SAMARINDA – Besaran pasti angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kaltim akhirnya diperoleh. Pemprov Kaltim telah merekapitulasi jumlah pekerja yang mengalami nasib tersebut dari seluruh kabupaten/kota.

Data yang diterima Kaltim Post, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim mencatat bahwa 10.721 orang di-PHK. Angka itu diperoleh hanya dalam kurun Januari 2014 hingga Agustus 2015.

Balikpapan, kota yang banyak dipilih perusahaan untuk mendirikan kantor pusat, mencatatkan angka PHK tertinggi. Hubungan kerja 7.088 orang diputus di Kota Minyak. Sementara itu, Berau menyusul di peringkat berikutnya dengan jumlah yang di-PHK di atas seribu orang.

Situasi tersebut karena kelesuan ekonomi. Sejak dua tahun terakhir, harga batu bara dan minyak sawit mentah melorot. Dua komoditas andalan Bumi Etam itu segera mengirim dampak berantai kepada sektor lain. Pertumbuhan ekonomi Kaltim sepanjang 2015 pun minus.

Pemprov Kaltim sudah gelisah dengan kondisi tersebut. Kemarin (2/9), Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengundang 350 perusahaan untuk membicarakan dampak kelesuan ekonomi sekaligus PHK.

Sayangnya, undangan tak dihiraukan karena hanya 14 perusahaan yang hadir di Kegubernuran. Padahal, mereka yang diundang merupakan bagian dari 707 korporasi di Bumi Etam yang tercatat mengambil langkah PHK dalam dua tahun belakangan.

Faroek jelas meradang lantaran diacuhkan. Orang nomor satu di Kaltim itu mewanti-wanti perusahaan yang absen. Mengaku sangat kecewa, dia memberi ancaman agar Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memberi pelayanan kepada perusahaan.

Sanksi tersebut dianggap wajar. Faroek yakin, perusahaan bukan tidak bisa datang, melainkan memang berniat tidak hadir. Hal itu jauh berbeda bila mereka diundang dalam acara pemberian penghargaan. Ruang pertemuan penuh dan tak satu pun kursi kosong. Bahkan, sampai meluber ke luar ruangan.

“Saya pastikan, SKPD tidak akan melayani mereka,” tegas dia di hadapan para hadirin kemarin.

Keacuhan perusahaan turut disayangkan Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Slamet Brotosiswoyo. Dia menyebut, perusahaan yang diundang tapi tak datang, tidak memiliki komitmen menyikapi PHK dan pertumbuhan ekonomi Kaltim yang melambat. Perusahaan batu bara yang telah berhenti operasional menjadi yang paling banyak absen.

Dia mempersilakan Gubernur memberi sanksi. “Pengusaha itu kebanyakan dari luar Kaltim. Tidak ada NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan komitmen. Perlu dikaji izin usaha mereka,” ucap Slamet.

Dia tak membantah bahwa banyak pengusaha yang hanya mengeruk keuntungan dari Bumi Mulawarman. Hal itu mesti menjadi pelajaran.

LIRIK LAHAN MARGINAL

Bukan karena sektor pertambangan batu bara terpukul lalu motor ekonomi Kaltim tamat. Gubernur Faroek menyatakan, lahan marginal alias belum dimanfaatkan di Kaltim masih luas. Lahan tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan energi baru terbarukan semisal kelapa sawit.

Di Kaltim, Kutai Timur memiliki lahan terdegradasi terluas yakni 2.150 hektare. Disusul Kutai Kartanegara dengan 1.679 hektare dan Kutai Barat 1.862 hektare.

“Hampir semua daerah memiliki lahan terdegradasi. Sudah dipetakan. Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan bupati/wali kota akan dikumpulkan untuk memastikan lahan tersebut,” sebutnya.

Ditambahkan, telah banyak perusahaan sawit beroperasi di Kaltim mengolah crude palm oil alias minyak sawit mentah. Dengan begitu, paling tidak limbah cair bisa dijadikan bahan bakar listrik untuk mengalirkan setrum ke pabrik dan masyarakat sekitar.

“Data PLN, rasio elektrifikasi listrik Kaltim 85,6 persen. Saya ragu. Buktinya banyak yang belum menikmati listrik. Data itu seperti di atas kertas,” keluhnya. (ril/fel/k8)