Demokrasi sudah berjalan sistematik di lingkungan ulama. Tetapi jika pada muktamar NU dilakukan sistem Ahlul halli wal aqdi (Ahwa) (pemilihan secara mufakat oleh 9 kiai), maka yang terjadi justru tidak demokratis lagi. Demikan disampaikan oleh Ketua Umum Badan Otonom NU, Khofifah Indar Parawansah saat di Surabaya, Sabtu (1/8).

“Kalau menggunakan sistem AHWA itu terkesan dipaksakan. Harus ditela’ah dulu. Kalau sampai di muktamar menggunakan AHWA, maka mulai dari ptifinsi, ranting, anak ranting, cabang, anak cabang, kedepannya akan ikut menggunakan AHWA. Jelas tidak ada demokrasi di sini. Jadi, jangan merubah demokrasi yang selama ini berjalan. Demokrasi sempai kebawah sudah berjalan dan melalui proses yang sangat panjang.” tegas Khofifah.

Oleh sebab itu, Khofifah ingin mengajak kepada seluruh muktamirin, dalam proses muktamar NU yang merupakan sebuah organisasi keagamaan terbesar di dunia karena mempunyai 6,7 juta warga, tetap berjalan dan melaksanakan demokrasi yang selama ini berjalan.

Jika menggunakan AHWA, maka harus dilakukan pembahasan lebihj dulu yang melibatkan seluruh struktural NU. Dalam hal ini, Khofifah mengaku bukan berarti menolak AHWA. Namun, Khofifah tidak ingin NU kehilangan demokrasinya. Sebab, NU merupakan kapital demokrasi.

“Nah, tentunya proses pada Muktamar NU akan dijadikan referensi. Kalau muktamar menggunakan AHWA, maka seluruh strukturak kebawah akan ikut menggunakan AHWA.” lanjutnya.
(Ahmad H. Budiawan)


sumber