Kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Tanah Papua. Sungguh tragis, karena situasi ini tidak akan berakhir tanpa upaya mendekati persoalan secara lebih mendalam. Rakyat Papua menghadapi berbagai persoalan serius. Salah satu yang terpenting adalah eksploitasi korporasi, yang sering diwakilkan oleh Freeport, atau korporasi lainnya. Eksploitasi ini melahirkan berbagai ekses buruk pada lapangan ekonomi, politik, dan sosial budaya Rakyat Papua. Kekayaan alam dijarah, rakyat dibunuh atau dipinggirkan, dan janji pembangunan berubah wujud jadi perusakan. Terdapat kekhususan dan keumuman sejarah yang melekat pada Papua saat disandingkan dengan suku-bangsa lain yang bergabung menjadi Indonesia.

Sebagaimana terhadap daerah lain, Soekarno berusaha “memenangkan” Papua untuk bergabung dengan Republik Indonesia dalam semangat anti-kolonialisme. Dalam konteks tersebut, defenisi Indonesia adalah kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Nusantara dari cengkraman kolonial Belanda. Indonesia merupakan visi tentang jembatan emas, untuk mewujudkan masyarakat tanpa penindasan bangsa atas bangsa dan tanpa penindasan manusia atas manusia. Artinya, Soekarno telah membayangkan bahwa Rakyat Papua akan berada di atas jembatan emas yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang bersatu dalam sebuah nation-state bernama Indonesia.

Namun kudeta merangkak Soeharto yang terjadi antara tahun 1965-1968 membuyarkan impian tersebut. Soekarno tak sempat membuktikan komitmen anti-kolonialnya secara otentik di hadapan mayoritas Rakyat Papua. Di bawah kekuasaan Soeharto, pendekatan terhadap Papua lebih kental dengan praktik militeristik dan eksploitatif. Oleh sebagian kalangan, persoalan yang menyejarah ini telah dikembangkan menjadi gugatan terhadap Ke-Indonesia-an orang Papua. Gugatan yang kontroversial ini mengarah pada sebuah pertanyaan sensitif: apakah merdeka dan berdaulat sebagai sebuah bangsa yang terpisah merupakan pilihan terbaik saat ini? Jawaban akhirnya akan berpulang pada rakyat Papua sendiri, dan tentu saja pemerintah Indonesia. Bagi Rakyat Papua, penting diingat, bahwa pendekatan yang militeristik dan eksploitatif oleh rezim Soeharto telah mempertemukan kesamaan nasib di antara Rakyat Indonesia secara keseluruhan, termasuk Rakyat Papua. Lebih lanjut, eksploitasi modal asing yang semakin masif akhir-akhir ini sudah seharusnya kembali mempertemukan seluruh Rakyat Indonesia untuk menjawabnya bersama.

Sementara bagi pemerintah Indonesia, harus segera ada pembuktian atas komitmen anti kolonialisme yang pernah diajukan oleh Soekarno. Perubahan cara pandang pemerintah terhadap masalah Papua adalah satu kunci pembuktian tersebut. Sementara kunci lainnya adalah pembangunan infrastruktur, jalan, sekolah, rumah sakit, dll., di seluruh pelosok Papua yang ditujukan untuk memajukan perekonomian Rakyat Papua. Kekayaan Tanah Papua harus dikembalikan untuk dinikmati oleh Rakyat Papua; bila perlu disertai ‘denda’ atas kesalahan-kesalahan pemerintah di masa lalu.