Singapura Pernah Protes Saat Pesawat Tempur RI Terbang di Langit Kepri

Senin, 07-09-2015
Jakarta - Singapura masih terus melakukan latihan
pesawat tempur di bagian ruang udara Indonesia. Bahkan
mereka pernah protes ketika pesawat tempur TNI AU
terbang di tempat latihannya itu yang berada di Kepulauan
Riau.

Adalah aneh ketika Singapura komplain saat pesawat
tempur Indonesia terbang di ruang udara miliknya sendiri.
Singapura beralasan wilayah tersebut adalah danger area
yang berada dalam pengawasan mereka.
Indonesia dan Singapura sebelumnya memang pernah
memiliki perjanjian mengenai Military Training Areas (MTA)
dengan timbal balik beberapa hal untuk Indonesia namun
lebih banyak menguntungkan pihak Singapura. Perjanjian
yang sudah habis sejak tahun 2001 itu mengizinkan
Singapura untuk berlatih di ruang udara Indonesia karena
mereka tidak memiliki ruang udara untuk latihan pesawat
tempurnya.

MTA 1 berada di area sisi timur Singapura hingga Kepulauan
Natuna, bahkan hingga Pekanbaru. Sementara MTA 2
dipatok dari sebelah barat daya Singapura hingga
Tanjungpinang, Kepulauan Riau, termasuk di utara Pulau
Bintan yang di mana hingga saat ini Singapura masih terus
berlatih di wilayah tersebut.
Memang pada tahun 2007 sempat ada perundingan
mengenai perpanjangan perjanjian, namun hingga kini
belum pernah ada payung hukum yang melegalkan perilaku
Singapura tersebut. Artinya, itu seharusnya membuat posisi
Singapura tidak boleh berada sejengkal pun di ruang udara
Indonesia tanpa izin.

"Perjanjian MTA sudah nggak berlaku, nggak ada
perpanjangan tapi mereka masih terus latihan di sana
sampai hari ini," ungkap Danlanud Tanjung Pinang Letkol
Pnb I Ketut Wahyu Wijaya dalam perbincangan, Minggu
(6/9/2015) malam.
Ketut sering mendapat laporan bahwa di utara Pulau
Bintan, pesawat-pesawat tempur jenis F-5 dan F-16 milik
Singapura sering mengadakan latihan tempur. Tentu saja
hal tersebut membuatnya geram. Namun apa daya, jajaran
TNI AU di wilayahnya tak dapat bereaksi banyak karena
belum ada kekuatan penuh di daerah tersebut.
"Makanya harus ada kekuatan di Kepri, harus ada minimal 4
pesawat tempur. Masalahnya untuk ada kekuatan militer
diperlukan fasilitas penunjangnya.

Sementara di
Tanjungpinang masih belum mumpuni," ujarnya.
Landasan pacu Lanud yang gabung dengan Bandara Raja
Haji Fisabilillah Tanjangpinang menurut Ketut masih pendek
sehingga belum memenuhi kualifikasi sebagai landasan
pacu sebuah pesawat tempur. Itu menyulitkan pesawat
yang akan mendarat ataupun lepas landas.
Selain itu Lanud di Tanjungpinang juga belum memiliki
hanggar yang bisa digunakan untuk parkir pesawat tempur
sekaligus tenpat perbaikan maupun perawatannya.

Mengingat pesawat tempur kebanggaan negara harganya
mahal, tidak mungkin dibiarkan kepanasan dan kehujanan.
"Apron kecil, untuk 1 heli SAR, 1 Hercules angkutan dan 1
Boeing pengintai sudah penuh. Belum lagi ada airlines juga,
jadi penuh. Makanya di Tanjungpinang sering terjadi delay.
Saya sering bilang yang namanya perekonomian dan
pertahanan harus sejalan," kata Ketut.
"Kondisi kayak gini buat TNI nggak maksimal padahal
otomatis kehadiran TNI AU di sini buat mereka nggak bisa
ke daerah sana (MTA)," sambung penerbang pesawat
Hercules itu.

Belum lama ini Ketut dipanggil oleh Komisi I DPRD Kepri
untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan ini. Ia
pun juga membahas mengenai minimnya keadaan Lanud.
Pihak DPRD disebut Ketut menyambut baik dan akan
berupaya untuk menindaklanjutinya.
"Saya juga sampaikan, kalau untuk penyediaan fasilitas itu
masih memerlukan waktu, untuk sementara bisa dihadirkan
pesawat tanpa awak. Paling nggak bisa terbang kontrol 4-5
jam. Nggak perlu biaya mahal, yang penting ada teknisi.

Perlu ada Skadron UAV di Tanjungpinang untuk patroli agar
mereka (Singapura) nggak kembali," jelas Ketut.
Permasalahan MTA ini sebenarnya masih
berkesinambungan dengan persoalan Flight Information
Region (FIR) di mana untuk wilayah Kepri masih berada
dalam penguasaan Singapura sejak satu tahun Indonesia
merdeka. Hingga kini, Indonesia belum bisa merebut
pengurusan FIR untuk penerbangan komersil di jalur gemuk
itu. Dengan FIR masih dipegang negeri seribu satu larangan
tersebut, Singapura Airforce bebas keluar masuk ruang
udara Indonesia meski perjanjian sudah habis.

"Makanya langkah pertama yang harus dilakukan adalah
menghadirkan gelar kekuatan. Dengan begitu mereka jadi
takut untuk datang. Itu awal supaya FIR bisa diambil alih.
Kami kesulitan mengusir mereka karena tidak ada pesawat
tempur. Padahal itu adalah bentuk pelanggaran resmi batas
ruang udara. Ini sudah bicara tentang kedaulatan NKRI,"
tutur Ketut.

Bukan tanpa alasan Ketut mengemukakan pendapat itu.
Pasalnya beberapa waktu lalu, pesawat tempur Singapura
yang sedang berlatih di kawasan tersebut kabur ketika
melihat pesawat tempur Indonesia. Anehnya, Singapura
justru protes dengan kehadiran pesawat tempur TNI AU di
wilayah udara negaranya sendiri.
"Begitu ada kekuatan kita hadir mereka tidak kembali.

Pernah ada kan pengamanan Alki 1, pesawat tempur
sedang melakukan Pam (pengamanan) Alki 1 dengan
homebase Tanjungpinang, dan melintasi utara Bintan,"
cerita Ketut.
Kemudian melalui ATC negaranya, Singapura mengajukan
protes ke ATC Tanjungpinang. Pihak ATC pun lantas
mengadukan hal tersebut kepada Ketut. Pengamanan Alki 1
disebut Ketut dilakukan pada April lalu dengan kekuatan
pesawat tempur jenis Hawk.

Alki sendiri merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia yang
merupakan jalur pelayaran yang rentan akan bajak laut. Ada
3 Alki di Indonesia di mana Alki 1 ini cukup rawan sehingga
memerlukan pengamanan dari udara. Letaknya di sebelah
barat termasuk di daerah Selat Malaka yang juga melalui
Kepri.
"Mereka komplain telepon ke ATC Bandara Tanjungpinang
terus bilang 'kenapa pesawat tempur Indonesia di sana
(MTA), itu danger area'. Saya bilang ke pihak ATC, ngapain
kamu takut? Harusnya kamu ambil parang lempar ke
mereka. Itu ruang udara kita. Masa mau datang ke rumah
kita sendiri harus izin sama tetangga," ucap Ketut kesal.
"Saya nggak mau lah. Saya bilang ke pihak ATC untuk
sampaikan TNI AU nggak mau pergi, itu wilayah kita.

Akhirnya mereka pergi, itu artinya mereka ngerasa salah
kan," sambungnya.
Kehadiran pesawat tempur dengan segala penunjangnya di
Tanjungpinang, termasuk juga di Natuna, bukan hanya
bermanfaat untuk menjaga daerah perbatasan RI. Hal
tersebut juga bertujuan untuk membantu TNI AL
menghadapi pencurian ikan. Ini dalam upaya menjadikan
Indonesia sebagai negara maritim seperti visi misi Presiden
Joko Widodo.
"Kepri itu masuk zona ketiga pencurian ikan. Ikan hilang
setahun merugikan negara Rp 3 T. Artinya di Kepri Rp 1 T
sendiri. Di sini juga banyak penyelundupan tapi ruang udara
masih dikontrol Singapura. Untuk kepulauan itu pertahanan
laut dan udara harus berkesinambungan, supaya bisa
menjadi negara maritim," terang Ketut.
Sementara itu Pangkoopsau 1 Marsda A Dwi Putranto saat
dihubungi mengatakan sudah ada perintah dari Panglima
TNI mengenai permasalahan ini. Ia menegaskan Singapura
tidak boleh melakukan latihan yang berada di ruang udara
Indonesia.

"Itu nggak boleh. Panglima TNI sudah menegaskan dan
menyampaikan Singapura nggak boleh latihan di sana.
Sebab perpanjangan perjanjian batal, tidak disetujui Komisi
I DPR. Itu wilayahnya Kohanudnas. Coba hubungi Kapuspen
TNI karena Panglima TNI sudah menegaskan itu," jelas
Agus.

Sayangnya saat detikcom mencoba menghubungi untuk
mengkonfirmasi, Kapuspen TNI Mayjen Endang Sodik
belum merespon panggilan telepon. Sebenarnya area MTA
sendiri hanya sebagian kecil dari penguasaan Singapura
terhadap FIR di daerah Kepri dan Natuna. Namun terlepas
dari itu, membiarkan pesawat tempur negara lain dengan
gampang melengang keluar masuk ruang udara Indonesia
tanpa izin dirasa seperti membiarkan harga diri negara
diinjak-injak.

m.detik.com/news/berita/3011466/
singapura-pernah-protes-saat-pesawat-tempur-ri-terbang-di-langit-kepri