Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Perkotaan Nirwono Joga mengatakan kehadiran Go-Jek justru menunjukkan Pemprov DKI Jakarta gagal dalam menyediakan angkutan publik yang memadai. Pasalnya, Go-Jek bukan angkutan umum, dan keberadaanya tidak diatur di dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

"Ini bukti kegagalan pemerintah DKI dalam membangun transportasi yang aman dan nyaman," kata Nirwono kepada Metrovnews.com, Rabu (5/8/2015).

Nirwono menjelaskan, Pemerintah Kota di dunia tidak mengakui sepeda motor sebagai alat transportasi masal. Kata dia, sepeda motor sebenarnya alat transpotasi individu yang diperuntukkan menempuh perjalanan jarak dekat.

"Di Jepang saja yang asal sepeda motor kita tidak mengakui motor sebagai angkutan umum. Di sana, motor dipakai untuk menempuh jarak-jarak pendek saja," jelasnya.

Go-Jek saat ini banyak digandrungi masyarakat yang mencari moda transportasi alternatif untuk melakukan perjalanan. Apalagi, Go-Jek menawarkan kemudahan bagi pelanggan dengan mengandalkan kecanggihan teknologi. Pelanggan Go-Jek tidak perlu repot-repot mencari pangkalan ojek, pelanggan cukup membuat order pemesanan melalui telepon pintar mereka.

Call center Go-Jek juga sering kewalahan melayani ribuan pemesan yang ingin menggunakan jasa mereka. Satu sisi melonjaknya pemesanan adalah berkah. Tapi, di sisi lain, itu jadi masalah. Server beberapa kali down.

"Yang namanya kerja pasti ada tekanan. Apalagi sekarang lagi booming," kata Customer Care Go-Jek, Sisi, di kantor Go-Jek, Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan.

Wanita yang sebelumnya bekerja sebagai freelance di sebuah EO ini mengaku kewalahan karena tiap hari server bisa beberapa kami down. Pada saat-saat itulah komplain dari pelanggan meningkat.

"Sehari server bisa down beberapa kali," kata Sisi.

Go-Jek memiliki karyawan call center sekitar 100 hingga 150 orang yang jam kerjanya dibagi dalam tiga shift. Mereka melayani seluruh call center dari semua cabang Go-Jek seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
DRI

Sumber Fitnah Paku Payung

Masyarakat sih memang ingin praktisnya aja, tidak bisa disalahkan untuk boomingnya gojek, tapi bagi pemerintah daerah, gojek adalah tamparan keras... apalagi pemda yang sebelumnya berniat melarang motor masuk jalur protokol