- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Jokowi Setju MoU E-Government RI-Singapore: Betulkah Bahayakan Keamanan Nasional?
TS
zitizen4r
Jokowi Setju MoU E-Government RI-Singapore: Betulkah Bahayakan Keamanan Nasional?
Indonesia-Singapura Tandatangani MoU E-government
Selasa, 28/07/2015 19:33 WIB
Indonesia-Singapura Tandatangani MoU E-governmentPresiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan PM Singapura Lee Hsien Loong (kanan) usai memberikan pernyataan pers bersama di Singapura, Selasa (28/7). Presiden Joko Widodo beserta delegasi melakukan lawatan kenegaraan di Singapura selama dua hari dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara khususnya dalam bidang ekonomi. (Antara Foto/Setpres/Cahyo)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Singapura Yacoob Ibrahim menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama dalam bidang e-government di Singapura, Selasa (28/7).
"Indonesia ingin menarik investor Singapura sebanyak-banyaknya. Untuk itu, kami ingin mengembangkan e-government agar mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada investor Singapura," ujar Presiden Jokowi sesaat menyaksikan langsung acara penandatanganan bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, seperti yang ditulis di siaran pers Kementerian PAN-RB.
Dalam kesempatan itu, Lee mengaku senang menyaksikan penandatanganan MoU kedua negara karena menambah dimensi ikatan kerjasama dan lebih mempererat hubungan kedua negara. "Kami tadi telah membahas tentang bagaimana meningkatkan kerjasama ekonomi yang sudah kuat antara kedua negara dimana Singapura telah menjadi investor nomor satu di Indonesia," kata dia.
Lee berpandangan, sebagai negara sahabat, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengembangan e-government merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat.
Sementara itu, Yuddy mengungkapkan, MoU ini merupakan tonggak hubungan persahabatan kedua negara. Pemerintahan Indonesia dan Singapura saling menyadari manfaat dan pentingnya kerja sama antara kedua negara, khususnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, salah satunya adalah e-government.
Kedua negara memiliki kesempatan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kerja sama praktis dalam bidang e-government dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan.
"Saya yakin MoU ini akan berdampak besar pada peningkatan wawasan dan perspektif dalam membangun inovasi pemerintahan berbasis informasi dan teknologi. Nantinya akan mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan suksesnya agenda reformasi birokrasi," ujar Yuddy.
Penandatangan MoU ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Yuddy ke Singapura pada awal tahun lalu. Sebagai informasi, e-government Singapura berdasarkan United Nations Survey 2014 adalah terbaik ketiga di dunia. Pemanfaatan e-government Singapura telah meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses berbagai pelayanan publik.
Yuddy berharap, MoU ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga kesempatan besar untuk berbagi pengalaman dan isu-isu kebijakan dalam pengembangan e-government.
Selain kerjasama dalam bidang e-government, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, Lee juga dibahas membahas masalah perbatasan kedua negara, dan tantangan dalam menghadapi perkembangan ASEAN.
Menurut situs resmi Sekretariat Kabinet, sebelum dilakukan pernyataan pers bersama terlebih dahulu dilakukan penandatanganan MoU, yaitu MoU antara Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Kebudayaan dan Pemuda Singapura dan kerjasama strategis yang ditandatangani Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Sulistyo dan Ketua Singapore Business Federation.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...-e-government/
Meski Data Center E-Goverment di Indonesia,Tapi Programernya Orang Singapura
SUNDAY, 2/8/2015 | 19:39
Halloapakabar.com, Jakarta – Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Singapura belum lama ini adalah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) terkait dengan kerjasama e-government. Seperti diketahui kerja sama membangun data center di singapura yang ramai beberapa waktu lalu ini sempat mendapat banyak penentangan dari publik. Atas
Menanggapi keputusan pemerintah memutuskan kerja sama dengan Singapura terkait data center s-goverment, ditentang keras anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono.
Menurutnya, kedaulatan Indonesia tetap harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK. “Alhamdulillah kalau pemerintah meyakinkan kita bahwa ternyata data penting masyarakat Indonesia tidak disimpan di Singapura. Tetapi, jika data center di Indonesia, namun yang menggarap programmerSingapura, bukankah itu namanya setali tiga uang?” ujarnya, kemarin.
Politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan, rakyat sudah lelah dengan berbagai langkah pemerintah yang berbelit. Untuk itu, ia meminta pemerintah lebih tegas dalam mengambil keputusan dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia. “Dulu Pak Jokowi bilang saat debat capres panggil programmer untuk e-government, dua minggu selesai. Kenapa sekarang harus meminta bantuan Singapura?,” ujarnya.
Pemerintah beralasan, kesepakatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerja sama praktis dalam bidang e-government, khususnya memperbaiki tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi.
Terkait kerja sama pengelolaan data center dengan Singapura dengan ditandatanganinya nota kesepahaman MoU dengan Singapura yang ditandatangani Menpan PAN RB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura Yacoob Ibrahim. Penandatanganan tersebut disaksikan Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong.
http://halloapakabar.com/meski-data-...rang-singapura
Kerjasama E-Government Indonesia-Singapura Hanya Untungkan Singapura?
Kamis, 30 Juli 2015 - 23:48:02
Jokowi bertemu PM Singapura
JAKARTA (TEROPONGSENAYANl) - Indonesia dan Singapura menyepakati kerja sama dalam bidang "e-government" atau penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berbasis teknologi.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) RI Yuddy Chrisnandi dan Minister for Communications and Information (Kementerian Komunikasi dan Informasi) Singapura Yacoob Ibrahim disaksikan Presiden RI Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong di Singapura, Selasa.
MoU tersebut merupakan tonggak penting pada hubungan persahabatan kedua negara. Pemerintahan Indonesia dan Singapura saling menyadari manfaat dan pentingnya kerja sama antara kedua negara, khususnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, salah satunya adalah e-government, ujar Menpan-RB Yuddy Chrisnandi .
Yuddy mengatakan kedua negara memiliki kesempatan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kerja sama praktis dalam bidang e-government dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan.
"Saya yakin MoU ini akan berdampak besar pada peningkatan wawasan dan perspektif dalam membangun inovasi pemerintahan berbasis informasi dan teknologi. Nantinya akan mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan suksesnya agenda reformasi birokrasi," ujar dia.
Penandatangan MoU ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri PANRB ke Singapura pada 25-27 Januari 2015. Sebagai informasi, e-government Singapura berdasarkan United Nations Survey 2014 adalah terbaik ketiga di dunia. Pemanfaatan e-government Singapura telah meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses berbagai pelayanan publik.
Menteri Yuddy berharap, MoU ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga kesempatan besar untuk berbagi pengalaman dan isu-isu kebijakan dalam pengembangan e-government.
Sementara itu Presiden RI Jokowi menyatakan kerjasama ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan publik terhadap investor Singapura.
Pada kesempatan tersebut, PM Singapura Lee Hsien Loong juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat membangun kerja sama dengan Indonesia. Sebagai negara sahabat, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengembangan 'e-government' dinilai merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat.
Namun begitu, ada pula pihak-pihak yang meragukan kerjasama ini. Mereka menduga kerjasama ini lebih menguntungkan Singapura, bahkan Singapura nantinya dinilai akan mudah mencuri data-data negara milik Indonesia.
http://www.teropongsenayan.com/14678...gkan-singapura
Ini Bahaya Jika Jokowi Gandeng Singapura Bangun E-Government
Minggu, 02 Agustus 2015 , 09:03:00
JAKARTA - Saat debat calon presiden, Joko Widodo menyatakan membuat program e-government itu mudah. Cukup panggil programmer, dua minggu selesai. Sayangnya, upaya Jokowi tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Singapura dan mengabaikan kemampuan programmer lokal.
"Jika SDM-nya ada kenapa Jokowi harus repot-repot kerjasama dengan Singapura dalam membangun e-government tersebut? Apalagi dalam e-government tersebut mencakup hal-hal yang terkait dengan rahasia negara, tentunyanya sangat berbahaya jika rahasia negara di ketahui oleh asing," kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, Sabtu (1/8).
Menurut Jajat, dalam hal ini Jokowi seolah berada dalam posisi tersudut. Di satu sisi Jokowi ingin mewujudkan programnya dalam membangun e-government. Di sisi lain Jokowi kebingungan mempertanggung jawabkan apa yang telah diucapkannya dalam debat capres.
"Mewujudkan program e-government sudah menjadi keharusan bagi Jokowi karena merupakan bagian dari programnya. Namun, mengabaikan kemampuan programmer lokal serta mengambil risiko besar rahasia negara diketahui asing adalah keliru," ujar Jaja
http://www.jpnn.com/read/2015/08/02/...-E-Government-
DPR Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal MoU E-Goverment Dengan Singapura
Minggu, 02 Agustus 2015 15:06 WIB
Jakart, HanTer-Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mempertanyakan komitmen pemerintah terkait dengan kebijakan menandatangani MoU E-Government dengan Singapura. Dia menegaskan, kedaulatan Indonesia tetap harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK.
"Kita masih ingat polemik yang ditimbulkan perihal kerjasama data center di Singapura. Alhamdulillah kalau pemerintah meyakinkan kita bahwa ternyata data penting masyarakat Indonesia tidak disimpan di Singapura. Tetapi, jika data center di Indonesia namun yang menggarap programmer Singapura, bukankah itu namanya setali tiga uang?" tegas Bambang, Minggu (2/8/2015).
Politikus Gerindra itu menjelaskan bahwa rakyat sudah lelah dengan langkah-langkah pemerintah yang berbelit-belit. Untuk itu, dia meminta pemerintah lebih tegas dalam mengambil keputusan dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia.
"Saya kira kita juga sudah lelah dengan pemerintah yang berbelit, kemarin data center sekarang MoU E-Government nanti apalagi yang akan dijadikan polemik. Dulu Jokowi bilang saat debat Capres panggil programmer untuk E-Government, 2 minggu selesai. Kenapa sekarang harus meminta bantuan Singapura?" ungkap Bambang heran.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan E-Government dengan pemerintah Singapura beberapa waktu lalu. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) tentang E-Government yang ditandatangani Menteri PAN-RB RI, Yuddy Chrisnandi,
dan Minister for Communications and Information, Yacoob Ibrahim. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan PM Singapura Lee Hsien Loong.
Pemerintah beralasan, kesepakatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerja sama praktis dalam bidang E-Government, khususnya memperbaiki tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi.
http://nasional.harianterbit.com/nas...ngan-Singapura
Bahayakan Negara, Batalkan MoU e-Government RI-Singapura
Jumat, 31 Juli 2015 21:22
WARTA KOTA, PALMERAH -- nandatangan MoU antara Indonesia dengan Singapura di bidang e-Government mendapatkan kritikan keras dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Kerjasama ini dipandang Fadli Zon sebagai sesuatu yang merugikan bahkan membahayakan Indonesia.
“Kerja sama yang dijalin Indonesia dan Singapura di bidang e-Government sangat membahayakan bagi Indonesia. Jika e-Government Indonesia dikembangkan melibatkan asing, maka ini sama saja memberikan akses negara asing untuk masuk ke dalam sistem di Indonesia. Ini sangat berbahaya,” ujar Fadli Zon.
Fadli Zon menekankan, e-Government harus dipegang 100 persen oleh orang Indonesia. Tidak boleh ada keterlibatan asing. Sebab, Indonesia juga sudah punya banyak developer dan ahli di bidang ini. Di beberapa kota, aplikasi e-Government 100% dari lokal. Ini hanya masalah kemauan dari pemerintah mau atau tidak memberdayakan potensi SDM dalam negeri.
"Seharusnya, Presiden Jokowi mempercayai dan memakai kekuatan dalam negeri," kata Fadli Zon.
Fadli Zon menambahkan bahwa MoU ini harus dibatalkan mengingat resikonya yang sangat besar jika mengundang asing terlibat dalam pengembangan E-Government.
"MoU di bidang E-Government harus ditinjau ulang, bahkan dibatalkan. Pengembangan E-Government harus seluruhnya bersih dari keterlibatan pihak luar, agar sistemnya aman dan kedaulatan negara kita tidak terancam,” kata Fadli Zon.
http://wartakota.tribunnews.com/2015...t-ri-singapura
-----------------------------------------
Kalau MoU antara Pemerintah RI dan Singapura dalam Proyek e-Government kali ini memang diduga kuat bisa menyebabkan kebocoran masalah rahasia negara sehingga bisa mengancam keamanan nasional Indonesia, masyarakat pasti mempertanyakan dimana peran Badan Intelejen Negara (BIN), Mabes TNI, dan aparat kemanan lainnya di negeri ini, termasuk tentunya adalah DPR-RI. Mereka kok tenang-tenang aja? Emang ada apa? Masasih semuanya sudah tunduk mantuk semuanya gara-gara sudah terlanjur "minum air kobokan" juga? Sehingga isuruh mangap. yaaa mangap! Disuruh manut, yaaa manut? Alamak!
Selasa, 28/07/2015 19:33 WIB
Indonesia-Singapura Tandatangani MoU E-governmentPresiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan PM Singapura Lee Hsien Loong (kanan) usai memberikan pernyataan pers bersama di Singapura, Selasa (28/7). Presiden Joko Widodo beserta delegasi melakukan lawatan kenegaraan di Singapura selama dua hari dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara khususnya dalam bidang ekonomi. (Antara Foto/Setpres/Cahyo)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Singapura Yacoob Ibrahim menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama dalam bidang e-government di Singapura, Selasa (28/7).
"Indonesia ingin menarik investor Singapura sebanyak-banyaknya. Untuk itu, kami ingin mengembangkan e-government agar mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada investor Singapura," ujar Presiden Jokowi sesaat menyaksikan langsung acara penandatanganan bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, seperti yang ditulis di siaran pers Kementerian PAN-RB.
Dalam kesempatan itu, Lee mengaku senang menyaksikan penandatanganan MoU kedua negara karena menambah dimensi ikatan kerjasama dan lebih mempererat hubungan kedua negara. "Kami tadi telah membahas tentang bagaimana meningkatkan kerjasama ekonomi yang sudah kuat antara kedua negara dimana Singapura telah menjadi investor nomor satu di Indonesia," kata dia.
Lee berpandangan, sebagai negara sahabat, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengembangan e-government merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat.
Sementara itu, Yuddy mengungkapkan, MoU ini merupakan tonggak hubungan persahabatan kedua negara. Pemerintahan Indonesia dan Singapura saling menyadari manfaat dan pentingnya kerja sama antara kedua negara, khususnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, salah satunya adalah e-government.
Kedua negara memiliki kesempatan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kerja sama praktis dalam bidang e-government dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan.
"Saya yakin MoU ini akan berdampak besar pada peningkatan wawasan dan perspektif dalam membangun inovasi pemerintahan berbasis informasi dan teknologi. Nantinya akan mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan suksesnya agenda reformasi birokrasi," ujar Yuddy.
Penandatangan MoU ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Yuddy ke Singapura pada awal tahun lalu. Sebagai informasi, e-government Singapura berdasarkan United Nations Survey 2014 adalah terbaik ketiga di dunia. Pemanfaatan e-government Singapura telah meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses berbagai pelayanan publik.
Yuddy berharap, MoU ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga kesempatan besar untuk berbagi pengalaman dan isu-isu kebijakan dalam pengembangan e-government.
Selain kerjasama dalam bidang e-government, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, Lee juga dibahas membahas masalah perbatasan kedua negara, dan tantangan dalam menghadapi perkembangan ASEAN.
Menurut situs resmi Sekretariat Kabinet, sebelum dilakukan pernyataan pers bersama terlebih dahulu dilakukan penandatanganan MoU, yaitu MoU antara Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Kebudayaan dan Pemuda Singapura dan kerjasama strategis yang ditandatangani Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Sulistyo dan Ketua Singapore Business Federation.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...-e-government/
Meski Data Center E-Goverment di Indonesia,Tapi Programernya Orang Singapura
SUNDAY, 2/8/2015 | 19:39
Halloapakabar.com, Jakarta – Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Singapura belum lama ini adalah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) terkait dengan kerjasama e-government. Seperti diketahui kerja sama membangun data center di singapura yang ramai beberapa waktu lalu ini sempat mendapat banyak penentangan dari publik. Atas
Menanggapi keputusan pemerintah memutuskan kerja sama dengan Singapura terkait data center s-goverment, ditentang keras anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono.
Menurutnya, kedaulatan Indonesia tetap harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK. “Alhamdulillah kalau pemerintah meyakinkan kita bahwa ternyata data penting masyarakat Indonesia tidak disimpan di Singapura. Tetapi, jika data center di Indonesia, namun yang menggarap programmerSingapura, bukankah itu namanya setali tiga uang?” ujarnya, kemarin.
Politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan, rakyat sudah lelah dengan berbagai langkah pemerintah yang berbelit. Untuk itu, ia meminta pemerintah lebih tegas dalam mengambil keputusan dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia. “Dulu Pak Jokowi bilang saat debat capres panggil programmer untuk e-government, dua minggu selesai. Kenapa sekarang harus meminta bantuan Singapura?,” ujarnya.
Pemerintah beralasan, kesepakatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerja sama praktis dalam bidang e-government, khususnya memperbaiki tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi.
Terkait kerja sama pengelolaan data center dengan Singapura dengan ditandatanganinya nota kesepahaman MoU dengan Singapura yang ditandatangani Menpan PAN RB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura Yacoob Ibrahim. Penandatanganan tersebut disaksikan Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong.
http://halloapakabar.com/meski-data-...rang-singapura
Kerjasama E-Government Indonesia-Singapura Hanya Untungkan Singapura?
Kamis, 30 Juli 2015 - 23:48:02
Jokowi bertemu PM Singapura
JAKARTA (TEROPONGSENAYANl) - Indonesia dan Singapura menyepakati kerja sama dalam bidang "e-government" atau penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berbasis teknologi.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) RI Yuddy Chrisnandi dan Minister for Communications and Information (Kementerian Komunikasi dan Informasi) Singapura Yacoob Ibrahim disaksikan Presiden RI Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong di Singapura, Selasa.
MoU tersebut merupakan tonggak penting pada hubungan persahabatan kedua negara. Pemerintahan Indonesia dan Singapura saling menyadari manfaat dan pentingnya kerja sama antara kedua negara, khususnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, salah satunya adalah e-government, ujar Menpan-RB Yuddy Chrisnandi .
Yuddy mengatakan kedua negara memiliki kesempatan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kerja sama praktis dalam bidang e-government dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan.
"Saya yakin MoU ini akan berdampak besar pada peningkatan wawasan dan perspektif dalam membangun inovasi pemerintahan berbasis informasi dan teknologi. Nantinya akan mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan suksesnya agenda reformasi birokrasi," ujar dia.
Penandatangan MoU ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri PANRB ke Singapura pada 25-27 Januari 2015. Sebagai informasi, e-government Singapura berdasarkan United Nations Survey 2014 adalah terbaik ketiga di dunia. Pemanfaatan e-government Singapura telah meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses berbagai pelayanan publik.
Menteri Yuddy berharap, MoU ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga kesempatan besar untuk berbagi pengalaman dan isu-isu kebijakan dalam pengembangan e-government.
Sementara itu Presiden RI Jokowi menyatakan kerjasama ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan publik terhadap investor Singapura.
Pada kesempatan tersebut, PM Singapura Lee Hsien Loong juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat membangun kerja sama dengan Indonesia. Sebagai negara sahabat, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengembangan 'e-government' dinilai merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat.
Namun begitu, ada pula pihak-pihak yang meragukan kerjasama ini. Mereka menduga kerjasama ini lebih menguntungkan Singapura, bahkan Singapura nantinya dinilai akan mudah mencuri data-data negara milik Indonesia.
http://www.teropongsenayan.com/14678...gkan-singapura
Ini Bahaya Jika Jokowi Gandeng Singapura Bangun E-Government
Minggu, 02 Agustus 2015 , 09:03:00
JAKARTA - Saat debat calon presiden, Joko Widodo menyatakan membuat program e-government itu mudah. Cukup panggil programmer, dua minggu selesai. Sayangnya, upaya Jokowi tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Singapura dan mengabaikan kemampuan programmer lokal.
"Jika SDM-nya ada kenapa Jokowi harus repot-repot kerjasama dengan Singapura dalam membangun e-government tersebut? Apalagi dalam e-government tersebut mencakup hal-hal yang terkait dengan rahasia negara, tentunyanya sangat berbahaya jika rahasia negara di ketahui oleh asing," kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, Sabtu (1/8).
Menurut Jajat, dalam hal ini Jokowi seolah berada dalam posisi tersudut. Di satu sisi Jokowi ingin mewujudkan programnya dalam membangun e-government. Di sisi lain Jokowi kebingungan mempertanggung jawabkan apa yang telah diucapkannya dalam debat capres.
"Mewujudkan program e-government sudah menjadi keharusan bagi Jokowi karena merupakan bagian dari programnya. Namun, mengabaikan kemampuan programmer lokal serta mengambil risiko besar rahasia negara diketahui asing adalah keliru," ujar Jaja
http://www.jpnn.com/read/2015/08/02/...-E-Government-
DPR Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal MoU E-Goverment Dengan Singapura
Minggu, 02 Agustus 2015 15:06 WIB
Jakart, HanTer-Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mempertanyakan komitmen pemerintah terkait dengan kebijakan menandatangani MoU E-Government dengan Singapura. Dia menegaskan, kedaulatan Indonesia tetap harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK.
"Kita masih ingat polemik yang ditimbulkan perihal kerjasama data center di Singapura. Alhamdulillah kalau pemerintah meyakinkan kita bahwa ternyata data penting masyarakat Indonesia tidak disimpan di Singapura. Tetapi, jika data center di Indonesia namun yang menggarap programmer Singapura, bukankah itu namanya setali tiga uang?" tegas Bambang, Minggu (2/8/2015).
Politikus Gerindra itu menjelaskan bahwa rakyat sudah lelah dengan langkah-langkah pemerintah yang berbelit-belit. Untuk itu, dia meminta pemerintah lebih tegas dalam mengambil keputusan dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia.
"Saya kira kita juga sudah lelah dengan pemerintah yang berbelit, kemarin data center sekarang MoU E-Government nanti apalagi yang akan dijadikan polemik. Dulu Jokowi bilang saat debat Capres panggil programmer untuk E-Government, 2 minggu selesai. Kenapa sekarang harus meminta bantuan Singapura?" ungkap Bambang heran.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan E-Government dengan pemerintah Singapura beberapa waktu lalu. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) tentang E-Government yang ditandatangani Menteri PAN-RB RI, Yuddy Chrisnandi,
dan Minister for Communications and Information, Yacoob Ibrahim. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan PM Singapura Lee Hsien Loong.
Pemerintah beralasan, kesepakatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerja sama praktis dalam bidang E-Government, khususnya memperbaiki tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi.
http://nasional.harianterbit.com/nas...ngan-Singapura
Bahayakan Negara, Batalkan MoU e-Government RI-Singapura
Jumat, 31 Juli 2015 21:22
WARTA KOTA, PALMERAH -- nandatangan MoU antara Indonesia dengan Singapura di bidang e-Government mendapatkan kritikan keras dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Kerjasama ini dipandang Fadli Zon sebagai sesuatu yang merugikan bahkan membahayakan Indonesia.
“Kerja sama yang dijalin Indonesia dan Singapura di bidang e-Government sangat membahayakan bagi Indonesia. Jika e-Government Indonesia dikembangkan melibatkan asing, maka ini sama saja memberikan akses negara asing untuk masuk ke dalam sistem di Indonesia. Ini sangat berbahaya,” ujar Fadli Zon.
Fadli Zon menekankan, e-Government harus dipegang 100 persen oleh orang Indonesia. Tidak boleh ada keterlibatan asing. Sebab, Indonesia juga sudah punya banyak developer dan ahli di bidang ini. Di beberapa kota, aplikasi e-Government 100% dari lokal. Ini hanya masalah kemauan dari pemerintah mau atau tidak memberdayakan potensi SDM dalam negeri.
"Seharusnya, Presiden Jokowi mempercayai dan memakai kekuatan dalam negeri," kata Fadli Zon.
Fadli Zon menambahkan bahwa MoU ini harus dibatalkan mengingat resikonya yang sangat besar jika mengundang asing terlibat dalam pengembangan E-Government.
"MoU di bidang E-Government harus ditinjau ulang, bahkan dibatalkan. Pengembangan E-Government harus seluruhnya bersih dari keterlibatan pihak luar, agar sistemnya aman dan kedaulatan negara kita tidak terancam,” kata Fadli Zon.
http://wartakota.tribunnews.com/2015...t-ri-singapura
-----------------------------------------
Kalau MoU antara Pemerintah RI dan Singapura dalam Proyek e-Government kali ini memang diduga kuat bisa menyebabkan kebocoran masalah rahasia negara sehingga bisa mengancam keamanan nasional Indonesia, masyarakat pasti mempertanyakan dimana peran Badan Intelejen Negara (BIN), Mabes TNI, dan aparat kemanan lainnya di negeri ini, termasuk tentunya adalah DPR-RI. Mereka kok tenang-tenang aja? Emang ada apa? Masasih semuanya sudah tunduk mantuk semuanya gara-gara sudah terlanjur "minum air kobokan" juga? Sehingga isuruh mangap. yaaa mangap! Disuruh manut, yaaa manut? Alamak!
0
3K
38
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan