Jakarta - Perubahan sikap politik PAN yang menyatakan dukungan kepada pemerintah masih menyisakan pertanyaan, target apa yang dicari? Belakangan, parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendorong revisi UU MD3.

UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD itu mengatur tentang penentuan pimpinan komisi, badan, mahkamah termasuk pimpinan dan alat kelengkapan lain di parlemen. KMP berhasil mendominasi pimpinan karena revisi UU MD3 dimenangkan KMP.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut bergabungnya PAN ke pemerintah, memberi peluang kepada parpol-parpol KIH sebagai pemenang pemilu untuk mengocok ulang pimpinan DPR, yaitu melalui revisi UU MD3.

"Bagaimana caranya UU MD3 bisa kita uji kerjasamanya dengan teman-teman PAN, harus dikembalikan pada asas proporsionalitas," kata Masinton Pasaribu dalam diskusi bertema 'Plin-PAN' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jaksel, Sabtu (5/9/2015)

"Kalau hitung-hitungan menang ya pasti menang, tapi politik nggak bisa dibangun di landasan menang-menangan, tapi asas proporsionalitas tentu menjadi tantangan," lanjutnya.

Hitungan dimaksud jika PAN dianggap bagian dari KIH dalam UU MD3 adalah Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, PKB, NasDem, Hanura, Golkar setengah, PPP setengah, dan PAN). KMP ada Gerindra, PKS, Golkar setengah, PPP setengah, dan Demokrat.

"Dengan bergabungnya PAN formasi di parlemen 5-5 menjadi 6-4, untuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah atau membuat UU," ucap Masinton.

Ketua DPP PAN M Najib yang hadir dalam diskusi itu, menanggapi bahwa revisi UU MD3 untuk mengocok ulang pimpinan dewan justru bisa membuat kegaduhan baru. Hal itu bertentangan dengan tujuan PAN mendukung pemerintah.

"Semangat PAN itu redakan kegaduhan, kemudian mencairkan skat-skat yang kaku," ucap Najib.

"Kalau masuk ke UU MD3 dalam situasi sekarang, artinya berlawanan dengan keinginan PAN. Justru menimbulkan kegaduhan baru. Sangat tidak tepat, tidak bijak saat masyarakat sedang sulit," imbuhnya.

(bal/imk)

Sumber -; http://m.detik.com/news/berita/3010839/pdip-tantang-pan-revisi-uu-md3-untuk-kocok-ulang-pimpinan-dpr