Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut, usulan pemerintah memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden ke dalam revisi KUHP merupakan kemunduran hukum.

Sebab, pasal penghinaan tersebut sudah pernah dibatalkan oleh MK tahun 2006, karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahkan politikus Gerindra ini mencurigai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum membaca pasal penghinaan tersebut.

"Jika Presiden mengusulkan lagi pasal penghinaan Presiden, sama saja Presiden membuat aturan yang bertentangan dengan konstitusi sesuai keputusan MK. Presiden harus taati keputusan MK. Saya khawatir Pak Jokowi belum baca keputusan MK tersebut? Atau malah tidak tahu rancangan usulan pemerintah ini?" kata Fadli, Selasa (4/8/2015).

Selain itu, ia juga menilai usulan pasal penghinaan kepada Presiden hanya untuk membungkam pihak-pihak yang ingin mengkritik Presiden.

"Saat ini bukan zamannya lagi Presiden takut dikritik atau diprotes oleh civil society, media, intelektual, mahasiswa atau masyarakat umumnya, tandasnya. [ton]

http://m.inilah.com/news/detail/2227...sal-penghinaan