Ada apa dengan Menteri ESDM, Sudirman Said, yang terus ngotot atau memaksakan untuk terus lanjut proyek listrik 35 ribu megawatt???

Padahal sejumlah kalangan menilai proyek tersebut hanyalah mimpi dan tentu akan menjadi beban APBN ketika proyek tersebut dibiayai oleh hutang, tergantung oleh fluktuasi harga dan kurs rupiahn ditengah situasi ekonomi tidak menentu, jatah PLN yang sangat kecil dan didominasi oleh swasta asing atau dalam negeri.

Kalangan DPR (Komisi Energi), DPD (Komite II yang membidangi Pertanian dan Perkebunan; Perhubungan; Kelautan dan Perikanan; Energi dan Sumber daya mineral; Kehutanan dan Lingkungan hidup; Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal; Perindustrian dan Perdagangan; Penanaman Modal; dan Pekerjaan Umum) dan ekonomo Ichsanudin Noorsy telah memperingatkannya.

Berikut pemberitaannya:

Target Pembangunan Listrik tak Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tetap mematok target pembangunan pembangkit listrik yang memiliki total kapasitas 35 ribu mega watt (MW). Namun, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) akan direvisi. Tujuannya, untuk menyesuaikan pembangunan listrik dengan daerah yang membutuhkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pembangunan listrik 35 ribu mw harus terus didorong. ''Saya juga menyampaikan rencana menata ulang RPTUL,'' kata dia usai menemui Presiden untuk melaporkan perkembangan listrik 35 ribu MW, Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/8).

Sudirman menerangkan, RPTUL merupakan dokumen yang diterbitkan Kementerian ESDM setiap tahun. Dokumen tersebut sedang direvisi agar cocok antara kebutuhan listrik dan proses pengembangan pembangunan pembangkit listrik di daerah.

Dia menuturkan, beberapa hari yang lalu di Kantor Wakil Presiden dilakukan rapat mengenai transmisi listrik. Dalam rapat tersebut sudah dilaporkan mengenai cara kelola transmisi ke depannya.

Sudirman menerangkan, proyek transmisi bisa dibangun lebih murah apabila manajemen proyek dipegang oleh PLN. Kini, PLN sedang menata hal itu dan melaporkan pengembangan keseluruhan termasuk RUPTL.

Dia menuturkan, revisi RPTUL untuk memfokuskan ke daerah-daerah yang masih fakir listrik. Saat pertemuan tadi juga dilaporkan 43 dari 50 titik terluar Indonesia sudah dialiri listrik. Waktu peresmiannya sedang dicari waktu yang tepat.

Sudirman menegaskan, revisi RUPTL untuk memaksimalkan kegiatan pembangunan pembangkit listrik. Artinya, tidak ada perubahan target 35 ribu MW.

Dia menambahkan, manajemen PLN akan diperkuat dengan menambah direksi. Selain itu, fungsi korporasi dan fungsi regional akan dibagi dua. Menteri BUMN sedang mengkaji hal itu.

http://www.republika.co.id/berita/ek...k-tak-direvisi



RMOL. Anggota Komisi Energi DPR RI, Iskan Qolba Lubis, menegaskan bahwa program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt adalah program yang ambisius dan bukanlah hal yang baru.

Pasalnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program tersebut sudah pernah ada dan terkesan tidak rasional.

"Program itu ambisius dan terkesan tidak rasional. Komisi VII sendiri melihat rencana tersebut bukanlah hal yang baru karena masa SBY juga sudah ada. Jadi bukan hal baru lagi seperti diklaim pemerintah," ujar politisi dari daerah pemilihan Sumatera II ini.

Selain itu, Iskan juga mengingatkan bahwa program ini sebelumnya juga banyak masalah, karena ketidak-profesionalan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam membeli sekian banyak alat pembangkit yang rusak.

"Banyaknya pembelian alat pembangkit yang rusak itu kami temui saat melakukan kunjungan kerja,"katanya.

Sebagaimana diketahui, program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt ini belakangan menjadi perhatian publik. Hal itu, dinilai Iskan, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kurang serius membangun infrastruktur gas untuk menggantikan BBM dan batubara,

"Penggunaan BBM dan batubara untuk pembangkit listrik jelas boros dan membuat APBN mengalokasikan subsidi sekitar Rp60 T pertahun. Apalagi, jika pembangunan tersebut masih menyisakan banyaknya pembebasan lahan yang bermasalah. Sehingga, walapun pembangkit listrik telah dibangun, belum tentu bisa digunakan," tutupnya.

Sebelumnya Menko Perekonomian Rizal Ramli melontarkan kritik terhadap pembangunan tersebut. Ramli mengatakan bahwa target pengembangan listrik 35 ribu MW itu harus direvisi. Alasannya menurut Ramli adalah target itu tidak realistis karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. [arp]

http://www.rmoljakarta.com/read/2015...medium=twitter



Anggota Komite II DPD RI Djasarmen Purba meminta Pemerintah sebaiknya merevisi RAPBN 2016 khususnya terkait pembangunan Proyek Pembangkit Listrik 3.500 Mega Watt (MW), lantaran melihat sejumlah faktor, antara lain perekonomian yang tengah lesu.
DPD Sarankan Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Membangun Pembangkit Listrik 35 Ribu MW
Jurnal Parlemen

Daripada target itu gagal, lebih baik direvisi saja. Secara rasional juga kita sama-sama tahu bahwa itu berat untuk direalisasikan

Senayan - Anggota Komite II DPD RI Djasarmen Purba meminta Pemerintah sebaiknya merevisi RAPBN 2016 khususnya terkait pembangunan Proyek Pembangkit Listrik 3.500 Mega Watt (MW). Usulan itu dikemukakan lantaran melihat sejumlah faktor, antara lain perekonomian yang tengah lesu.

"Daripada target itu gagal, lebih baik direvisi saja. Secara rasional juga kita sama-sama tahu bahwa itu berat untuk direalisasikan," ujarnya dalam Dialog Kenegaraan di Ruang Wartawan parlemen, senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Proyek itu, sambung Senator Provinsi Kepulauan Riau tersebut, memang bertujuan mulia ingin memenuhi kebutuhan listrik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, pembangunan pembangkit listrik sebesar itu perlu dana besar dan lahan yang sangat luas.

"Selain membangun ratusan pembangkit yang memerlukan lahan luas, proyek itu juga membentuk transmisi yang melintasi berbagai daerah. Bisa dibayangkan luas lahan yang harus dibebaskan di tengah situasi ekonomi nasional yang tengah lesu," imbuhnya.

Kendala berikutnya terkait anggaran. Saat nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS melemah, pendanaan dipastikan membengkak, karena saat dicanangkan nilai tukar rupiah Rp 13.400, tapi sekarang sudah Rp 14.000. Konsekuensinya, proyek yang diperkirakan total memakan biaya Rp 1000 triliun akan membengkak.

"Jelas itu harus ada penyesuaian, karena banyak bahan impor yang akan dipakai. Kalau begini kondisinya, apa mungkin pembangunan proyek listrik 35 ribu MW tersebut tetap layak dijalankan?" tanyanya.

Dalam forum yang sama, Direktur PT PLN Supangkat Iwan Santosa menyatakan proyek pembangkit listrik 35 ribu MW masih bisa dikerjakan dalam kurun lima tahun ke depan. Saat ini, PLN masih terus mencari terobosan, dan kalau tidak ada masalah keuangan, proyek itu bisa dikerjakan.

"Listrik merupakan kebutuhan mendesak untuk masyarakat dan pembangunan. Saat ini, yang belum menikmati listrik sekitar 16 persen. Jadi, secara keseluruhan masih ada yang merdeka dari segi kemerdekaan menikmati listrik," katanya.

Pemerintah, lanjut Supangkat, memang menargetkan 35 ribu MW. Namun, PLN punya program sendiri dengan proyeksi yang disesuaikan dari dengan keadaan, sesuai kebutuhan dan kondisi PLN sendiri.

"Penyesuain itu penting. Kalau PLN membangun terlalu besar dan ternyata yang dibutuhkan jauh dari kapasitas itu, maka akan menjadi beban dan jelas ada kerugian," ucapnya.

Sementara itu, Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy pesimistis target Pemerintah membangun proyek pembangkit listrik dan menyelesaikan dalam kurun lima tahun. Bahkan, Ichsanuddin menyebut, program yang rencananya akan direalisasikan dalam waktu lima tahun tersebut hanya mimpi belaka.

"Rencana itu hanya mimpi. Membangun pembangkit listrik 35 ribu MW itu mimpi bila dilihat aset permodalan. Sangat tidak logis," tegasnya.

Ichsanuddin melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk mencapai target 35 ribu MW tersebut. Apalagi, anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS akan membuat anggaran yang dibutuhkan semakin membengkak.

http://www.jurnalparlemen.com/view/1..._medium=jurnal



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy mengaku pesimistis target pemerintah membangun proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt akan tercapai. Bahkan, Ichsanuddin menyebut, program yang rencananya akan direalisasikan dalam waktu lima tahun tersebut hanya mimpi belaka.

"35 ribu megawatt itu mimpi bila dilihat aset permodalan, tidak logis," kata Ichsanuddin dalam sebuah diskusi di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).

Ichsanuddin mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk mencapai target 35 ribu megawatt tersebut. Apalagi, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tentu akan membuat anggaran yang dibutuhkan semakin membengkak.

"Misalnya, dari 35 ribu megawatt itu di Sumatera 11 ribu megawatt, pertanyaannya, energi primernya apa. Gas dan batu bara yang berpeluang di sana. Kalau gunakan itu berapa investasinya?" ujarnya.

"Ini berkolerasi, harga listrik tergantung dengan nilai tukar, ICP (Indonesia Crude Price) dan inflasi. Pertanyaannya, ini sumber duit dari mana? Hutang," kata Ichsanuddin lagi.

Ia pun mempertanyakan jaminan yang mampu diberikan pemerintah agar proyek tersebut dapat berjalan. "Penjaminan proyek 10 ribu megawatt jaman SBY ada jaminan Rp 150 triliun. Berarti untuk 35 ribu megawatt butuh tiga kali lipat untuk jaminan. Masalahnya, di RAPBN 2016 tidak ada yang atur penjaminan itu," ujarnya.

http://www.republika.co.id/berita/ek...trik-itu-mimpi