Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama yang mengusulkan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), memancing reaksi para alumninya. Arief M Edie, sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) sangat menyayangkan pernyataan Basuki tersebut.

“Mungkin Pak Basuki, lagi pusing mengurus Jakarta, sehingga kemudian keluar pernyataan yang kami sayangkan,” kata Arief.

Dia menyatakan, apabila memang terdapat beberapa oknum lulusan IPDN berbuat cela, tak bisa kemudian disimpulkan lembaganya juga tercela. Misalnya, bila ada seseorang lulusan perguruan tinggi A ditangkap KPK, tidak lantas kemudian menganggap almamaternya juga bobrok.

“Terus terang pernyataan Basuki itu sangat mengganggu. Basuki lupa, dia dan Jakarta hanya sebagian kecil dari NKRI. Ada 34 provinsi. Kalau Basuki sebut oknum kami tak masalah. Namun jangan menjustifikasi semuanya salah. Tapi ini sebut lembaga. Itu yang kami tak terima,” kata Arie.

“Namun yang pasti, pernyataan Ahok yang mengusulkan IPDN dibubarkan, sangat melukai, tidak hanya alumni tapi juga lembaga. Tak bisa kelakuan oknum ditimpakan pada lembaga,” imbuhnya.

Meski begitu, pihaknya tetap meminta para alumni IPDN, tak emosional menanggapi pernyataan Basuki. Menurutnya, menunjukkan kinerja sebaik-baiknya jadi reaksi yang paling tepat.

"Rakyat dan pemerintah pasti bisa menilai, apakah pernyataan seorang gubernur Basuki mampu mengalahkan kepuasan ratusan pemimpin pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota atas kinerja pamong praja yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Arie.

Sebelumnya, Basuki menyatakan telah mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden. Hal itu diungkapkan Basuki ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/9).

“Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.' 'Untuk apa ada sekolah IPDN?' saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps,” kata Basuki.

Menurut Basuki, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Ditambahkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik.

http://www.beritasatu.com/megapolita...ukai-kami.html