http://www.abc.net.au/news/2015-08-3...n-plan/6737644
Situasi ekonomi Indonesia adalah alasan kenapa tidak ada lagi eksekusi, kata pengacara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran .

Menurut Todung Mulya Lubis yang berada di Australia untuk berbicara tentang penghapusan eksekusi mati, agak terlalu dini untuk mengaitkan menurunna ekonomi dengan moratorium (penundaan) de fakto. "Tapi aku percaya Jokowi sekarang sadar ia harus membayar harga dari eksekusi mati itu" katanya.

Tahun lalu presiden Jokowi mengatakan tidakan memberi ampun 60 terpidana mati narkoba.
Tahun ini ekonomi Indonesia jatuh ke bawah 5% dan investasi asing sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang sudah gawat.

Indonesia mendapat tekanan internasional teruatama setelah warga Brazil yang memiliki penyakit mental dieksekusi. Beberapa pejabat Indonesia waktu itu memunculkan ide balas dendam dalam perdagangan.

Seteah eksekusi terakhir Jokowi secara diam2 dinasihati oleh beberapa tokoh Indonesia akan kerusakan dalam hubungan dengan berbagai negara, termasuk Australia, Belanda, Perancis, dan Brazil.

Setelah ekonomi Indonesia terpuruk ke level terendah selama enam tahun, investor semakin mengambil posisi tunggu, menunggu apakah pemerintah bisa memenuhi janji reformasi termasuk kepastian hukum.

Profesor Lubis yang sering bekerja dengan perusahaan asing, mengatakan bahwa ia sering mendengar keluh kesah komunitas bisnis thd kebijakan pemerintah.

"Jokowi paham bahwa inestasi baru tidak akan datang ke Indonesia", katanya. "Bahkan investasi yang ada sekarang pun akan sulut dipertahankan dan mungkin hengkang". "Sebagai pengacara aku sering menemui kejadian ini ... aku tahu beberapa perusahaan yang berencana keluar."

Profesor Lubis mengatakan bahwa Jokowi sebenernya dapat melakuan lebih banyak lagi, tapi dihambat oleh kurangnya dukungan dari partainya sendiri dan pejabat kunci.

"The rent-seekers are really pushing their agenda for their own benefit, their own interest," he said. (artiin sendiri ah)

Seorang warga Perancis dan Filipina luput dari eksekusi bulan April dan Jaksa Agung mengatakan bahwa eksekusi ronde tiga belum dijadwalkan.