Terlambatnya penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 berpotensi menimbulkan konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

"Molornya penyerahan KUA-PPAS Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 berpotensi berimbas pada konflik DPRD dan Ahok jilid dua," ujar Uchok, Selasa (18/8/2015).

Adapun keterlambatan ini dinilainya akibat adanya ketakutan dari DPRD DKI Jakarta. Ketakutan ini berupa adanya pemikiran di kalangan anggota dewan, apakah KUA-PPAS sudah dikunci oleh Pemprov DKI Jakarta atau belum. Sebab, apabila telah dikunci eksekutif, pembahasan yang dilakukan menjadi sia-sia.

"Kalau proses begini, wajarlah dan harap maklum lamanya pembahasan KUA-PPAS ini, karena Balai Kota dengan Kebun Sirih belum saling percaya, yang satu dituduh bodoh dan yang satu lagi kerja banyak teriak teriak karena mengangap sok pintar dan ingin jadi gubernur lagi," sambung Uchok.

Mantan aktivis mahasiswa ini yakin dengan prediksinya bahwa pembahasan KUA-PPAS 2016 bakal berujung pada konflik DPRD dan Gubernur. Terlebih, ia meyakini Ahok membutuhkan konflik tersebut untuk menaikkan elektabilitasnya.

"Dan mendapat iklan gratis untuk mencuri start kampanye menjelang Pilkada Jakarta. Ahok ini merasa yang paling pintar nanti dan benar se-alam semesta ini," pungkasnya.