Siswa, Christiana, menunjukkan Kartu Jakarta Pintar dan uang yang diambil dari ATM Bank DKI sesusai peluncuran kartu tersebut di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2012). Jokowi berharap agar pelajar dapat bijaksana dalam menggunakan uang bantuan pendidikan lewat kartu tersebut.

Selasa, 4 Agustus 2015 | 10:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama senang dengan sistem pada Kartu Jakarta Pintar.

Dengan menggunakan KJP yang memiliki sistem seperti kartu ATM ini, dia menjadi tahu siapa saja yang melakukan penyalahgunaan. 


Ahok (sapaan Basuki) memberi contoh, ada pihak yang menyalahgunakan dana KJP dengan membeli bensin Rp 700.000.


"Saya tahu SPBU mana, seri nomornya ada, jam berapa, detik berapa," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa (4/8/2015). Ahok mengatakan sebelum dia membuat peraturan penarikan dana KJP maksimal Rp 50.000 per minggu, para orangtua bisa mengambil dana KJP hingga Rp 500.000 per minggu.


Jika pada minggu pertama tidak diambil habis, maka diakumulasi pada minggu berikutnya. Ahok menduga hal inilah yang terjadi pada dana KJP yang digunakan untuk membeli bensin.

Selain itu, dengan nominal sebanyak itu, Ahok yakin yang diisi bukan sepeda motor melainkan mobil. Jika dugaannya benar, berarti KJP telah salah sasaran.


 "Tapi bisa juga cocok kalau anaknya banyak, tanggungannya banyak, punya mobil butut, bisa juga kita kasih KJP. Tapi kasus ini bukan sopir atau kemungkinan yang kedua, dana ini diambil dari KJP fiktif di sekolah swasta.

Nama anak fiktif, diambil dari gurunya trus dibelanjain. Enggak tahu juga," ujar Ahok. 

"Tapi mereka enggak tahu kan ada CCTV di ATM. Saya bisa dapat semua data, ambil jam berapa, di mana. Makanya dari data itu saya mau penjarakan pencuri-pencuri dana KJP," tambah Ahok. 

Untuk diketahui, terungkapnya penyalahgunaan dana KJP ini merupakan temuan Bank DKI.

Sejumlah siswa penerima dana KJP ditemukan menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain di luar kebutuhan pendidikan, salah satunya untuk kegiatan karaoke.

Hal itu diketahui berdasarkan bukti transaksi nontunai milik peserta KJP yang datanya terekam oleh Bank DKI.

Penulis: Jessi Carina

Editor: Kistyarini