Perlukah PP 10 Tahun 1959 Dikeluarkan Lagi?
Etnis Cina Dalang Kerusakan Moral Bangsa

SICOM Kita lihat semua sektor penting ekonomi Indonesia telah dikuasai secara rapi dan teroganisir. Hampir semua media mainstream juga dikuasai. Dengan kekuatan ekonomi mereka memegang kendali. Setelah ekonomi, kini gilirannya menguasai Indonesia secara politik. Tujuannya, agar bangsa dan negara ini di bawah kendali mereka sepenuhnya.

Yah, konglomerat non pribumi etnis Cina hampir rata-rata adalah penjahat dan musuh negara. Mereka pengemplang pajak, penyelundup, penimbun kebutuhan pokok, kartel, dan seterusnya.

Hampir semua konglomerat non pribumi etnis Cina melakukan korupsi pajak, korupsi bea masuk, royalti, iuran dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya pada negara.

Modusnya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya di negara ini, setelah itu kekayaannya dibawa ke luar negeri. Mereka menyimpannya di bank-bank luar seperti Singapura, Hongkong, Taiwan dan Tiongkok.

Peristiwa 1998 menjadi bukti betapa ‘bobroknya’ etnis Cina yang ramai-ramai menarik kekayaannya dari bank-bank nasional dalam bentuk dollar. Akibatnya, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Saat itu dollar menembus Rp 17.000 rupiah. Semua kebutuhan pokok melonjak tak terkendali.. Barang-barang kebutuhan pokok menghilang di pasaran karena penimbunan yang mereka lakukan.

Saat Habibie berkuasa menggantikan Soeharto, intervensi pun dimulai. Dollar langsung turun hingga nilai tukar Rp 5000 rupiah. Semua distribusi barang kebutuhan pokok rakyat langsung diambil alih koperasi bentukan pemerintah.

Sebuah pelajaran berharga bagi bangsa ini bagaimana sikap dan prilaku etnis Cina yang bakal terulang. Mereka menganggap bukan bagian dari bangsa ini. Kalau sudah ada masalah mereka kabur dengan membawa semua harta-hartanya.

Para etnis Cina di Indonesia selalu dianggap membawa ‘petaka’. Mereka dengan ‘cekatan’ selalu memainkan ekonomi Indonesia. Rupiah tak akan pernah bisa menguat terhadap dollar. Karena dollar selalu dilarikan ke luar negeri. Bagaimana seandainya negara ini mereka kuasai? Tentu mereka akan dengan bebas dan leluasa merampok seluruh kekayaan alam Indonesia.dan menentukan nasib kaum pribumi sebagai budak-budak mereka. Mereka tak lebih para penjahat yang kejam dan sadis di muka bumi ini.

Tidak aneh jika mereka mereka seperti itu, karena budayanya memang beda dengan kita. Menurut mereka, budaya kekayaan menjadi hal lazim, sebuah kemuliaan di dunia maupun setelah mati. Makanya, mereka sangat ngotot untuk menjadi kaya walaupun menghalalkan segala cara yang kontradiktif dengan budaya Indonesia.

Budaya tipu menipu adalah budaya lumrah dan halal diperjuangkan. Karena budaya mereka yang menipu pasti lebih unggul kecerdasannya dari yang ditipu. Dan yang ditipu pun tidak mungkin akan mau cerita atau lapor. Sebab, itu adalah aib.

Dalam budaya Cina, bisnis atau dagang diibaratkan seperti perang. Semua harus dikalahkan dan ditaklukkan. Tidak ada konsep kemitraan. Oleh sebab itu tidak aneh mereka cepat kaya, karena budaya mengahalalkan segala cara tersebut dilakukan dan telah mendara daging. Selanjutnya yang mereka peroleh dibawa keluar. Maka, negara yang dirampok mendapatkan imbasnya.

Selama mendominasi ekonomi bangsa ini, selama itu pula negara kita tak akan pernah menjadi negara maju. Pribumi akan selalu miskin di bawah permainan mereka.

Kenapa kekayaan yang mereka dapatkan di negeri ini dibawa ke luar negeri? Karena etnis Cina sangat mencintai leluhurnya. Sedikit saja dari mereka yang lahir turun temurun di negara lain (Indonesia) yang mau menjadi bangsa itu seutuhnya.

Semua konglomerat di negeri ini tidak merasa menjadi bagian dari NKRI. Mereka hanya mencari uang, uang dan uang.

Salah satu dasar terbitnya Inpres No.14 tahun 1967 adalah masyarakat keturunan Cina selalu memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya. Rasa nasionalisme mereka terhadap NKRI diragukan. Tidak mau berasimilasi dan akulturasi dengan pribumi. Mereka hidup secara eksklusif dengan cluster-cluster etnis Cina yang menjadi dalang dari kerusakan moral bangsa ini.

Lihat saja, tempat-tempat hiburan malam, night club, bar, café dan perjudian adalah penyelenggara dan pemiliknya orang Cina. Bahkan, di sejumlah lokalisasi perkotaan, orang-orang pribumi dijual dan diperdagangkan (dilacurkan) oleh etnis Cina. Mereka hanya duduk manis menerima jerih payah para pramuria pribumi.

Begitu pula para kartel minuman keras hingga obat bius pada umumnya didominasi etnis Cina. Lihat saja bagaimana reaksi Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang begitu ngototnya melegalkan minuman keras. Yang paling ngawur, Ahok kini malah mau memberi sertifikasi bagi pramuria dengan alasan untuk mengontrol prostitusi. Ahok mudah saja bilang seperti itu, toh, bagaimana yang menjadi pramuria warga pribumi. Mana mau etnis Cina jadi pramuria?

Dalam budaya Cina, main judi itu bagian dari ritual buang sial, tidak dilarang, malah dianjurkan. Judi adalah budaya dalam komunitas Cina. Berjudi itu sarana pembuang sial sekaligus untuk mengetahui peruntungan atau nasib hoki atau tidak.

Warga Cina di seluruh dunia selalu merasa punya kaitan dengan asal muasal leluhurnya di Tiongkok dan diakomodir dengan ius sanguinis RRC.

Sangat jarang ditemukan contoh akulturasi dan asimilasi kaum etnis Cina di seluruh negara di dunia. Mereka selalu memisahkan diri dan menganggap berbeda. Itu sebabnya di seluruh dunia di luar RRC dan Taiwan selalu ada China Town, lengkap dengan budaya dan tradisi Cina aslinya.

Pada zaman Sukarno dijawab dengan PP 10 1959, pencabutan inpres no. 14 tahun 1967 menimbulkan kerawanan dalam keamanan Negara. Pasalnya, pemerintah sulit mengontrol gerakan etnis Cina terutama yang membahayakan negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1959 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1959 dan ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan Rachmat Mujomisero yang berisi tentang larangan orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah (di luar ibu kota daerah) dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia.

Peraturan ini menjadi kontroversial karena pada penerapannya memakan korban jiwa (dikenal sebagai kerusuhan rasial Cibadak), dan mengakibatkan eksodus besar-besaran orang Cina (belum warganegara Indonesia) dan keturunan Tionghoa kembali ke China.

Saat ini tidak ada negara di dunia yang lebih liberal dibandingkan Indonesia dalam mengatur keberadaan warga negara etnis Cina. Liberalisme dalam pengaturan non pribumi etnis Cina ini sangat berbahaya. Melemahkan ketahanan nasional, ketahanan idiologi, ekonomi dan politik.

Anda perhatikan saja bagaimana konglomerat-konglomerat etnis Cina di Indonesia, hampir semua merasa bahwa Indonesia BUKAN negara mereka. Di Republik Indonesia mereka hanya mampir mencari uang.

Setelah berhasil kemudian mereka investasikan hasil ‘jarahannya’ ke luar negeri. Apakah ini yang dapat disebut nasionalis sejati?

Janganlah kita sebagai bangsa mau saja diperdaya oleh opini-opini yang menipu dan menghancurkan kita. Pribumi dituntut bijaksana dalam menilai etnis, melihat hegemoni ekonomi yang dikuasai etnis Cina yang terjadi karena kesalahan fatal kebijakan penyelenggara negara.

Hegemoni ekonomi etnis Cina Indonesia mirip dengan kondisi sosial ekonomi Malaysia pada era tahun 1960 an di mana di tahun tersebut terjadi ketimpangan ekonomi. Distribusi kekayaan dan kesejahteraan didominasi golongan keturunan Tionghoa yang umumnya pedagang. Sedangkan kaum pribumi hanya menjadi WN kelas bawah yang umumnya adalah pegawai negeri, karyawan swasta rendahan dan petani serta nelayan. Tionghoa Malaysia menguasai sebagian besar ekonomi dan sumber-sumber produksi, jaringan distribusi dan sektor perbankan nasional. Persis di Indonesia sekarang, sangat mengerikan bila dilihat dari jumlah penduduknya.

Sukses bidang ekonomi, etnis Cina juga sukses merusak mental dan moral bangsa. Bahkan, kini mereka sudah berani masuk ke bidang politik.

Negara kita di ambang masa kegelapan setelah jokowi yang mereka dukung dengan kekuatan uang dan media sudah dikuasai. Kini mereka tinggal sekali melangkah lagi untuk dapat berkuasa sepenuhnya di Indonesia.

Kita sekarang sudah merasakan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat tidak pro rakyat bahkan membuat rakyat jadi sengsara. Semua subsidi untuk kepentingan pribumi telah dicabut dan diserahkan pada mekanisma pasar. Konyol!!

Kebijakan ini seolah-olah menunjukkan bahwa kita tidak punya pemerintah. Banyak undang-undang yang tidak berbanding lurus dengan konstitusi. Ekonomi kacau. Keadilan terkoyak. Negara menjadi sangat liberal dari negara di manapun di dunia ini. Negara sudah tidak peduli dengan nasib rakyat (pribumi). Kita bagaikan tidak punya negara, karena negara sudah tidak mengurus rakyatnya agar terlindungi dan menjadi sejahtera.

Hukum dan keamanan hanya berpihak pada orang-orang kaya. Sementara rakyat miskin hanya sasaran penindasan. Kebijakan pemerintah sekarang sangat jelas adalah sebuah strategi yang terkonsep dan terstruktur melakukan pemiskinan terhadap pribumu. Bahkan sebuah penghancuran pada usaha kecil yang sebagian besar dipegang kaum pribumi. Perusahaan milik negara yang bernama Pertamina yang selama ini menjadi salah satu BUMN penyumbang terbanyak bagi APBN, kini mau dihancurkan dan ujung-ujungnya diambil alih mereka.

Dengan memiskinkaan orang pribumi, mereka dengan leluasa melakukan langkah berikutnya yaitu menguasai negara sepenuhnya. Paham komunis pun dengan mudah berkembang di kalangan masyarakat yang terhimpit oleh kemiskinan.

Maka, bahaya komunisme akan tumbuh subur dan akan menggantikan azas Pancasila. Indonesia berada dalam bahaya yang sangat jelas. Kehancuran itu sudah sangat tampak di depan mata. Apa yang akan kita lakukan?

Bambang Smit, Ketua Gerakan Pribumi Bersatu

http://www.merdeka.com/peristiwa/ratusan-warga-tionghoa-miskin-di-aceh-gembira-dapat-angpao.html
http://www.pelita.or.id/baca.php?id=32317
http://metro.news.viva.co.id/news/re...iskin-tionghoa