Jakarta - Presiden Joko Widodo melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam. Presiden juga meminta Luhut untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

"Setelah langsung bertemu setelah pelantikan sebagai Menko Polhukam, Presiden instruksikan kepada Pak Luhut untuk rangkap jabatan tetap sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Tidak ada perubahan tugas dan fungsi dari kantor staf kepresidenan. Yang ada hanya tambahan tugas pada Pak Luhut," ujar Staf Khusus Bidang Politik dan Media Kantor Staf Presiden, Atmaji Sumarkidjo saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2015).

Atmadji mengatakan, tidak ada landasan hukum yang melarang Luhut untuk merangkap jabatan Menko Polhukam dan Kepala KSP. "Sama menteri pembanguna nasional/Kepala Bappenas. Itu sepenuhnya teritori presiden untuk menentukan," kata Atmadji.

Diyakini Atmadji, tugas itu tidak akan membebankan Luhut. Namun belum tahu tugas rangkap jabatan itu sampai kapan dipikul oleh Luhut karena itu adalah hak prerogatif Presiden.

"Ada bidang-bidang fungsi kepala staf presiden berikan semua bidang, termasuk polhukam. Sebenarnya ada sinergi dalam fungsi tersebut," katanya.
(jor/rvk)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi masih menyeleksi calon menteri yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan pada 2014-2019. Dia menegaskan bahwa sosok menteri yang dipilih untuk mengisi kabinetnya tidak boleh merangkap jabatan. Hal itu dimaksudkan agar dapat benar-benar fokus mengurus urusan rakyat.

"Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar," kata pria bernama lengkap Joko Widodo itu di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Mantan Walikota Solo itu juga menegaskan, semua sosok yang dipilihnya untuk susunan kabinet mendatang telah diperiksa latar belakangnya oleh sejumlah lembaga yang kompeten.

"Kami telah memastikan (nama-nama calon menteri) ke KPK, PPATK. Masih kurang tidak?" ucap Jokowi.

Menurut dia, pihaknya juga masih memproses nama-nama calon menteri untuk susunan kabinet mendatang secara khusus hingga Selasa dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

Siapa saja nama-nama yang dipanggil itu, Jokowi masih merahasiakannya. "Kalau ngomong berarti saya kasih tahu, tidak mungkin saya sebut. Kalau nungguin sampai jam 3 pagi nggak apa-apa," kata dia.

Sebelumnya, KPK memberi‎ tanda merah kepada beberapa nama calon menteri Presiden Jokowi yang diserahkan akhir pekan lalu. Nama-nama calon menteri itu diserahkan ke KPK untuk di-tracking (ditelusuri) rekam jejaknya.

"Kita tidak pakai istilah lolos tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta. Yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dalam pesan singkatnya di Jakarta, Senin 20 Oktober. (Ant/Riz)