrd/hen)
Roket

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama pada September 2015. Pengumuman berlangsung di Istana Negara, Jokowi didampingi para menteri bidang ekonomi.

Hadir dalam acara tersebut Ketua OJK Muliaman Haddad, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Thomas Lembong, dan Seskab Pramono Anung.

"Hari ini pemerintah meluncurkan paket kebijakan tahap pertama September 2015 yang terdiri dari tiga langkah," kata Jokowi di Istana Rabu (9/9/2015)

1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.

Jokowi mengatakan ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peratutan yang masuk ke tim.

"Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi bisa memperkuat koherensi, dan memangkas peraturan yang tak relevan dan menghambat daya saing industri nasional," kata Jokowi.

Selain itu, sudah disiapkan 17 peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 rancangan peraturan lain

Roket

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meluncurkan paket kebijakan demi mendorong perekonomian. Pemerintah juga sudah melakukan beberapa hal ini.

"Pemerintah bersama BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan langkah-langkah dalam menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif," kata Jokowi saat meluncurkan paket kebijakan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2015).

"Telah dilakukan stabilisasi fiskal di dalamnya adalah pengendalian inflasi. Kita terus menggerakan mesin pertumbuhan dengan mendorong percepatan belanja pemerintah dan daya serap anggaran juga melakukan langkah-langkah perbaikan neraca perdagangan," tambah Jokowi.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan Jokowi adalah:

Pengendalian harga komoditas pokok, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pangan
Evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran
Pembentukan badan pengelola kelapa sawit.

"Pemerintah juga telah melakukan peningkatan daya beli masyarakat dan ekonomi pedesaan dan ekonomi nasional. Perlu ada pemberdayaan UMKM yang telah diberikan penyaluran KUR dengan tingkat suku bunga yang rendah, dulunya 23% menjadi 12%," katanya.

"Kemudian percepatan pencairan dan penyederhanaan dana desa untuk pembangunan infrastruktu secara padat karya. Dan juga penambahan alokasi beras sejahtera selama 2 bulan bagi masyarakat berpendapatan rendah," ujarnya.
Roket