Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
merelokasi kawasan pemukiman Kampung Pulo,
Jakarta Timur menuai banyak kontroversi. Tak
sedikit yang mendukung, namun banyak juga
yang mengecam kebijakan tersebut.
Sejarawan JJ Rizal pada Kamis (20/8)
menyatakan sikap gubernur Ahok dalam
penertiban warga itu tidak konsisten. Menurut
Rizal, bila konsisten dalam menggusur lahan hijau
atau resapan air, Ahok juga harus berani
menggusur lingkungan rumahnya di Pantai
Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Kawasan Pantai
Mutiara merupakan kawasan 860 hektare yang
diperuntukkan bagi hutan bakau dan resapan.
"Tapi Ahok kok malah belaga enggak tahu dan
enggak berdosa tinggal di sana," ujar Rizal dalam
twitter-nya @JJRizal.
Menanggapi itu, Ahok menyebut Rizal tidak
mengerti apa-apa. Termasuk soal wilayah Pluit
yang dimaksud. "Dia bodoh, isu itu tuh adanya di
Pantai Indah Kapuk (PIK). Dia nggak bisa bedain
PIK dan Pluit," kata Ahok, di Balai Kota DKI
Jakarta, Jumat (21/8).
Ahok menyebut antara PIK dan Pluit berbeda
jauh. Lokasi rumahnya di sekitar Muara Angke,
Muara Baru yang bukan termasuk wilayah
resapan air yang disebutkan Rizal. Ia bahkan
menawarkan Rizal belajar dengannya soal
wilayah Pluit. "Makanya kalau mau nanya Pluit
tanya gua biar agak pinter, jelas. Kasihan kalau
terlalu bodoh," sindirnya.
Sikap berbeda ditunjukan Ahok ketika
menanggapi kritikan putra mantan Presiden
Indonesia kedua, Tommy Soeharto. Melalui akun
twitternya @Tommy_Soeharto1, Tommy
mengingatkan Gubernur Ahok adalah pemimpin
Jakarta, bukan tukang gusur masyarakat Ibu
Kota.
"Ingat DKI itu milik Rakyat bukan milik
pemerintah. Pemerintahan DKI ada karena Rakyat
yang memilih orang2 yang akan duduk di kursi
pemerintahan.."
Ahok memilih tidak menanggapi komentar
Tommy. Ia menyebut biar masyarakat yang bisa
menilai manfaat ke depannya bagi sungai
Ciliwung. "Saya no comment, biar entar yang nilai
saja. Karena ini proses udah kami lakukan sejak
2013," ujarnya di Lapangan Banteng, Jakarta
Pusat, Ahad (23/8).
Menurut Ahok, relokasi tersebut sudah sesuai
dengan kesepakatan dalam upaya negosiasi
dengan warga yang mendiami bantaran sungai.
Mereka meminta tidak diberikan rumah susun
sebagai pengganti yang letaknya jauh dari rumah
awalnya.
Keinginan warga, ujarnya, sudah dipenuhi dengan
membangun rusunawa di wilayah Jatinegara
Barat yang letaknya berdekatan dengan rumah
sebelumnya. Untuk membangun rusunawa
tersebut, ia mengklaim sudah mengorbankan
Kantor Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air
Jakarta Timur.
Ia mengaku keputusannya tersebut sudah tepat.
Pasalnya, jika tidak segera direlokasi, Ciliwung
justru akan semakin kumuh. Padahal, awalnya
sungai yang identik dengan banjirnya Jakarta
tersebut tidak seperti saat ini.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut
kedatangan pendatang menjadi salah satu
penyebab sungai sering meluap. Kedatangan
orang dari luar Jakarta dimanfaatkan oknum-
oknum untuk menjual rumah-rumah semi
permanen di bantaran sungai.
"Ternyata di pinggir sungai itu adalah oknum RT
RW yang menjual dulu. Itu adalah pendatang yang
dengan sengaja mereklamasi sungai ciliwung,"
sebutnya.
link