TEMPO.CO , Jakarta- Aksi Elanto Wijoyono yang menghadang konvoi motor gede (moge) sedang menjadi buah bibir di media sosial. Banyak yang salut dan memuji penghadangan yang terjadi di perempatan Condong Catur, Jogyakarta, pada Sabtu kemarin. Namun, ada juga yang justru menyalahkan Elanto, salah satunya pengacara Farhat Abbas.

Kembali berkicau di Twitter, Farhat Abbas kini ikut mengomentari aksi Elanto Wijoyono atau Farhat lebih suka memanggilnya "Joyo". Di tengah maraknya pembelaan dan pujian kepada Elanto Wijayanto, Farhat justru mendukung para peserta konvoi moge yang terdiri dari komunitas Harley Davidson Club Indonesia (HDCI).



Menurut Farhat, polisi patroli dan pengawalan (patwal) atau voorijder telah menjalankan tugasnya dengan baik. Konvoi dilakukan sesuai prosedur. "Joyo tidak mengerti tentang patwal patroli yang mengawal pengendara motor gede tersebut bermaksud untuk mengawal & memperlancar lalulintas," cuit Farhat Abbas di akun @farhatabbaslaw, pada Ahad, 16 Agustus 2015.

Aksi penghadangan yang dilakukan Elanto bersama sejumlah warga setempat itu lantaran konvoi moge yang dikawal patwal kerap menimbulkan kemacetan dan melanggar lampu merah. Namun, Farhat Abbas justru membenarkan tindakan patwal dalam konvoi tersebut.

"Polisi dapat melanggar hukum untuk menegakkan hukum. Contoh: saat mengawal konvoi moge yang merayakan hut RI menerobos lampu merah dengan tertib," tulis mantan suami Nia Daniati itu.

Bahkan, Farhat menyarankan agar kasus ini diselesaikan secara hukum. "Saya meminta Polda Yogyakarta untuk mengusut aksi nekad joyo tersebut termasuk unsur pidana!" tulis putra pakar hukum Abbas Said itu.



Elanto dikenal sebagai aktivis yang sudah lama menggagas aksi penghadangan ini. Beberapa aksinya sudah diunggah ke YouTube sejak Mei 2014. Elanto dan rekan-rekannya rajin memprotes konvoi moge berpatwal karena dinilai kerap melanggar aturan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan lain. Selain itu, Elanto juga menyayangkan penggunaan patwal dalam konvoi tersebut karena seharusnya patwal dipakai untuk urusan kenegaraan.