RMOL . DPRD DKI Jakarta harus meminta
tanggungjawab Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaya Purnama (Ahok) atas kemacetan parah di
kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kemacetan
ini akibat bentrok antara warga dengan Satpol PP
saat akan melakukan penggusuran.
"Seharusnya, semua upaya dan tindakan yang
dilakukan pemerintah jangan sampai mengganggu
keamanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas," kata Ketua
Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison
Siahaan, dalam keterangan beberapa saat lalu
(Kamis, 20/8).
Menurutnya, Pemprov DKI harus berupaya untuk
mencegah bentrok antara warga dengan Satpol
PP saat melakukan penggusuran bangunan di
kawasan bantaran Kali Ciliwung. Sehingga tidak
berdampak atau menimbulkan kemacetan.
Sayangnya, Pemprov DKI tidak melakukan upaya
antisipasi sehingga mengganggu Kamseltibcar lalu
lintas. Bahkan akibat peristiwa tersebut, aktivitas
masyarakat terganggu.
"Gubernur Ahok seharusnya paham lalu lintas itu
urat nadi kehidupan,cermin budaya bangsa dan
sarana utama untuk meningkatkan perekonomian.
Sehingga semua pihak terutama pemerintah harus
mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas,: tegas
Edison.
Dikatakan, penggusuran dengan kemacetan dua
hal yang berbeda. Tetapi Gubernur Ahok telah
melakukan penggusuran yang menimbulkan
kemacetan. ITW menilai, Gubernur Ahok telah
menunjukkan sikap emosi dan bertindak dengan
mengedepankan kekuasaan, sehingga upaya
mewujudkan Kamseltibcar terganggu.
Gubernur Ahok telah mengganggu aktivitas dan
kreatifitas masyarakat akibat kemacetan lalu
lintas di wilayah tersebut. DPRD DKI harus
meminta tanggungjawab Gubernur Ahok,"
demikian Edison.
link