Nasution said a medium-speed train would make more sense, cost 30% to 40% less, and be only about 10 minutes slower. The high-speed rail promised to cut the time from about three hours currently to 35 minutes. Apparently 45 minutes is fine with the cabinet, considering the enormous savings: the high-speed project would have cost about $5 billion.

Sebenarnya di sektor migas, Pemerintah telah menggunakan skema kontrak kerjasama sejak lama. Pemerintah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing dan swasta nasional dalam eksplorasi dan eksploitasi blok-blok migas.

Pemerintah mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak asing karena kemampuan keuangan negara sangat terbatas. Begitu pula dalam SDM dan teknologi, Indonesia masih tertinggal. Tanpa adanya kerjasama tersebut, maka kekayaan sumbedaya alam berupa minyak dan gas, masih tersimpan di bawah permukaan tanah atau laut. Seluruh minyak dan gas yang kita gunakan tentunya harus diimpor.

Melalui kerjasama itu, Indonesia sebagai pemilik blok migas mendapatkan bagian 85% dari hasil lifting minyak dan 80% dari hasil produksi gas bumi. Biaya investasi seluruhnya disediakan oleh piihak perusahaan selaku kontraktor kerjsama bagi hasil.

Biaya investasi dalam usaha eksplorasi migas sangat tinggi, apalagi jika ladang minyak berada di tengah laut dalam. Untuk satu sumur saja diperlukan dana sekitar USD 100 juta, dengan resiko kegagalan yang sangat tinggi. Begitu pula, resiko kegagalan dalam mendapatkan migas sepenuhnya menjadi tanggungan pihak perusahaan kontraktor kerjasama.

Perusahaan kontraktor kerjsama itu diberi waktu 10 tahun untuk melakukan eksplorasi, mencari minyak di kedalaman ribuan meter di bawah permukaan tanah atau laut. Jika ternyata tidak berhasil menemukan sumur minyak yang kandungan minyaknya cukup ekonomis, mereka berkewajiban mengembalikan blok migas itu kepada Pemerintah. Sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan menjadi kerugian, sebagai resiko bisnis yang barus mereka tanggung.

Itulah yang diberlakukan Pemerintah kepada seluruh perusahaan kontraktor kerjasama di bidang migas, di mana sekitar 75% adalah perusahaan asing. Setelah masa kontrak selesai, misalnya setelah 50 tahun, maka blok ladang minyak itu harus dikembalikan kepada Pemerintah.

Perusahaan kontraktor kerjsama itu diberi waktu 40 tahun untuk MEMBANGUN DAN MENGOPERASIKAN KERETA CEPAT,
Membuat Rel Di Atas Tanah Atau Di Dalam Tanah
Jika ternyata tidak berhasil MEMPEROLEH PENDAPATAN / JUMLAH PENUMPANG YANG MEMENUHI NILAI ekonomis,
mereka berkewajiban mengembalikan INFRASTRUKTUR itu kepada Pemerintah.
Sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan menjadi kerugian, sebagai resiko bisnis yang barus mereka tanggung.

"Keputusan Presiden adalah kalau begitu jangan kereta cepat. Cukup kereta kecepatan menengah yang melesat dengan kecepatan 200 Km-250 Km per jam," terang Darmin.

Dengan kereta berkecepatan sedang, sambung dia, jarak tempuh hanya akan melambat 10 menit sampai 11 menit dari kereta cepat. Namun biaya investasinya bisa 30 persen-40 persen lebih murah dibanding membangun kereta Shinkansen.

http://bisnis.liputan6.com/read/2309...cepatan-sedang