Rabu 26 Aug 2015, 07:15 WIB
Rencana Gedung DPR Rp 1,1 T Dulu Ditolak, Bagaimana 7 Proyek Rp 2,7 T?
Indah Mutiara Kami - detikNews


Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - DPR 2014-2019 kini sedang gencar mempersiapkan rencana 7 megaproyek yang akan menghabiskan dana Rp 2,7 triliun. Kondisi ini bagaikan deja vu ke tahun 2010 ketika DPR 2009-2014 merencanakan pembangunan gedung baru senilai Rp 1,138 triliun. Dulu, rencana itu habis-habisan ditolak hingga akhirnya dibatalkan. Bagaimana dengan sekarang?

Pada tahun 2010, muncul wacana pembangunan gedung baru karena ada laporan Kementerian PU yang menyebutkan bahwa Gedung Nusantara I mengalami kemiringan 7 derajat. Kementerian PU kemudian membantah pernah melaporkan hal tersebut namun anggota dewan tetap melanjutkan rencana pembangunan.

Dulu, DPR 2009-2014 mengajukan anggaran sebesar Rp 1,138 triliun untuk gedung setinggi 36 lantai tersebut. Tak tanggung-tanggung, gedung baru itu rencananya akan dilengkapi fasilitas kolam renang, pusat kebugaran dan spa, restoran serta pijat refleksi. Salah satu alasan tentang perlunya ada fasilitas bak hotel mewah itu karena para anggota DPR perlu menjaga kebugaran.

Rencana itu pun memunculkan pro dan kontra. Gelombang kecaman atas rencana pembangunan gedung muncul dari segala penjuru. Masyarakat mendesak rencana dihentikan, penolakan pun juga muncul dari sejumlah anggota dewan.


Rencana Gedung Baru DPR saat 2010

DPR lalu mulai goyah dan meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengkaji dan menghitung ulang rencana pembangunan gedung baru tersebut. Hasilnya, anggaran pembangunan diturunkan dari semula Rp 1,138 triliun menjadi sekitar Rp 800 miliar serta fasilitas mewah dihapuskan. Meski begitu, hingga berakhirnya jabatan anggota DPR periode 2009-2014, rencana pembangunan gedung baru itu tak pernah terwujud.

Beda periode, beda pula rencananya. DPR 2014-2019 kembali berencana membangun 7 proyek demi mewujudkan parlemen modern. Tujuh proyek itu adalah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses tamu, visitor center, pusat kajian, pembangunan ruang anggota, serta integrasi tempat tinggal anggota DPR.

Presiden Joko Widodo sempat direncanakan akan menandatangani prasasti pencanangan penataan kawasan parlemen pada 14 Agustus 2015 lalu, namun batal. Istana juga menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta proyek ini dikaji ulang. Meski begitu, rencana pembangunan 7 proyek DPR tetap digulirkan, bahkan desainnya disayembarakan.


Anggaran pembangunan 7 proyek ini sempat simpang siur, baik dari Ketua Tim Implementasi Reformasi, Fahri Hamzah yang mengawal proyek ini maupun dari Setjen DPR sebagai pengguna anggaran. Kahumas DPR sempat menyebut anggaran sebesar Rp 1,6 triliun, lalu Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan anggarannya tak mencapai angka itu. Badan Anggaran DPR kemudian pun menyampaikan angka yang lebih fantastis.

"Dari perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai tahun 2018 kalau tidak salah," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ahmadi Noor Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Anggaran ini lebih dari dua kali anggaran gedung baru DPR di tahun 2010. Melihat kondisi ekonomi yang sedang lesu, suara-suara yang menentang kelanjutan pembangunan 7 proyek ini semakin terdengar. Baru PAN yang gamblang meminta DPR mengurungkan niatnya ini karena harus sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah dilanda kesulitan.

"Memaksakan proyek ini di tengah keresahan dan ketidakmenentuan ekonomi tentu melanggar azas kepantasan. Kalau proyek itu dipaksakan maka para wakil rakyat makin menjauhi realita itu," kata Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan.

Langkah PAN ternyata belum diikuti fraksi lainnya di DPR. Fraksi-fraksi lain masih mendukung berjalannya 7 proyek DPR dengan berbagai alasan, satu yang paling sering disebut adalah keluhan tentang ruang kerja yang terlalu kecil.

Lalu, bagaimana nasib 7 proyek DPR yang akan menelan dana Rp 2,7 triliun ini? Apakah akan mengikuti jejak pendahulunya yang kandas di tengah jalan atau akhirnya pemerintah setuju menggolkannya?
(imk/mnb)