- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Takut direshuffle, Yuddy kerahkan KAMERAD


TS
fikri.ubarakata
Takut direshuffle, Yuddy kerahkan KAMERAD
Quote:
Kamerad Bela Yuddy Chrisnandi dalam Isu Reshuffle
Jakarta, GATRAnews - Koordinator Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) Haris Pratama mempertanyakan penilaian Pengamat Birokrasi dan Kebijakan Publik, Medrial Alamsyah, yang meminta agar presiden mengganti Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Men PAN-RB), Yuddy Chrisnandi.
Haris menyampaikan pernyatan tersebut, di Jakarta, Senin (10/8), karena menurutnya banyak menteri yang kinerjanya di bawah Yuddy. "Kenapa Pak Medrial hanya fokus ke Menpan Yuddy Chrisnandi," katanya.
Haris menilai, memasukkan nama Yuddy ke dalam daftar menteri yang harus diganti (reshuffle) karena hanya memberikan nilai dari satu sudut pandang.
"Yang saya lihat, kan ada perubahan struktural yang dilakukan di beberapa kementerian. Perubahan nomenklatur itu belum selesai, target 3 bulan sampai sekarang belum selesai. Ada perubahan UU ASN, melakukan secara transparan, dan kompetitif," katanya.
Dengan demikian, Haris mensinyalir ada kepentingan politik tertentu untuk menggeser Yuddy. "Kalau kita pikir, ada kepentingan politik dalam diri Pak Medrial. Saya yang masih aktif dalam diskusi kemahasiswaan jadi lucu saja. Memang tidak ada menteri lain yang harus direshuffle? Titik kesalahan yang dituduhkan ke Yuddy itu yang membingungkan," katanya.
Menurutnya, Medrial harus memberikan keterangan yang sesugguhnya. "Pak Medrial harus jujur ke masyarakat. Kalau dia memang pengamat, maka dia harus bisa memberikan penilaian mengenai menteri-menteri yang bagus kerjanya. Saya tantang dia untuk itu," tutur Haris.
Chairman IBSW, Nova Andika, mengaku baru mendengar nama Medrial Alamsyah yang merupakan Pengamat Birokrasi dan Kebijakan Publik. "Saya sebagai pemantau reformasi birokrasi, baru mendengar nama Medrial sebagai pengamat publik.
Terkait komentar Medrial terhadap kinerja Menpan RB Yuddy Chrisnandi, dia mengatakan, bahwa sebagai pengamat harus obyektif. "Jadi menurut saya, reputasinya bukan genit. Kalau saya melihatnya ASN memang harus didorong untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya melalui program revolusi mental, dan sidak itu bagian dari pelayanan publik," kata Andika.
Andika menilai, komentar Medrial sangat tendensiun. Dia menduga ada kepentingan pribadi Medrial dalam memberikan komentar terhadap kinerja Menteri Yuddy. Apalagi, lanjutnya, semua hal yang dikomentari tidak valid. Seperti adanya perubahan nomenklatur yang dinilai Medrial belum tuntas. Sebagai pemimpin lembaga yang mengawasi reformasi birokrasi, Andika menilai semuanya sudah selesai.
Berdasarkan Keppres Nomor 121/P Tahun 2014, telah dibentuk 34 Kementerian, dengan komposisi 13 kementerian mengalami perubahan nomenklatur dan pergeseran tugas dan fungsi, serta 21 kementerian tidak mengalami perubahan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB, penataan ke 34 kementerian tersebut saat ini sudah dirampungkan.
Prosesnya sudah sesuai dengan Perpres Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Bahkan untuk 13 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur, penyelesaiannya kurang dari 3 bulan.
"Kalau saya menghimbau sebagai pengamat harus kredibel karena kalau tidak maka dinilai tendensiun. Dan kinerja Yuddy Chrisnandi menurut saya selama ini sudah on the track dibanding Menpan sebelumnya," kata Andika.
http://www.gatra.com/nusantara-1/nas...reshuffle.html
Jakarta, GATRAnews - Koordinator Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) Haris Pratama mempertanyakan penilaian Pengamat Birokrasi dan Kebijakan Publik, Medrial Alamsyah, yang meminta agar presiden mengganti Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Men PAN-RB), Yuddy Chrisnandi.
Haris menyampaikan pernyatan tersebut, di Jakarta, Senin (10/8), karena menurutnya banyak menteri yang kinerjanya di bawah Yuddy. "Kenapa Pak Medrial hanya fokus ke Menpan Yuddy Chrisnandi," katanya.
Haris menilai, memasukkan nama Yuddy ke dalam daftar menteri yang harus diganti (reshuffle) karena hanya memberikan nilai dari satu sudut pandang.
"Yang saya lihat, kan ada perubahan struktural yang dilakukan di beberapa kementerian. Perubahan nomenklatur itu belum selesai, target 3 bulan sampai sekarang belum selesai. Ada perubahan UU ASN, melakukan secara transparan, dan kompetitif," katanya.
Dengan demikian, Haris mensinyalir ada kepentingan politik tertentu untuk menggeser Yuddy. "Kalau kita pikir, ada kepentingan politik dalam diri Pak Medrial. Saya yang masih aktif dalam diskusi kemahasiswaan jadi lucu saja. Memang tidak ada menteri lain yang harus direshuffle? Titik kesalahan yang dituduhkan ke Yuddy itu yang membingungkan," katanya.
Menurutnya, Medrial harus memberikan keterangan yang sesugguhnya. "Pak Medrial harus jujur ke masyarakat. Kalau dia memang pengamat, maka dia harus bisa memberikan penilaian mengenai menteri-menteri yang bagus kerjanya. Saya tantang dia untuk itu," tutur Haris.
Chairman IBSW, Nova Andika, mengaku baru mendengar nama Medrial Alamsyah yang merupakan Pengamat Birokrasi dan Kebijakan Publik. "Saya sebagai pemantau reformasi birokrasi, baru mendengar nama Medrial sebagai pengamat publik.
Terkait komentar Medrial terhadap kinerja Menpan RB Yuddy Chrisnandi, dia mengatakan, bahwa sebagai pengamat harus obyektif. "Jadi menurut saya, reputasinya bukan genit. Kalau saya melihatnya ASN memang harus didorong untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya melalui program revolusi mental, dan sidak itu bagian dari pelayanan publik," kata Andika.
Andika menilai, komentar Medrial sangat tendensiun. Dia menduga ada kepentingan pribadi Medrial dalam memberikan komentar terhadap kinerja Menteri Yuddy. Apalagi, lanjutnya, semua hal yang dikomentari tidak valid. Seperti adanya perubahan nomenklatur yang dinilai Medrial belum tuntas. Sebagai pemimpin lembaga yang mengawasi reformasi birokrasi, Andika menilai semuanya sudah selesai.
Berdasarkan Keppres Nomor 121/P Tahun 2014, telah dibentuk 34 Kementerian, dengan komposisi 13 kementerian mengalami perubahan nomenklatur dan pergeseran tugas dan fungsi, serta 21 kementerian tidak mengalami perubahan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB, penataan ke 34 kementerian tersebut saat ini sudah dirampungkan.
Prosesnya sudah sesuai dengan Perpres Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Bahkan untuk 13 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur, penyelesaiannya kurang dari 3 bulan.
"Kalau saya menghimbau sebagai pengamat harus kredibel karena kalau tidak maka dinilai tendensiun. Dan kinerja Yuddy Chrisnandi menurut saya selama ini sudah on the track dibanding Menpan sebelumnya," kata Andika.
http://www.gatra.com/nusantara-1/nas...reshuffle.html
KAMERAD gan

Diubah oleh fikri.ubarakata 11-08-2015 18:29
0
3.2K
Kutip
34
Balasan


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan