JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyesalkan keputusan pencopotan Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) sebagai Kabareskrim, setelah yang bersangkutan melakukan penggeledahan di kantor RJ Lino, PT Pelindo II.

Padahal, sejatinya aksi Buwas ini adalah upaya penegakan hukum untuk mengungkap dugaan korupsi dan tindak lanjut instruksi Presiden Jokowi untuk menuntaskan persoalan di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Presiden Jokowi memberikan perhatian mengenai dwelling time. Buwas menjalankan instruksi Presiden untuk menuntaskan persoalan di pelabuhan Tanjung Priok. Penggeledahan di kantor Lino, adalah bagian dari penegakan hukum tapi anehnya Buwas yang kemudian terpental,” ujar Masinton di Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Argumentasi bahwa Buwas membuat gaduh situasi serta menganggu perekonomian sehingga layak diganti, menurut Masinton, sungguh mengada-ada. “Kabareskrim berhak melakukan penggeledahan itu karena sudah sesuai dengan prosedur. Buwas tidak salah karena sesuai prosedur, tapi malah Lino melakukan perlawanan dengan cara menelefon dan mengacam mengundurkan diri. Faktanya justru Lino yang bikin gaduh,” ulasnya.

Kini menurut Masinton perhatian patut diberikan kepada RJ Lino. “Menjadi menarik dan menimbulkan penasaran siapakah sosok bernama RJ Lino? Lino bisa menelpon bahkan mengancam mundur karena kantornya digeledah. Lino sepertinya memiliki kekuatan sehingga terjadi anomali, pergantian Kabareskrim. Rotasi sewajarnya melalui sidang dewan jabatan dan kepangkatan tinggi Polri (Wanjakti), tapi bisa dilihat kalaupun benar ada sidang Wanjakti, itu sudah tidak normal,” ulasnya.

Masinton lantas menjelaskan ada indikasi Lino terlibat korupsi pengadaan mobil crane yang kemudian mangkrak karena tidak sesuai spesifikasi. Terbukti sudah ada petinggi Pelindo II yang jadi tersangka. ‎Kasus pengadaan mobil crane yang bermasalah tersebut hanyalah pintu masuk Bareskrim Mabes Polri untuk membongkar skandal korupsi besar.

‎”Siapakah Lino dan bagaimana pengaruh kekuasaannya menarik untuk ditelusuri DPR melalui usul pembentukan Panja Pelindo. Supaya diungkap persoalan dwelling time, perpanjangan konsesi JICT dan pengadaan mobil crane yang kemudian bermasalah,” pungkasnya.