 Kuasa hukum VSIC, Irfan Aghasar pun merasa heran mengapa perusahaan yang dibelanya itu diduga melakukan tindak pidana korupsi, ketika membeli hak tagih (cassie) milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

“Ketika uang kami masuk ke negara, kami dinyatakan pembeli yang sah. Tapi suatu ketika dipemerintahan Jokowi, saat ini kami dibidik sebagai pelaku tindak pidana korupsi,” sesal Irfan, ketika diskusi bertema ‘Membongkar Kasus Cassie oleh BPPN di Tengah Ancaman Krisis’, di hotel Sahid, Jakarta, Kamis (27/8).

Terseretnya VSIC dalam kasus ‘cassie’ BPPN justru memunculkan kejanggalan. Menurut Irfan, seharusnya perusahaan sekuritas asing itu mendapatkan penghargaan, karena telah bersedia membeli aset negara yang bermasalah.

“Ini kan menjadi tanda tanya besar, dimana wibawa pemerintah. Seharusnya dapat bintang jasa, karena aset negara yang tidak laku pada saat itu, kami tawar dengan tawaran tertinggi pada saat itu,” ujarnya.
Penelusuran kasus tersebut, berawal dari laporan PT Adyaesta Ciptatama ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Perusahaan milik Jhonny Wijaya adalah pemilik aset yang hak tagihnya dibeli oleh VSIC.

 Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menegaskan bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo harus juga menyelesaikan kasus lain terkait dengan pembelian hak atas piutang (cessie) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Menurut peneliti Formappi, Lucius Karus dalam acara diskusi publik bertajuk ‘Membongkar Kasus Cassie Ditengah Ancaman Krisis’, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (27/8).

“Kalau memang ada bukti yang menunjukan masalah terkait itu, wajib hukumnya (Jaksa Agung) membuka semuanya. Jadi bukan ketakutan-ketakutan karena orang yang terlibat saat itu masih ada dan masih memegang kendali kekuasaan, lalu kasus ini dibuat sehati-hati mungkin,” ucap Lucius.