Sebuah foto bukti transfer pelunasan match fee bagi klub peserta Piala Kemerdekaan menjadi pembicaraan beberapa grup diskusi sepakbola. Pasalnya, dalam foto bukti transfer tersebut, ada penjelasan bahwa sumber dana untuk match fee berasal dari dana Kemenpora. Kasak-kusuk pun menyeruak, dan mempertanyakan komitmen Tim Transisi dan Kemenpora perihal kejelasan dan transparansi pendanaan Piala Kemerdekaan.

Sejak awal, publik sudah banyak bertanya-tanya ikhwal pendanaan dari Piala Kemerdekaan. Meski Tim Transisi menjelaskan beberapa kali bahwa ada banyak sponsor yang siap mengguyurkan dana bagi event Piala Kemerdekaan ini. Tapi, hingga sekarang, siapa saja sponsor tersebut masih gelap. Beberapa waktu lalu, BOPI pernah memberikan bocoran bahwa salah satu sponsor Piala Kemerdekaan adalah Bank Mandiri, tapi hingga penyelenggaraan berlangsung, tak ada satu pun logo Bank Mandiri nampak di jersey maupun di papan iklan pinggir lapangan.

Persoalan sponsorship memang menjadi sorotan khusus pada Piala Kemerdekaan dan Tim Transisi. Sejak awal mengusung slogan Perbaikan Tata Kelola Sepakbola Indonesia, Tim Transisi langsung menjanjikan bahwa penyelenggaraan Piala Kemerdekaan bakal banyak diminati sponsor dan hak siar televisi akan dijadikan rebutan berbagai stasiun televisi. Namun, fakta berbicara sebaliknya. Alih-alih banjir sponsor dan rebutan hak siar, tak ada pihak swasta dan stasiun televisi swasta yang berminat menanggung dana dan menyiarkan Piala Kemerdekaan. Bahkan, menurut kabar burung yang beredar, Tim Transisi sampai harus membeli slot jam tayang di TVRI agar stasiun plat merah ini mau menyiarkan beberapa pertandingan Piala Kemerdekaan.

Miris memang, ditambah isu terbaru yang beredar bahwa seluruh pendanaan Piala Kemerdekaan ternyata berasal dari dana intern Kemenpora, apa yang dijanjikan Tim Transisi sebagai Perbaikan Tata Kelola Sepakbola semakin jauh panggang dari api. Jika isu tersebut benar, tak ada bedanya penyelenggaraan Piala Kemerdekaan ini dengan sebuah event sepakbola kelas amatir yang masih disuapi oleh pemerintah.