JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyesal telah menyampaikan pernyataan terkait adanya ‘provider setengah mafia’ di layanan listrik prabayar (token) yang menyedot uang rakyat.

Namun, ia menjelaskan, pernyataannya tersebut semata-mata hanya ingin mengungkapkan fakta yang selama ini belum diketahui pengguna layanan pulsa listrik.

“Saya itu sebenarnya enggak niat bikin gaduh. Saya hanya ingin ungkap fakta. Daripada kita diam-diam saja, ternyata di dalamnya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), mendingan kita ungkap fakta saja,” kata Rizal ditemui usai rapat Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Dia pun berpendapat ‘gaduhnya’ itu bukan gaduh yang biasa-biasa saja. Tetapi kegaduhan yang ada isinya. “Tidak gaduh hanya di kulitnya saja. Kalau gaduh hanya di kulitnya saja itu adalah infotainment. Saya enggak tertarik dengan infotainment,” aku Rizal.

Menurut Rizal, investor pun justru senang jika ada ‘kegaduhan yang berisi’ itu. Sebab itu artinya, sebagian pejabat di pemerintahan Jokowi-JK sudah mulai terbuka.

“Kalau ada yang bilang gaduh-gaduh investor tidak jadi datang, saya pikir itu cara pandang kuno. Cara pandang Orde Baru,” pungkas dia.

Dalam rapat tersebut, salah seorang anggota dewan mempertanyakan sepak terjang Rizal yang dinilai justru membuat kegaduhan.

Terkait ‘provider setengah mafia’ di pulsa listrik, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean, menilai tuduhan Rizal sangat serius. Pasalnya, sebagai Menko Rizal tentu memiliki data valid dan aktual atas apa yang disampaikan.

“Karena jika tidak (benar), tuduhan tersebut bisa menjadi fitnah dan menimbulkan kegaduhan baru di negara ini,” ucap Ferdinand kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/09/171708126/Rizal.Ramli.Menyesal.Kritik.Token.Isi.Ulang.Listrik