TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mempersilakan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Richard Joost Lino mundur dari jabatannya. Hal terpenting, kata Badrodin, penegakan hukum dapat berjalan terus dan Bareskrim tidak menghentikan kegiatan Pelindo sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia.

"Apa urusannya sama saya? Tidak ada urusannya. Silakan saja (mundur)," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 29 Agustus 2015.

Kemarin, Lino sempat mengancam akan mundur dari jabatannya ketika Badan Reserse Kriminal Polri menggeledah kantornya. Hal itu disampaikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil.

Kepada mereka, Lino menegaskan tak ada yang salah dalam pengadaan crane. Lino menyebut pengadaan sepuluh crane hanyalah investasi kecil untuk investasi yang lebih besar. Proses pengadaan pun telah melalui proses lelang dan audit Badan Pemeriksa Keuangan.

"Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Pak Presiden, kalau caranya begini saya berhenti saja besok," kata Lino kepada Sofyan Jalil melalui sambungan telepon.

Berdasarkan penelusuran penyidik Bareskrim, pengadaan ini dinilai percuma karena tidak digunakan Pelabuhan Tanjung Priok. Ternyata, sepuluh crane ini diperuntukkan bagi delapan pelabuhan di Indonesia yakni Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Panjang, dan Pontianak.

Namun, hingga kini crane beserta simulator dibiarkan menganggur. Adapun kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 54 miliar.
http://nasional.tempo.co/read/news/2...-ada-urusannya