Kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menurun drastis dalam tiga bulan terakhir. Penurunan tingkat kepuasan publik ini disebabkan oleh kinerja pemerintah Jokowi-JK di sektor ekonomi dan hukum yang buruk.

CEO Alvara Reasearch Center, Hasanuddin Ali mengatakan, pada survei periode Desember 2014-Januari 2015 lalu sebesar 77,2 persen. Namun pada Maret-April 2015 kepuasan tersebut menurun hingga 12,7 persen. Hal ini menjadi catatan penting karena kepuasan publik turun cukup signifikan hanya dalam periode tiga bulan.

"Bila dilihat lebih detail dalam tiga bulan terakhir yang menjawab ‘tidak puas’ naik 50 persen dan yang menjawab ‘sangat puas’ dan ‘sangat puas sekali’ menurun lebih dari 70 persen," kata Hasan kepada Republika, Ahad (3/5).

Dengan menggunakan skala 1 (sangat tidak puas sekali) sampai 6 (sangat puas sekali), indeks kepuasan paling rendah terdapat pada bidang pengentasan kemiskinan yakni 3,32, stabilitas harga kebutuhan pokok 3,35, pemberantasan korupsi 3,44 dan penegakan hukum 3,57. Sementara tingkat kepuasan tertinggi pada bidang pemberantasan narkoba 4,01, pendidikan 3,93 dan kesehatan 3,92.

Hasan menambahkan, aspek-aspek tersebut harus menjadi catatan khusus bagi kementerian-kementerian yang terkait masalah penegakan hukum dan ekonomi. Sebab, kata dia, kepuasan publik terhadap menteri-menteri yang menangani masalah hukum dan ekonomi juga rendah.

Jika pemerintah Jokowi-JK ingin kembali menaikkan tingkat kepuasan publik, maka pemerintah harus mendorong kinerja para menteri yang terkait dengan bidang ekonomi, bidang hukum dan pemberantasan korupsi serta memperbaiki strategi komunikasi dengan publik.

Selama enam bulan lebih pemerintahan berjalan, Jokowi telah kehilangan momentum untuk setidaknya menjaga harapan publik tetap tinggi. Dengan adanya tren penurunan tingkat kepuasan publik, kata Hasan, seharusnya bisa menjadi cermin bagi Presiden Joko Widodo dan kabinetnya untuk berbenah.

"Selagi masih ada waktu Presiden Joko Widodo harus menentukan prioritas utama kebijakan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat," ujar alumnus ITS Surabaya ini.

Survei dilakukan dua kali sejak pemerintahan Jokowi-JK terbentuk. Survei pertama dilakukan bulan Desember 2014 - Januari 2015. Dan survei kali ini dilakukan pada tanggal 23 Maret-6 April 2015 di 9 kota besar di Indonesia terhadap 2000 responden dengan usia 20-54 tahun yang ada di kota besar.

Yakni Jabodetabek, Medan, Bandung, Palembang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan dan Makassar. Metode sampling yang digunakan adalah Stratified Random Sampling dengan margin error sebesar 2,24 persen. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka.


SUMBER