- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
AHOK Harus akui KRITIK ANDI ARIEF BENAR soal APBD DKI
TS
infobenar
AHOK Harus akui KRITIK ANDI ARIEF BENAR soal APBD DKI
CATATAN KONTROVERSIAL ANDI ARIEF TENTANG APBD DKI DIJAMAN jokowi - Ahok, BENAR !
ini staus FB AA
KONTROVERSI ITENTANG APBD DKI DIJAMAN jokowi - Ahok (catatan KINERJA dan anggaran berbasis silpa)
Untuk tetap kritis di tengah eporia politik atau tingginya dukungan rakyat terhadap figur tertentu tak perlu kita hindari. Karena jika data dan fakta kita benar maka yang akan datang kebenaran juga. Di Bawah ini, apa yang saya kritisi soal APBD Dki di bawah JOKOWI AHOK saat ini terbukti:
A. ADA yang tidak lazim dari Naiknya APBD DKI
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada tahun 2013 akan mencapai Rp7,59 triliun.
Penyerapan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 pun hanya dapat terealisasi sebesar Rp38,29 triliun, atau sebesar 82,21 persen dari target penyerapan anggaran belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 46,57 triliun.
Menurut Staf Khusus Presiden, Andi Arief, bila diaudit oleh BPK kemungkinan Silpa 2013 bisa meningkat di atas Rp 11 triliun. Itu merupakan bukti ketidakmampuan Jokowi dan Wakil Gubernur, Basuki Purnama (Ahok), dalam mengelola APBD. Silpa inilah yang kemudian menimbulkan penambahan pada APBD 2014.
Selain itu, terdapat pula hibah Rp 5 triliun untuk proyek MRT, ditambah lagi dengan hibah lain sebesar Rp 2,386 triliun yang dipergunakan untuk transfer untuk Guru Sertifikasi dan Non Guru dan dana Bos.
Pendapatan hibah dari pemerintah pusat berbeda dengan pos pengeluaran dana hibah dan bansos DKI yang pada 2013 mencapai 3,7 triliun dan pasti lebih besar pada 2014. Konteksnya berbeda antara pendapatan hibah Rp 5 triliun (untuk MRT) dengan pengeluaran hibah.
"Sayang sekali di website APBD DKI dan website Ahok belum ditampilkan. Kalau kemacetan, banjir dan kemiskinan dengan gampang Jokowi bilang itu penyebabnya pemerintah pusat, maka kini juruselamat yang menutupi ketidakmampuan bekerja Jokowi-Ahok sebenarnya adalah pemerintah pusat yang karena kebijakannya memberi hibah," kata Andi Arief (Sabtu, 26/4).
Dia mengkritik Wagub Ahok yang mulai memplesetkan seolah-olah hibah itu adalah CSR, bantuan truk sampah dan lainnya dari pengusaha dan BUMN, yang jumlahnya sedikit tapi di-ekspose besar.
Andi menuding, ditemukannya 18 ribu mata anggaran ganda dan mark up pembelaian TransJakarta tidak mengagetkan, karena itulah cara pintas membelanjakan APBD yang mendadak besar, saat di tahun sebelumnya tidak mampu membelanjakannya.
(http://politik.rmol.co/read/2014/04/...-Jokowi-Ahok!-)
B. Ahok Anggap Penyerapan anggaran tidak penting
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengatakan Staf Khusus Presiden Andi Arief asal ngomong.
Pernyataan Ahok tersebut merujuk terkait tuduhan Andi Arief yang mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ahok tidak mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik.
Dalam sebuah media nasional, Andi Arief mengatakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) DKI Jakarta 2013 berpotensi Rp11 triliun jika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau meleset dari rencana dan lebih besar dari prediksi Jokowi.
Artinya, dengan besaran Silpa tersebut, APBD pada 2014 jadi membengkak sebesar Rp72 triliun atau lebih besar dibandingkan pada 2013 sekitar Rp51 triliun.
"Bagi saya, Silpa DKI Jakarta 50% juga tidak masalah, selama itu dilakukan sebagai proses sistem mengamankan uang," ujar Ahok seusai menghadiri Peringatan Hari Kartini di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Dia membantah tudingan Andi Arief bahwa pengelolaan APBD DKI Jakarta gagal. Dengan bertambahnya APBD, justru pihaknya mengklaim Jakarta sudah berhasil mengelola APBD dengan baik.
"Nah sebelum-sebelumnya APBD hanya Rp41 triliun, malahan meningkat jadi Rp72 triliun tahun ini. Dia itu asal omong saja," kata Ahok.
Pada kesempatan terpisah, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan potensi naiknya APBD DKI Jakarta disebabkan salah satunya oleh kenaikan pajak parkir di Jakarta.
Menurutnya, kenaikan pajak tersebut berarti naiknya pada APBD, dan hal itu bukan kebanggaan buat masyarakat Jakarta karena sangat membebani kantong rakyat.
"Justru kenaikan tersebut sangat menyenangkan Kepala Daerah karena dana operasional mereka semakin meningkat," ujarnya.
( http://news.bisnis.com/read/20140501...ngomong-kenapa)
C. TIDAK mungkin penyerapan anggaran 2014 terrealisasi 95 persen
Salah satu tugas kepala daerah dan wakilnya adalah mengelola anggaran dengan baik, efisien dan berkualitas.
Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief, beberapa saat lalu (Kamis, 1/5). Pernyataan Andi Arief meneruskan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, atau Ahok, yang menudingnya asal ngomong saja.
Ahok menyebut Andi Arief asal ngomong karena mengatakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) DKI Jakarta 2013 berpotensi Rp 11 triliun jika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau meleset rencana dan lebih besar dari prediksi Jokowi. Artinya, dengan besaran Silpa tersebut, APBD pada 2014 jadi membengkak sebesar Rp72 triliun atau lebih besar dibandingkan pada 2013 sekitar Rp 51 triliun.
Andi Arief pun merasa senang mendapat tanggapan dari Ahok. Andi Arief mengingatkan, saat debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yang disaksikan jutaan penonton televisi, Ahok dan Jokowi menebar pesona dengan menyebut Fauzi Bowo gagal dalam mengelola anggaran karena SILPA tinggi akibat penyerapan anggaran rendah. Karena itu Ahok dan Jokowi yakin dan percaya diri penyerapan anggaran akan mencapai 97 persen.
Rakyat saat itu, lanjut Andi Arief, tentu menyambut baik keyakinan Ahok dan Jokowi ini karena semakin besar anggaran terserap semakin bergerak roda perekonomian, infrastruktur menggeliat, macet teratasi, dan banjir bisa diminimalisir. Dan sampai awal Desember, Ahok dan Jokowi masih meyakinkan publik bahwa serapan tetap sesuai target.
Namun tiba-tiba, lanjut Andi Arief lagi, Ahok dan Jokowi mengaku "menyerah" tidak mampu membelanjakan dengan alasan yang sama yang dikemukakan Fauzi Bowo; hambatan teknis tender, pembebasan lahan dan lain-lain. Untuk menutupi ini, Ahok mengeluarkan pernyataan bahwa daripada dikorupsi leboh baik Silpa tinggi.
Belakangan, kata Andi Arief, Ahok dan Jokowi tancap gas dan menaikkan APBD 2014 dari Rp 51 triliun menjadi Rp 71 trliun. Jumlah ini, bagi yang tidak jeli, seakan karena realisasi pendapatan 2013 tinggi. Tak heran Menteri Keuangan pun sempat terkecoh dan sudah diralat. Sebab kenaikan anggaran ini karena SILPA, hibah, dan dana tambahan pusat. Ahok dan Jokowi pun kembali meyakinkan bahwa penyerapan 2014 bisa mencapai 95 persen. Namun faktanya, pada triwulan pertama baru terserap 4,5 persen, dan hanya keajaiban jika akhir Desember nanti akan terealisasi 95 persen.
"Ini bukan lagi soal efisiensi, namun soal managemen pemerintahan. Kasus transjakarta, KJS dan duplikasi 18 mata anggaran adalah fakta buruknya tata kelola," ungkap Andi Arief.
Soal tudingan asal ngomong, Andi Arief mengatakan bahwa ia tak mau meladeni retorika dan amarah Ahok.
( http://www.rmol.co/read/2014/05/01/1...ik-Cepat-Reda-)
D. Saya atau Ahok yang OMDO
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengatakan Staf Khusus Presiden Andi Arief asal ngomong.
Pernyataan Ahok tersebut merujuk terkait tuduhan Andi Arief yang mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ahok tidak mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik.
Dalam sebuah media nasional, Andi Arief mengatakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) DKI Jakarta 2013 berpotensi Rp11 triliun jika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau meleset dari rencana dan lebih besar dari prediksi Jokowi.
Artinya, dengan besaran Silpa tersebut, APBD pada 2014 jadi membengkak sebesar Rp72 triliun atau lebih besar dibandingkan pada 2013 sekitar Rp51 triliun.
"Bagi saya, Silpa DKI Jakarta 50% juga tidak masalah, selama itu dilakukan sebagai proses sistem mengamankan uang," ujar Ahok seusai menghadiri Peringatan Hari Kartini di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Dia membantah tudingan Andi Arief bahwa pengelolaan APBD DKI Jakarta gagal. Dengan bertambahnya APBD, justru pihaknya mengklaim Jakarta sudah berhasil mengelola APBD dengan baik.
"Nah sebelum-sebelumnya APBD hanya Rp41 triliun, malahan meningkat jadi Rp72 triliun tahun ini. Dia itu asal omong saja," kata Ahok.
Pada kesempatan terpisah, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan potensi naiknya APBD DKI Jakarta disebabkan salah satunya oleh kenaikan pajak parkir di Jakarta.
Menurutnya, kenaikan pajak tersebut berarti naiknya pada APBD, dan hal itu bukan kebanggaan buat masyarakat Jakarta karena sangat membebani kantong rakyat.
"Justru kenaikan tersebut sangat menyenangkan Kepala Daerah karena dana operasional mereka semakin meningkat," ujarnya.
(http://brita.indo.com/2014/05/ahok-v...ro-menit-tv-3/)
E. PENYERAPAN ANGGARAN DKI BARU 30 persen
Dari jumlah tersebut, penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 0,01 persen. Selebihnya merupakan penyerapan anggaran untuk gaji pegawai, alat tulis kantor, dan pembayaran tagihan telepon, air, listrik dan internet. http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/17/21525481/Penyerapan.APBD.untuk.Pembangunan.Hanya.0.01.Persen
ini staus FB AA
KONTROVERSI ITENTANG APBD DKI DIJAMAN jokowi - Ahok (catatan KINERJA dan anggaran berbasis silpa)
Untuk tetap kritis di tengah eporia politik atau tingginya dukungan rakyat terhadap figur tertentu tak perlu kita hindari. Karena jika data dan fakta kita benar maka yang akan datang kebenaran juga. Di Bawah ini, apa yang saya kritisi soal APBD Dki di bawah JOKOWI AHOK saat ini terbukti:
A. ADA yang tidak lazim dari Naiknya APBD DKI
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada tahun 2013 akan mencapai Rp7,59 triliun.
Penyerapan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 pun hanya dapat terealisasi sebesar Rp38,29 triliun, atau sebesar 82,21 persen dari target penyerapan anggaran belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 46,57 triliun.
Menurut Staf Khusus Presiden, Andi Arief, bila diaudit oleh BPK kemungkinan Silpa 2013 bisa meningkat di atas Rp 11 triliun. Itu merupakan bukti ketidakmampuan Jokowi dan Wakil Gubernur, Basuki Purnama (Ahok), dalam mengelola APBD. Silpa inilah yang kemudian menimbulkan penambahan pada APBD 2014.
Selain itu, terdapat pula hibah Rp 5 triliun untuk proyek MRT, ditambah lagi dengan hibah lain sebesar Rp 2,386 triliun yang dipergunakan untuk transfer untuk Guru Sertifikasi dan Non Guru dan dana Bos.
Pendapatan hibah dari pemerintah pusat berbeda dengan pos pengeluaran dana hibah dan bansos DKI yang pada 2013 mencapai 3,7 triliun dan pasti lebih besar pada 2014. Konteksnya berbeda antara pendapatan hibah Rp 5 triliun (untuk MRT) dengan pengeluaran hibah.
"Sayang sekali di website APBD DKI dan website Ahok belum ditampilkan. Kalau kemacetan, banjir dan kemiskinan dengan gampang Jokowi bilang itu penyebabnya pemerintah pusat, maka kini juruselamat yang menutupi ketidakmampuan bekerja Jokowi-Ahok sebenarnya adalah pemerintah pusat yang karena kebijakannya memberi hibah," kata Andi Arief (Sabtu, 26/4).
Dia mengkritik Wagub Ahok yang mulai memplesetkan seolah-olah hibah itu adalah CSR, bantuan truk sampah dan lainnya dari pengusaha dan BUMN, yang jumlahnya sedikit tapi di-ekspose besar.
Andi menuding, ditemukannya 18 ribu mata anggaran ganda dan mark up pembelaian TransJakarta tidak mengagetkan, karena itulah cara pintas membelanjakan APBD yang mendadak besar, saat di tahun sebelumnya tidak mampu membelanjakannya.
(http://politik.rmol.co/read/2014/04/...-Jokowi-Ahok!-)
B. Ahok Anggap Penyerapan anggaran tidak penting
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengatakan Staf Khusus Presiden Andi Arief asal ngomong.
Pernyataan Ahok tersebut merujuk terkait tuduhan Andi Arief yang mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ahok tidak mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik.
Dalam sebuah media nasional, Andi Arief mengatakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) DKI Jakarta 2013 berpotensi Rp11 triliun jika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau meleset dari rencana dan lebih besar dari prediksi Jokowi.
Artinya, dengan besaran Silpa tersebut, APBD pada 2014 jadi membengkak sebesar Rp72 triliun atau lebih besar dibandingkan pada 2013 sekitar Rp51 triliun.
"Bagi saya, Silpa DKI Jakarta 50% juga tidak masalah, selama itu dilakukan sebagai proses sistem mengamankan uang," ujar Ahok seusai menghadiri Peringatan Hari Kartini di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Dia membantah tudingan Andi Arief bahwa pengelolaan APBD DKI Jakarta gagal. Dengan bertambahnya APBD, justru pihaknya mengklaim Jakarta sudah berhasil mengelola APBD dengan baik.
"Nah sebelum-sebelumnya APBD hanya Rp41 triliun, malahan meningkat jadi Rp72 triliun tahun ini. Dia itu asal omong saja," kata Ahok.
Pada kesempatan terpisah, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan potensi naiknya APBD DKI Jakarta disebabkan salah satunya oleh kenaikan pajak parkir di Jakarta.
Menurutnya, kenaikan pajak tersebut berarti naiknya pada APBD, dan hal itu bukan kebanggaan buat masyarakat Jakarta karena sangat membebani kantong rakyat.
"Justru kenaikan tersebut sangat menyenangkan Kepala Daerah karena dana operasional mereka semakin meningkat," ujarnya.
( http://news.bisnis.com/read/20140501...ngomong-kenapa)
C. TIDAK mungkin penyerapan anggaran 2014 terrealisasi 95 persen
Salah satu tugas kepala daerah dan wakilnya adalah mengelola anggaran dengan baik, efisien dan berkualitas.
Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief, beberapa saat lalu (Kamis, 1/5). Pernyataan Andi Arief meneruskan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, atau Ahok, yang menudingnya asal ngomong saja.
Ahok menyebut Andi Arief asal ngomong karena mengatakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) DKI Jakarta 2013 berpotensi Rp 11 triliun jika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau meleset rencana dan lebih besar dari prediksi Jokowi. Artinya, dengan besaran Silpa tersebut, APBD pada 2014 jadi membengkak sebesar Rp72 triliun atau lebih besar dibandingkan pada 2013 sekitar Rp 51 triliun.
Andi Arief pun merasa senang mendapat tanggapan dari Ahok. Andi Arief mengingatkan, saat debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yang disaksikan jutaan penonton televisi, Ahok dan Jokowi menebar pesona dengan menyebut Fauzi Bowo gagal dalam mengelola anggaran karena SILPA tinggi akibat penyerapan anggaran rendah. Karena itu Ahok dan Jokowi yakin dan percaya diri penyerapan anggaran akan mencapai 97 persen.
Rakyat saat itu, lanjut Andi Arief, tentu menyambut baik keyakinan Ahok dan Jokowi ini karena semakin besar anggaran terserap semakin bergerak roda perekonomian, infrastruktur menggeliat, macet teratasi, dan banjir bisa diminimalisir. Dan sampai awal Desember, Ahok dan Jokowi masih meyakinkan publik bahwa serapan tetap sesuai target.
Namun tiba-tiba, lanjut Andi Arief lagi, Ahok dan Jokowi mengaku "menyerah" tidak mampu membelanjakan dengan alasan yang sama yang dikemukakan Fauzi Bowo; hambatan teknis tender, pembebasan lahan dan lain-lain. Untuk menutupi ini, Ahok mengeluarkan pernyataan bahwa daripada dikorupsi leboh baik Silpa tinggi.
Belakangan, kata Andi Arief, Ahok dan Jokowi tancap gas dan menaikkan APBD 2014 dari Rp 51 triliun menjadi Rp 71 trliun. Jumlah ini, bagi yang tidak jeli, seakan karena realisasi pendapatan 2013 tinggi. Tak heran Menteri Keuangan pun sempat terkecoh dan sudah diralat. Sebab kenaikan anggaran ini karena SILPA, hibah, dan dana tambahan pusat. Ahok dan Jokowi pun kembali meyakinkan bahwa penyerapan 2014 bisa mencapai 95 persen. Namun faktanya, pada triwulan pertama baru terserap 4,5 persen, dan hanya keajaiban jika akhir Desember nanti akan terealisasi 95 persen.
"Ini bukan lagi soal efisiensi, namun soal managemen pemerintahan. Kasus transjakarta, KJS dan duplikasi 18 mata anggaran adalah fakta buruknya tata kelola," ungkap Andi Arief.
Soal tudingan asal ngomong, Andi Arief mengatakan bahwa ia tak mau meladeni retorika dan amarah Ahok.
( http://www.rmol.co/read/2014/05/01/1...ik-Cepat-Reda-)
D. Saya atau Ahok yang OMDO
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengatakan Staf Khusus Presiden Andi Arief asal ngomong.
Pernyataan Ahok tersebut merujuk terkait tuduhan Andi Arief yang mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ahok tidak mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik.
Dalam sebuah media nasional, Andi Arief mengatakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) DKI Jakarta 2013 berpotensi Rp11 triliun jika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau meleset dari rencana dan lebih besar dari prediksi Jokowi.
Artinya, dengan besaran Silpa tersebut, APBD pada 2014 jadi membengkak sebesar Rp72 triliun atau lebih besar dibandingkan pada 2013 sekitar Rp51 triliun.
"Bagi saya, Silpa DKI Jakarta 50% juga tidak masalah, selama itu dilakukan sebagai proses sistem mengamankan uang," ujar Ahok seusai menghadiri Peringatan Hari Kartini di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Dia membantah tudingan Andi Arief bahwa pengelolaan APBD DKI Jakarta gagal. Dengan bertambahnya APBD, justru pihaknya mengklaim Jakarta sudah berhasil mengelola APBD dengan baik.
"Nah sebelum-sebelumnya APBD hanya Rp41 triliun, malahan meningkat jadi Rp72 triliun tahun ini. Dia itu asal omong saja," kata Ahok.
Pada kesempatan terpisah, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan potensi naiknya APBD DKI Jakarta disebabkan salah satunya oleh kenaikan pajak parkir di Jakarta.
Menurutnya, kenaikan pajak tersebut berarti naiknya pada APBD, dan hal itu bukan kebanggaan buat masyarakat Jakarta karena sangat membebani kantong rakyat.
"Justru kenaikan tersebut sangat menyenangkan Kepala Daerah karena dana operasional mereka semakin meningkat," ujarnya.
(http://brita.indo.com/2014/05/ahok-v...ro-menit-tv-3/)
E. PENYERAPAN ANGGARAN DKI BARU 30 persen
Dari jumlah tersebut, penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 0,01 persen. Selebihnya merupakan penyerapan anggaran untuk gaji pegawai, alat tulis kantor, dan pembayaran tagihan telepon, air, listrik dan internet. http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/17/21525481/Penyerapan.APBD.untuk.Pembangunan.Hanya.0.01.Persen
Diubah oleh infobenar 31-10-2014 02:30
0
7.7K
60
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan