Kelompok buruh Indonesia yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras kebijakan pemerintah yang membiarkan masuknya ratusan ribu tenaga kerja asing (TKA), khususnya dari Tiongkok, yang bekerja sebagai operator ke Indonesia dan rencana Presiden Jokowi menghapus persyaratan wajib bisa berbahasa Indonesia bagi TKA.

"Kebijakan tersebut mengancam kedaulatan bangsa, mengurangi lapangan kerja bagi buruh Indonesia karena pekerjaan tersebut/operator bisa dikerjakan di Indonesia," demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal, di Jakarta, Minggu (23/08/2015).

Menurut dia, tujuan investasi untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan akan gagal karena lapangan pekerjaan akan diisi TKA dan orang indonesia tidak punya penghasilan karena tidak ada pekerjaan.

Oleh karena itu, lanjut Iqbal, pemerintah harus menyetop sekarang juga masuknya ratusan ribu pekerja asing "unskill/operator" ke Indonesia dan membatalkan pasal perjanjian investasi yang memasukan butir membolehkan pekerja asing "unskil/operator" bekerja di proyek investasi tersebut, seperti yang sudah terjadi di Papua, Pandeglang, Banten, dan Batam.

"Bila tetap menjalankan kebijakan ini berarti sama saja memiskin buruh dan rakyat," tukasnya.


Sumber


Rakyat jadi miskin .... TAI dimana-mana karena TKA