SETELAH tertunda selama empat tahun karena masalah pembebasan lahan akhirnya Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/08).

“Kita tak mau lagi ada proyek yang berhenti, mangkrak yang tidak bisa diselesaikan gara-gara ijin, gara-gara pembebasan lahan, tidak!” tegas Jokowi

Jokowi juga mengklaim bahwa peresmian PLTU Batang adalah sebuah bukti bahwa pemerintah bisa menyelesaikan persoalan, dan bukti bahwa pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan problem-problem yang ada.

“Proyek di Batang ini yang sudah empat tahun tertunda, saya kemarin memberikan target kepada menteri setelah dilantik agar enam bulan selesai, ternyata belum selesai, tetapi hari ini setelah mundur empat bulan akhirnya bisa kita selesaikan, kalau masih ada 1,9% yang masih bermasalah itu kan tidak ada dua persen, tadi pak gubernur bisik-bisik saya beri waktu satu bulan,” jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan, untuk mencegah krisis listrik pada tahun 2019, pemerintah secara lintas sektoral melakukan terobosan untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan pembangkit listrik

“Anak-anak bisa belajar sehingga pintar, nelayan bisa membeli freezer dan bisa mendapatkan listrik, toko-toko di malam hari bisa hidup dan bisa jalan, usaha kecil dan mikro juga bisa jalan, setiap saya ke kabupaten dan provinsi terutama di luar jawa keluhannya hanya satu (itu)” kata Jokowi mengenai kebijakannya

Peresmian PLTU Batang ini berjalan mulus meski sejumlah warga sempat melakukan aksi unjuk rasa di laut sekitar acara peresmian, namun dapat dihalau kapal patroli TNI Angkatan Laut, yang berada di perairan dekat pantai yang menjadi lokasi pembangunan PLTU Batang.

Proyek pembangunan PLTU Batang memang jauh dari mulus. Pasalnya, masih banyak warga yang tak bersedia menyerahkan tanah mereka untuk proyek raksasa yang disebut sebagai terbesar di Asia itu.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tetap mengupayakan dialog dengan warga yang belum mau menjual lahannya.

“Kami mau ada dialog dengan mereka. Kami juga menggunakan UU No. 2 (tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum) dan menitipkan uang ke pengadilan,” kata Ganjar.

“Mereka pula yang menetapkan (jumlah uang), jadi kami maunya ganti untung bukan rugi,” papar Ganjar pula.

Karomat, seorang petani setempat mengatakan tak mau melepaskan tanah miliknya.”Saya tidak mau melepaskan tanah milik saya karena itu merupakan tanah warisan yang turun temurun dan saya bekerja sebagai petani,” tegas Karomat.



Karomat menyebutkan ada 70an KK yang belum mau menyerahkan lahan mereka yang luasnya sekitar 20 hektar.

Lain Karomat, lain pula pernyataan Ferry Mursidan Baldan, di mana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanahan Nasional mengklaim masih ada 11,1 hektar lahan yang belum dibebaskan. Dan tentu saja pernyataan Ferry itu berbeda dengan Karomat.

“Pagi hari tadi dicapai kesepakatan dengan tiga kepala keluarga jadi dari 12,5 hektar tinggal 11,1 hektar yang belum diselesaikan, Senin akan kembali lakukan dialog,” jelas Ferry di tengah acara peresmian.

Sebagai tambahan informasi, proyek PLTU Batang ini turut dibiayai Jepang dengan nilai sekitar USD 4 millar dollar atau sekitar Rp 44 trilliun.(rul/bbc)

securityexpose.co.id