BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan instruksi kepada kepala daerah agar mempercepat serapan anggaran belanja maupun modal di tengah pelemahan mata uang Rupiah.
Terlebih lagi, saat ini ada dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan daerah mencapai Rp273,5 triliun.
Namun, belum optimal penyerapan anggaran karena adanya ketakutan kepala daerah yang dananya masih mengendap di bank, takut salah mengambil kebijakan dan akhirnya terkena pidana.

"Tadi perintah Presiden, bahwa kebijakan itu tidak dipidana. Kemudian ada beberapa hal lagi yang memberikan semacam dorongan, motivasi kepada seluruh gubernur, kapolda dan kejaksaan tinggi untuk bersatu demi meningkatkan pembangunan," ucap Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Istana Bogor, Senin (24/8/2015).
ADVERTISING
Kendati demikian, instruksi ini tidak berarti Jokowi
memberikan seluruh kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak terkena sanksi pidana.
"Bukan soal jaminan, kalau salah memang salah. Tapi kalau kebijakan itu kesalahan administratif ya jangan dipidana," sebutnya.
Sementara itu, penyerapan anggaran di daerahnya lanjut Alex mengatakan, baru sekira 35 persen. Kendati masih kecil, namun dia mengklaim penyerapannya masih lebih bagus ketimbang daerah lain.
"Apalagi kami menghadapi Asian Games 2018 banyak kebijakan yang diambil. Pertemuan hari ini sangat penting untuk seluruh gubernur. Setelah ini akan kami kumpulkan bupati, walikota, seluruh pimpinan proyek bersama kejaksaan tinggi dan kapolda untuk menyosialisasikan arahan dari bapak presiden," tukasnya.
(rzk)

sumber ; m.okezone.com/read/2015/08/24/20/1201608/rupiah-terpuruk-jokowi-instruksikan-percepat-serapan-anggaran?utm_source=wp_bt