JAKARTA, KOMPAS.com - Penggusuran rumah warga di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur, memunculkan opini di masyarakat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menggusur pemukiman kalangan bawah. Sementara kawasan lainnya yang juga merupakan daerah resapan air yang dikelola oleh pengembang dinilai dibiarkan.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah hal ini. Menurut dia, semua bangunan yang berada di jalan inspeksi tidak bisa dibiarkan.

“Untuk yang namanya jalan inspeksi sungai saya tidak bisa toleransi,” kata Ahok saat menghadiri Lebaran Betawi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).

Sebelum membongkar Kampung Pulo, kata Ahok, pihaknya telah membongkar sejumlah bangunan bersertifikat. Ia menyebut, sebanyak 13 rumah toko yang dimiliki orang-orang keturunan Tionghoa telah dibongkar pada awal 2015.

“Itu ada sertifikat saja kita bongkar. Jadi kalian jangan lupa sebelum membongkar 520 rumah di Kampung Pulo saya membongkar dulu 13 ruko bersertifikat lho,” kata Ahok.

Ia menilai, pembongkaran ruko itu lebih bersejarah daripada pembongkaran Kampung Pulo. Sebab, pemilik ruko yang dibongkar itu telah sangat lama berdagang di sana.

“Jadi kalau dibilang sejarah, ruko itu lebih sejarah. Karena dari dulu memang mereka turunan China engkong-engkingnya sudah ada di situ berdagang,” kata dia.

Pembongkaran itu, kata dia, memang mengorbankan orang-orang yang berada di sana. Namun, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang yang lebih banyak.

“Itu saja kami korbankan demi manfaat orang banyak. Prinsip kita kan begitu, demokrasi,” ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sumber

TEGAS BERINTEGRITAS