- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Penggusuran Di Kampung Pulo


TS
angin26112001
Penggusuran Di Kampung Pulo
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
WELCOME TO MY THREAD
Spoiler for cek:
Spoiler for Insiden:
Sekda DKI: Tak Ada Dasar Hukum Ganti Rugi di Kampung Pulo

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengganti rugi lahan warga Kampung Pulo yang ditertibkan. Sebab tanah tersebut merupakan milik negara.
"Sudah dikaji bahwa saat ini Pemprov tidak bisa bayar tanah itu. Karena itu tanah negara, tidak ada dasar hukum kita bayar," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Mapolda Metro Jaya, Kamis (20/8/2015).
Saefullah menegaskan bahwa penertiban ini bagian dari program penanganan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir. Program tersebut dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta berkewajiban membebaskan lokasi tersebut.
"Dulu tahun lalu sudah menertibkan 14 ruko yang sejajar di Kampung Pulo ini. Dampaknya sangat positif. Sekarang kita akan lakukan penurapan atau pemasangan sheet pile sepanjang Kali Ciliwung sampai ke sodetan Kali Ciliwung ke KBT," kata Saefullah.
Penggusuran di Kampung Pulo sempat memanas dan terjadi bentrok. Satu alat berat dibakar warga dan dua anggota Satpol PP terluka.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengganti rugi lahan warga Kampung Pulo yang ditertibkan. Sebab tanah tersebut merupakan milik negara.
"Sudah dikaji bahwa saat ini Pemprov tidak bisa bayar tanah itu. Karena itu tanah negara, tidak ada dasar hukum kita bayar," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Mapolda Metro Jaya, Kamis (20/8/2015).
Saefullah menegaskan bahwa penertiban ini bagian dari program penanganan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir. Program tersebut dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta berkewajiban membebaskan lokasi tersebut.
"Dulu tahun lalu sudah menertibkan 14 ruko yang sejajar di Kampung Pulo ini. Dampaknya sangat positif. Sekarang kita akan lakukan penurapan atau pemasangan sheet pile sepanjang Kali Ciliwung sampai ke sodetan Kali Ciliwung ke KBT," kata Saefullah.
Penggusuran di Kampung Pulo sempat memanas dan terjadi bentrok. Satu alat berat dibakar warga dan dua anggota Satpol PP terluka.
Spoiler for Insiden:
Komisi A DPRD DKI: Bisa Enggak Menggusur Tanpa Merusak Barang?

Sekretaris Komisi A DPRD Syarif mengatakan warga yang melakukan tindak kriminal tetap harus diproses secara hukum. Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa hal tersebut dilakukan warga untuk mempertahankan milik mereka.
"Warga kalau bertindak kriminal ya harus ditangkap. Tetapi kalau dia mempertahankan barang barang mereka apa salahnya? Bisa enggak menggusur tanpa merusak barang?" ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Kamis (20/8/2015).
Syarif mengatakan apa yang telah dibongkar aparat di Jalan Jatinegara Barat itu bukan hanya bangunan rumah warga Kampung Pulo saja. Akan tetapi juga barang-barang yang ada di dalamnya. Seketika, kata dia, mereka menjadi tidak memiliki apa-apa.
"Kita menyesalkan warga yang katakanlah bertindak kriminal. Tetapi kita harus mmelihatnya secara adil juga, mereka kehilangan haknya," ujar Syarif.
Untuk diketahui, penertiban Kampung Pulo berlangsung ricuh. Warga melempar batu kepada aparat keamanan dan aparat menembakkan gas air mata.
Petugas terus merangsek memukul mundur warga Kampung Pulo. Sebanyak 10 warga Kampung Pulo telah diamankan ke Mapolsek Jatinegara.

Sekretaris Komisi A DPRD Syarif mengatakan warga yang melakukan tindak kriminal tetap harus diproses secara hukum. Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa hal tersebut dilakukan warga untuk mempertahankan milik mereka.
"Warga kalau bertindak kriminal ya harus ditangkap. Tetapi kalau dia mempertahankan barang barang mereka apa salahnya? Bisa enggak menggusur tanpa merusak barang?" ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Kamis (20/8/2015).
Syarif mengatakan apa yang telah dibongkar aparat di Jalan Jatinegara Barat itu bukan hanya bangunan rumah warga Kampung Pulo saja. Akan tetapi juga barang-barang yang ada di dalamnya. Seketika, kata dia, mereka menjadi tidak memiliki apa-apa.
"Kita menyesalkan warga yang katakanlah bertindak kriminal. Tetapi kita harus mmelihatnya secara adil juga, mereka kehilangan haknya," ujar Syarif.
Untuk diketahui, penertiban Kampung Pulo berlangsung ricuh. Warga melempar batu kepada aparat keamanan dan aparat menembakkan gas air mata.
Petugas terus merangsek memukul mundur warga Kampung Pulo. Sebanyak 10 warga Kampung Pulo telah diamankan ke Mapolsek Jatinegara.
Spoiler for Insiden:
Satu Per Satu Rumah Warga Kampung Pulo Dirobohkan

Satu unit eksavator pengganti yang didatangkan ke Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur telah dioperasikan. Sekitar pukul 12.30, alat itu telah tampak merobohkan satu per satu rumah warga yang ada di pinggiran Sungai Ciliwung, Kamis (20/8/2015).
Puluhan polisi dan Satpol PP tampak berada di sekitar alat tersebut. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi aksi anarkistis warga. Sebab, satu alat yang sama sebelumnya rusak akibat dibakar warga.
Hal itu terjadi saat berlangsungnya bentrokan antara aparat dan warga sekitar pukul 10.00. Eksavator yang dibakar sendiri masih belum dievakuasi.
Hingga berita ini diturunkan, alat tersebut masih tergeletak di pinggir Jalan Jatinegara Barat dengan dipasangi garis polisi.
Jalan Jatinegara Barat sendiri masih tertutup untuk umum. Hingga berita ini diturunkan, kendaraan belum diperbolehkan melintas di jalan tersebut.

Satu unit eksavator pengganti yang didatangkan ke Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur telah dioperasikan. Sekitar pukul 12.30, alat itu telah tampak merobohkan satu per satu rumah warga yang ada di pinggiran Sungai Ciliwung, Kamis (20/8/2015).
Puluhan polisi dan Satpol PP tampak berada di sekitar alat tersebut. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi aksi anarkistis warga. Sebab, satu alat yang sama sebelumnya rusak akibat dibakar warga.
Hal itu terjadi saat berlangsungnya bentrokan antara aparat dan warga sekitar pukul 10.00. Eksavator yang dibakar sendiri masih belum dievakuasi.
Hingga berita ini diturunkan, alat tersebut masih tergeletak di pinggir Jalan Jatinegara Barat dengan dipasangi garis polisi.
Jalan Jatinegara Barat sendiri masih tertutup untuk umum. Hingga berita ini diturunkan, kendaraan belum diperbolehkan melintas di jalan tersebut.
Spoiler for Insiden:
Ahok: Kalau "Gitu Warga" Kampung Pulo "Dudukin" Istana Saja Sampai Putusan PTUN

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak menerima permintaan warga Kampung Pulo agar menunda penertiban permukiman hingga ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Warga Kampung Pulo sebelumnya menggugat Pemprov DKI ke PTUN sejak 8 Juli 2015 lalu.
"Enggak bisa. Gimana caranya kamu gugat kami, padahal tanah yang kamu dudukin itu lahan negara? Kalau gitu, warga Kampung Pulo sama-sama dudukin Istana saja sampai tungguin putusan PTUN," kata Basuki, di Gedung Nyi Ageng Serang, Kamis (20/8/2015).
"Tetapi boleh enggak kayak gitu? Kalau mau cari alasan, jangan dibalik-balik deh alasannya," kata Basuki kesal.
Pemprov DKI, lanjut dia, sudah lama menunggu dan meladeni permintaan warga Kampung Pulo. Namun tidak pernah menemukan titik terang. Sebab, mereka terus menuntut uang kerahiman atas penertiban permukiman liar tersebut.
Penertiban Kampung Pulo berlangsung ricuh. Warga melempar batu kepada aparat keamanan dan aparat menembakkan gas air mata.
Petugas terus merangsek memukul mundur warga Kampung Pulo. Sebanyak 10 warga Kampung Pulo telah diamankan ke Mapolsek Jatinegara. Beberapa personel Satpol PP dan petugas Rumah Sakit Hermina juga terluka akibat peristiwa tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak menerima permintaan warga Kampung Pulo agar menunda penertiban permukiman hingga ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Warga Kampung Pulo sebelumnya menggugat Pemprov DKI ke PTUN sejak 8 Juli 2015 lalu.
"Enggak bisa. Gimana caranya kamu gugat kami, padahal tanah yang kamu dudukin itu lahan negara? Kalau gitu, warga Kampung Pulo sama-sama dudukin Istana saja sampai tungguin putusan PTUN," kata Basuki, di Gedung Nyi Ageng Serang, Kamis (20/8/2015).
"Tetapi boleh enggak kayak gitu? Kalau mau cari alasan, jangan dibalik-balik deh alasannya," kata Basuki kesal.
Pemprov DKI, lanjut dia, sudah lama menunggu dan meladeni permintaan warga Kampung Pulo. Namun tidak pernah menemukan titik terang. Sebab, mereka terus menuntut uang kerahiman atas penertiban permukiman liar tersebut.
Penertiban Kampung Pulo berlangsung ricuh. Warga melempar batu kepada aparat keamanan dan aparat menembakkan gas air mata.
Petugas terus merangsek memukul mundur warga Kampung Pulo. Sebanyak 10 warga Kampung Pulo telah diamankan ke Mapolsek Jatinegara. Beberapa personel Satpol PP dan petugas Rumah Sakit Hermina juga terluka akibat peristiwa tersebut.
Spoiler for Insiden:
Ratusan Warga Saksikan Penghancuran Rumah-rumah di Kampung Pulo

Satu unit alat berat (backhoe) mulai dioperasikan menggusur perkampungan di bantaran kali Ciliwung, Kampung Pulo, Kamis (20/8/2015) siang. Ratusan warga sekitar bersama para satpol PP mmenyaksikan proses penghancuran rumah-rumah tersebut.
Penghancuran permukiman tersebut dimulai dari area jembatan Jalan Jainegara Barat. Tidak jauh dari unit backhoe yang sebelumnya dibakar warga.
Sementara itu regu polisi membuat pagar betis di akses gang permukiman yang sedang dibongkar oleh backhoe tersebut.
"Akhirnya dihancurkan juga, ngeri saya tadi melihat rusuh-rusuhnya," kata Murni, salah satu warga yang tinggal di sisi lain jalan Jatinegara Barat.
Sementara itu suasana jalan Jatinegara Barat arah Kampung Melayu maupun sebaliknya belum bisa dilewati. Warga sekitar, petugas polisi dan satpol PP tampak masih berdiri di atas jalan.
Namun tidak tampak lagi perlawanan warga di kawasan sana. Sejumlah petugas polisi dan satpol PP juga tampak berjaga di pinggir-pinggir jalan.

Satu unit alat berat (backhoe) mulai dioperasikan menggusur perkampungan di bantaran kali Ciliwung, Kampung Pulo, Kamis (20/8/2015) siang. Ratusan warga sekitar bersama para satpol PP mmenyaksikan proses penghancuran rumah-rumah tersebut.
Penghancuran permukiman tersebut dimulai dari area jembatan Jalan Jainegara Barat. Tidak jauh dari unit backhoe yang sebelumnya dibakar warga.
Sementara itu regu polisi membuat pagar betis di akses gang permukiman yang sedang dibongkar oleh backhoe tersebut.
"Akhirnya dihancurkan juga, ngeri saya tadi melihat rusuh-rusuhnya," kata Murni, salah satu warga yang tinggal di sisi lain jalan Jatinegara Barat.
Sementara itu suasana jalan Jatinegara Barat arah Kampung Melayu maupun sebaliknya belum bisa dilewati. Warga sekitar, petugas polisi dan satpol PP tampak masih berdiri di atas jalan.
Namun tidak tampak lagi perlawanan warga di kawasan sana. Sejumlah petugas polisi dan satpol PP juga tampak berjaga di pinggir-pinggir jalan.
Spoiler for Insiden:
Ahok: Anggaran darimana Buat Ganti Rugi?

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan memberi uang kerahiman atau ganti rugi kepada warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Sebab, lanjut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menganggarkan uang kerahiman tersebut.
"Pertama, mata anggarannya darimana buat ganti rugi? Terus kalau saya ganti rugi, pasti rumah warga lain yang liar, minta ganti rugi juga enggak? Pasti pada nuntut," kata Basuki, di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Menurut Basuki, Pemprov DKI sudah tidak bisa lagi mentolerir permintaan warga. Sebab, lanjut dia, selama ini Pemprov DKI sudah memberi keringanan kepada mereka.
Selama puluhan tahun, mereka dibiarkan menduduki lahan negara. Akibatnya, lebar Kali Ciliwung semakin sempit dan menyebabkan banjir yang terus terjadi. Sehingga, kini saatnya Pemprov DKI menertibkan pemukiman liar itu tanpa pemberian uang kerahiman.
"Saya kemarin sudah negosiasi sama Ciliwung Merdeka itu buat minta surat sertifikat, tapi ternyata warga enggak punya sertifikat lahan. Malah tulisan sertifikatnya, 'Jual Beli Bangunan di Atas Lahan Negara'. Gimana caranya kita mau ganti rugi, padahal kemarin sudah saya tawarkan kalau kalian punya sertifikat tanah, saya beli tanahnya 1,5 kali," kata Basuki.
Penertiban Kampung Pulo berlangsung ricuh. Warga melempar batu kepada aparat keamanan dan aparat menembakkan gas air mata.
Petugas terus merangsek memukul mundur warga Kampung Pulo. Sebanyak 10 warga Kampung Pulo telah diamankan ke Mapolsek Jatinegara. Beberapa personel Satpol PP terluka akibat peristiwa tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan memberi uang kerahiman atau ganti rugi kepada warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Sebab, lanjut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menganggarkan uang kerahiman tersebut.
"Pertama, mata anggarannya darimana buat ganti rugi? Terus kalau saya ganti rugi, pasti rumah warga lain yang liar, minta ganti rugi juga enggak? Pasti pada nuntut," kata Basuki, di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Menurut Basuki, Pemprov DKI sudah tidak bisa lagi mentolerir permintaan warga. Sebab, lanjut dia, selama ini Pemprov DKI sudah memberi keringanan kepada mereka.
Selama puluhan tahun, mereka dibiarkan menduduki lahan negara. Akibatnya, lebar Kali Ciliwung semakin sempit dan menyebabkan banjir yang terus terjadi. Sehingga, kini saatnya Pemprov DKI menertibkan pemukiman liar itu tanpa pemberian uang kerahiman.
"Saya kemarin sudah negosiasi sama Ciliwung Merdeka itu buat minta surat sertifikat, tapi ternyata warga enggak punya sertifikat lahan. Malah tulisan sertifikatnya, 'Jual Beli Bangunan di Atas Lahan Negara'. Gimana caranya kita mau ganti rugi, padahal kemarin sudah saya tawarkan kalau kalian punya sertifikat tanah, saya beli tanahnya 1,5 kali," kata Basuki.
Penertiban Kampung Pulo berlangsung ricuh. Warga melempar batu kepada aparat keamanan dan aparat menembakkan gas air mata.
Petugas terus merangsek memukul mundur warga Kampung Pulo. Sebanyak 10 warga Kampung Pulo telah diamankan ke Mapolsek Jatinegara. Beberapa personel Satpol PP terluka akibat peristiwa tersebut.
Spoiler for Insiden:
Kapolda Metro: Kalau Tak Ditertibkan, Negara Akan Didikte

Meskipun ada penolakan dan berakhir bentrok dalam penggusuran warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, penertiban diminta tetap dilakukan. Sebab, jika tidak, dapat berimbas kepada pelemahan negara.
"Ada resistensi dari saudara-saudara kita ini. Otomatis ini negara hukum, dan hukum harus tegas. Penertiban harus dilakukan," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Tito melanjutkan, jika tidak tertibkan meskipun ada upaya persuasif sebelumnya, maka akan merembet ke tempat lain. Padahal, berbagai upaya seperti menyediakan tempat tinggal sudah dilakukan.
"Nanti di tempat lain begitu. Negara, pemerintah akan didikte. Didikte oleh sekelompok orang yang memaksa meminta untuk ganti rugi (tanah) dan melanggar hukum," kata Tito.

Meskipun ada penolakan dan berakhir bentrok dalam penggusuran warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, penertiban diminta tetap dilakukan. Sebab, jika tidak, dapat berimbas kepada pelemahan negara.
"Ada resistensi dari saudara-saudara kita ini. Otomatis ini negara hukum, dan hukum harus tegas. Penertiban harus dilakukan," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Tito melanjutkan, jika tidak tertibkan meskipun ada upaya persuasif sebelumnya, maka akan merembet ke tempat lain. Padahal, berbagai upaya seperti menyediakan tempat tinggal sudah dilakukan.
"Nanti di tempat lain begitu. Negara, pemerintah akan didikte. Didikte oleh sekelompok orang yang memaksa meminta untuk ganti rugi (tanah) dan melanggar hukum," kata Tito.
Spoiler for Insiden:
10 Warga Kampung Pulo dan 2 Karyawan RS Hermina Jadi Korban Bentrokan

Sepuluh warga Kampung Pulo tercatat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, akibat jadi korban bentrokan dengan aparat dalam penggusuruan di warga Kampung Pulo, Kampung Melayu Jakarta Timur, Kamis (20/8/2015). Sepuluh orang ini mengalami berbagai luka termasuk yang kena gas air mata.
Berdasarkan papan informasi dari RS Hermina, nama korban yakni Bahrudi mengalami luka di kepala, Putra mengalami luka robek di kepala, Milyas mengalami luka robek di kaki kiri, Subur mengalami trauma dan luka di kepala.
Korban berikutnya yakni Sarnito mengalami luka robek di kepala, Syafii luka robek di kaki, Abdilah luka robek di kepala, Muksin mengalami cidera kepala ringan, Nazmi mengalami luka lecet di bagian betis kanan dan kena gas air mata, terakhir Ida terkena gas air mata.
Adapun dua orang karyawan RS Hermina yang berada dipinggir Jalan Jatinegara Barat juga mengalami luka. Mereka diduga terluka akibat imbas bentrokan dengan aparat.
Dua karyawan RS Hermina tersebut yakni, Agus Sobari mengalami luka lecet pada dagu dan trauma kepala serta Slamet, yang mengalami luka robek di kepala dan lutut.
Menurut seorang pegawai RS Hermina, kemungkinan dua pegawai rumah sakit itu jadi korban karena berada di sekitar lokasi kejadian. "Mungkin lagi dipinggir mau lihat," ujar pegawai tersebut.
Sementara itu, kaca IGD RS Hermina dilaporkan juga pecah akibat lemparan batu. Kaca yang pecah telah tertutup papan tripleks. Namun, tak ada petugas dan pegawai RS Hermina yang mau mengonfirmasi kaca pecah itu akibat bentrokan.

Sepuluh warga Kampung Pulo tercatat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, akibat jadi korban bentrokan dengan aparat dalam penggusuruan di warga Kampung Pulo, Kampung Melayu Jakarta Timur, Kamis (20/8/2015). Sepuluh orang ini mengalami berbagai luka termasuk yang kena gas air mata.
Berdasarkan papan informasi dari RS Hermina, nama korban yakni Bahrudi mengalami luka di kepala, Putra mengalami luka robek di kepala, Milyas mengalami luka robek di kaki kiri, Subur mengalami trauma dan luka di kepala.
Korban berikutnya yakni Sarnito mengalami luka robek di kepala, Syafii luka robek di kaki, Abdilah luka robek di kepala, Muksin mengalami cidera kepala ringan, Nazmi mengalami luka lecet di bagian betis kanan dan kena gas air mata, terakhir Ida terkena gas air mata.
Adapun dua orang karyawan RS Hermina yang berada dipinggir Jalan Jatinegara Barat juga mengalami luka. Mereka diduga terluka akibat imbas bentrokan dengan aparat.
Dua karyawan RS Hermina tersebut yakni, Agus Sobari mengalami luka lecet pada dagu dan trauma kepala serta Slamet, yang mengalami luka robek di kepala dan lutut.
Menurut seorang pegawai RS Hermina, kemungkinan dua pegawai rumah sakit itu jadi korban karena berada di sekitar lokasi kejadian. "Mungkin lagi dipinggir mau lihat," ujar pegawai tersebut.
Sementara itu, kaca IGD RS Hermina dilaporkan juga pecah akibat lemparan batu. Kaca yang pecah telah tertutup papan tripleks. Namun, tak ada petugas dan pegawai RS Hermina yang mau mengonfirmasi kaca pecah itu akibat bentrokan.
Spoiler for Insiden:
Satu Backhoe Dibakar, Penggantinya Tiba di Kampung Pulo

Satu unit backhoe baru didatangkan ke lokasi penertiban permukiman warga di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (20/9/2015). Sebelumnya, satu unit backhoe dibakar yang yang menolak ditertibkan.
Pantauan Kompas.com, Kamis (20/8/2015) siang, satu unit backhoe baru didatangkan dengan menggunakan truk kontainer. Alat bermerek Cat itu tiba di lokasi sekitar pukul 12.00. Backhoe baru ini tampak telah siap untuk dioperasikan.
Sementara itu, bangkai backhoe yang dibakar massa belum dievakuasi, masih berada di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur.

Satu unit backhoe baru didatangkan ke lokasi penertiban permukiman warga di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (20/9/2015). Sebelumnya, satu unit backhoe dibakar yang yang menolak ditertibkan.
Pantauan Kompas.com, Kamis (20/8/2015) siang, satu unit backhoe baru didatangkan dengan menggunakan truk kontainer. Alat bermerek Cat itu tiba di lokasi sekitar pukul 12.00. Backhoe baru ini tampak telah siap untuk dioperasikan.
Sementara itu, bangkai backhoe yang dibakar massa belum dievakuasi, masih berada di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur.
Spoiler for Insiden:
Kena Gas Air Mata, Siswa SDN Balimester Menangis Ketakutan

Siswa-siswi SDN Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, menangis akibat tembakan gas air mata petugas Satpol PP saat menghadapi warga Kampung Pulo, Kamis (20/8/2015). Mereka pun berlari ke luar kelas karena ketakutan.
"Waktu tembakan gas air mata kena semua. Anak-anak lari keluar semua ketakutan. Udah ke mata, pada perih," ujar Linda, salah satu guru SDN Balimester.
Hal itu berlangsung saat terjadi bentrokan petugas dan warga Kampung Pulo sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi. Mereka langsung berlari dan hendak meninggalkan gedung sekolah. Oleh karena anak-anak ketakutan, guru-guru pun akhirnya memperbolehkan mereka pulang.
"Sebenernya kita enggak ngebubarin, tapi anak-anak pada ketakutan semua," ujar Linda.
Namun, guru-guru SDN Balimester tidak mengizinkan mereka keluar gerbang sekolah sebelum orangtua atau kerabat mereka datang menjemput. Salah satu guru yang bertugas di depan gerbang sekolah pun berulang kali mengingatkan siswa-siswinya.
"Kamu jangan keluar dulu, kamu belum dijemput kan," kata si guru.
Pantauan Kompas.com, anak-anak yang belum dijemput menunggu di depan gerbang sambil menangis. Pipi mereka pun tampak diolesi pasta gigi.
Salah satu orangtua siswa yang menjemput anaknya, Eva, menyebutkan, sekolah biasanya dibubarkan sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, hari ini mereka diperbolehkan pulang sejak pukul 09.15 WIB.
"Pada nangis semua anak-anak di kelas, pedes banget," ujar warga asal Gang Banten, Pasar Jatinegara, tersebut.
Beberapa orangtua siswa yang datang menjemput pun tampak panik karena mengkhawatirkan anak-anak mereka.

Siswa-siswi SDN Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, menangis akibat tembakan gas air mata petugas Satpol PP saat menghadapi warga Kampung Pulo, Kamis (20/8/2015). Mereka pun berlari ke luar kelas karena ketakutan.
"Waktu tembakan gas air mata kena semua. Anak-anak lari keluar semua ketakutan. Udah ke mata, pada perih," ujar Linda, salah satu guru SDN Balimester.
Hal itu berlangsung saat terjadi bentrokan petugas dan warga Kampung Pulo sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi. Mereka langsung berlari dan hendak meninggalkan gedung sekolah. Oleh karena anak-anak ketakutan, guru-guru pun akhirnya memperbolehkan mereka pulang.
"Sebenernya kita enggak ngebubarin, tapi anak-anak pada ketakutan semua," ujar Linda.
Namun, guru-guru SDN Balimester tidak mengizinkan mereka keluar gerbang sekolah sebelum orangtua atau kerabat mereka datang menjemput. Salah satu guru yang bertugas di depan gerbang sekolah pun berulang kali mengingatkan siswa-siswinya.
"Kamu jangan keluar dulu, kamu belum dijemput kan," kata si guru.
Pantauan Kompas.com, anak-anak yang belum dijemput menunggu di depan gerbang sambil menangis. Pipi mereka pun tampak diolesi pasta gigi.
Salah satu orangtua siswa yang menjemput anaknya, Eva, menyebutkan, sekolah biasanya dibubarkan sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, hari ini mereka diperbolehkan pulang sejak pukul 09.15 WIB.
"Pada nangis semua anak-anak di kelas, pedes banget," ujar warga asal Gang Banten, Pasar Jatinegara, tersebut.
Beberapa orangtua siswa yang datang menjemput pun tampak panik karena mengkhawatirkan anak-anak mereka.
Spoiler for Insiden:
Pemerintah Tak Mau Ganti Rugi karena Kampung Pulo Tanah Negara

Warga Kampung Pulo diminta untuk tidak memaksa Pemprov DKI ganti rugi pembebasan lahan di tempat terebut. Sebab, tanah tersebut merupakan milik negara.
"Pemerintah tidak mau mengganti rugi karena ini tanah negara. Bukan tanah pribadi," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Kamis (20/8/2015).
Selain itu, Tito menyebut kalau tanah negara diganti rugi, maka uang negara diberikan pada pribadi tidak berhak. Otomatis pemerintah akan terkena pidana, yakni pejabat yang memberikan.
Tito menambahkan, pada prinsipnya, penertiban harus dilakukan. Jangan paksa pemerintah melanggar hukum untuk membayar. "Karena itu sama saja korupsi," kata Tito.
Penggusuran di Kampung Pulo sempat memanas dan terjadi bentrok. Satu backhoe dibakar warga dan dua anggota Satpol PP terluka.
Saat ini ada 500 anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya untuk mengamankan pemggusuran di Kampung Pulo. Ada 2 satu setingkat kompi (SSK) Sabhara, 2 SSK Dalmas dan 1 Kompi Brimob. Sedangkan ada tiga water cannon yang disediakan untuk mengamankan massa di Kampung Pulo.

Warga Kampung Pulo diminta untuk tidak memaksa Pemprov DKI ganti rugi pembebasan lahan di tempat terebut. Sebab, tanah tersebut merupakan milik negara.
"Pemerintah tidak mau mengganti rugi karena ini tanah negara. Bukan tanah pribadi," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Kamis (20/8/2015).
Selain itu, Tito menyebut kalau tanah negara diganti rugi, maka uang negara diberikan pada pribadi tidak berhak. Otomatis pemerintah akan terkena pidana, yakni pejabat yang memberikan.
Tito menambahkan, pada prinsipnya, penertiban harus dilakukan. Jangan paksa pemerintah melanggar hukum untuk membayar. "Karena itu sama saja korupsi," kata Tito.
Penggusuran di Kampung Pulo sempat memanas dan terjadi bentrok. Satu backhoe dibakar warga dan dua anggota Satpol PP terluka.
Saat ini ada 500 anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya untuk mengamankan pemggusuran di Kampung Pulo. Ada 2 satu setingkat kompi (SSK) Sabhara, 2 SSK Dalmas dan 1 Kompi Brimob. Sedangkan ada tiga water cannon yang disediakan untuk mengamankan massa di Kampung Pulo.
UPDATE!!!
Spoiler for Insiden:
Warga Kampung Pulo Menolak Disebut Pemukim Liar

Meski menyadari tidak memiliki sertifikat, warga Kampung Pulo menolak dianggap sebagai pemukim liar. Sebab, mereka mengaku selama ini rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
Hal itulah yang kemudian mendasari warga Kampung Pulo hendak menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Warga menempuh jalur hukum ke PTUN karena warga merasa bukan orang liar. Karena dasarnya hanya tidak ada sertifikat," kata Ketua Lembaga Masyarakat Kota (LMK) RT 03/06 Kelurahan Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Muhammad Halili, di lokasi, Kamis (20/8/2015).
Halili menyatakan pada dasarnya warga tidak setuju untuk dipindah ke rumah susun. Ia menyebut sudah banyak warga yang mengambil kunci. Hanya saja, Halili mengatakan warga meminta diberi waktu untuk mengosongkan rumahnya.
Sebab ia menyebut banyak warga yang memiliki usaha. "Warga kan banyak yang punya usaha rumahan. Misalnya ada yang usaha lele. Nah, yang seperti itu bagaimana," ujar Halili.
Menurut dia, warga Kampung Pulo sangat berharap Pemprov DKI dapat mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.
"Apalagi kan Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) sudah bilang, hubungan pemerintah dan warga seperti ayah dan anak. Ya kita jadi anaknya," ujar dia.

Meski menyadari tidak memiliki sertifikat, warga Kampung Pulo menolak dianggap sebagai pemukim liar. Sebab, mereka mengaku selama ini rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
Hal itulah yang kemudian mendasari warga Kampung Pulo hendak menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Warga menempuh jalur hukum ke PTUN karena warga merasa bukan orang liar. Karena dasarnya hanya tidak ada sertifikat," kata Ketua Lembaga Masyarakat Kota (LMK) RT 03/06 Kelurahan Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Muhammad Halili, di lokasi, Kamis (20/8/2015).
Halili menyatakan pada dasarnya warga tidak setuju untuk dipindah ke rumah susun. Ia menyebut sudah banyak warga yang mengambil kunci. Hanya saja, Halili mengatakan warga meminta diberi waktu untuk mengosongkan rumahnya.
Sebab ia menyebut banyak warga yang memiliki usaha. "Warga kan banyak yang punya usaha rumahan. Misalnya ada yang usaha lele. Nah, yang seperti itu bagaimana," ujar Halili.
Menurut dia, warga Kampung Pulo sangat berharap Pemprov DKI dapat mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.
"Apalagi kan Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) sudah bilang, hubungan pemerintah dan warga seperti ayah dan anak. Ya kita jadi anaknya," ujar dia.
Spoiler for Insiden:
1.100 Unit Rusun Disiapkan untuk Warga Kampung Pulo

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut pemerintah telah menyiapkan 1.100 unit di rusun Jatinegara Barat. Dia juga menganggap relokasi tersebut tidak memberatkan warga Kampung Pulo.
"Sebagai kompensasinya kita sudah menyiapkan rumah susun yang jumlahnya cukup. Bahkan melebihi. Ada 1.100 unit yang kita siapakan. Lokasinya tidak jauh, masih di Jalan Otista, dekat sekali," kata Saefullah di Mapolda Metro Jaya, Kamis (20/8/2015).
Saat ini, lanjut Saefullah, sudah ada 400-an lebih kepala keluarga di Kampung Pulo yang sudah mengambil undian untuk pindah ke rusun. Selain itu, sudah ada 200-an KK yang telah mengambil kunci dan siap masuk rusun.
"Karena untuk posisi mereka di lantai 1, 2 dan 3 supaya adil, maka Dinas Perumahan kita melakukan undian. Siapa masyarakat yang menempati lantai 3, lantai 4, nomor berapa kita lakukan pengundian," kata Saefullah.
Dari catatan Pemprov DKI, ada sekitar 972 KK di Kampung Pulo. "Kita berharap mereka mengikuti yang sudah mengambil," kata Saefullah.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut pemerintah telah menyiapkan 1.100 unit di rusun Jatinegara Barat. Dia juga menganggap relokasi tersebut tidak memberatkan warga Kampung Pulo.
"Sebagai kompensasinya kita sudah menyiapkan rumah susun yang jumlahnya cukup. Bahkan melebihi. Ada 1.100 unit yang kita siapakan. Lokasinya tidak jauh, masih di Jalan Otista, dekat sekali," kata Saefullah di Mapolda Metro Jaya, Kamis (20/8/2015).
Saat ini, lanjut Saefullah, sudah ada 400-an lebih kepala keluarga di Kampung Pulo yang sudah mengambil undian untuk pindah ke rusun. Selain itu, sudah ada 200-an KK yang telah mengambil kunci dan siap masuk rusun.
"Karena untuk posisi mereka di lantai 1, 2 dan 3 supaya adil, maka Dinas Perumahan kita melakukan undian. Siapa masyarakat yang menempati lantai 3, lantai 4, nomor berapa kita lakukan pengundian," kata Saefullah.
Dari catatan Pemprov DKI, ada sekitar 972 KK di Kampung Pulo. "Kita berharap mereka mengikuti yang sudah mengambil," kata Saefullah.
Spoiler for Insiden:
Wagub DKI: Tinggal di Kampung Pulo Tak Manusiawi, Tanah Negara Juga

Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat berharap warga Kampung Pulo mau direlokasi ke Rusun Jatinegara. Djarot mengatakan, tempat tinggal mereka di Jalan Jatinegara Barat tidak manusiawi. Apalagi, warga Kampung Pulo menempati tanah negara.
"Di situ kan memang enggak manusiawi, tanah negara juga. Dan kita juga sudah siapkan tempat baru yang sangat layak," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Djarot mengatakan, salah satu program Pemerintah Provinsi DKI memang memberikan tempat tinggal yang layak dan manusiawi bagi warga. Hal itulah yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap warga Kampung Pulo.
Djarot mengakui, masih banyak warga Kampung Pulo yang belum tertampung di Rusun Jatinegara. Djarot mengatakan, Pemprov DKI akan mengusahakan agar seluruh warga bisa tertampung.
"Kita usahakan tertampung. Kalau dia penduduk di situ, pasti kita tampung," ujar Djarot.
Penertiban Kampung Pulo pada Kamis pagi tadi berlangsung ricuh. Warga melempar batu ke arah aparat keamanan dan aparat menembakkan gas air mata.
Petugas terus merangsek memukul mundur warga Kampung Pulo. Sebanyak 10 warga Kampung Pulo telah dibawa ke Mapolsek Jatinegara.
Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat berharap warga Kampung Pulo mau direlokasi ke Rusun Jatinegara. Djarot mengatakan, tempat tinggal mereka di Jalan Jatinegara Barat tidak manusiawi. Apalagi, warga Kampung Pulo menempati tanah negara.
"Di situ kan memang enggak manusiawi, tanah negara juga. Dan kita juga sudah siapkan tempat baru yang sangat layak," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Djarot mengatakan, salah satu program Pemerintah Provinsi DKI memang memberikan tempat tinggal yang layak dan manusiawi bagi warga. Hal itulah yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap warga Kampung Pulo.
Djarot mengakui, masih banyak warga Kampung Pulo yang belum tertampung di Rusun Jatinegara. Djarot mengatakan, Pemprov DKI akan mengusahakan agar seluruh warga bisa tertampung.
"Kita usahakan tertampung. Kalau dia penduduk di situ, pasti kita tampung," ujar Djarot.
Penertiban Kampung Pulo pada Kamis pagi tadi berlangsung ricuh. Warga melempar batu ke arah aparat keamanan dan aparat menembakkan gas air mata.
Petugas terus merangsek memukul mundur warga Kampung Pulo. Sebanyak 10 warga Kampung Pulo telah dibawa ke Mapolsek Jatinegara.
Spoiler for sumur:



Diubah oleh angin26112001 20-08-2015 15:10
0
4.3K
Kutip
28
Balasan


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan