- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
(BAHAYA) Telah disepakati MoU e-Goverment RI & Singapura


TS
togog3
(BAHAYA) Telah disepakati MoU e-Goverment RI & Singapura
TRIBINNEWS.COM, JAKARTA - Penandatangan kerjasama (MoU) antara Indonesia dengan Singapura di bidang E-Government mendapatkan kritikan keras dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Kerjasama ini dipandang Fadli Zon sebagai sesuatu yang merugikan bahkan membahayakan Indonesia.
“Kerjasama yang dijalin Indonesia dan Singapura di bidang E-Government sangat membahayakan bagi Indonesia. Jika E-Government Indonesia dikembangkan melibatkan asing, maka ini sama saja memberikan akses negara asing untuk masuk ke dalam sistem di Indonesia. Ini sangat berbahaya,” ujar Fadli Zon di Jakarta, Jumat (31/7/2015).
Fadli Zon menekankan E-Government harus dipegang 100 persen oleh orang Indonesia. Tidak boleh ada keterlibatan asing. Sebab, Indonesia juga sudah punya banyak developer dan ahli di bidang ini. Di beberapa kota, aplikasi E-Government 100% dari lokal. Ini hanya masalah kemauan dari pemerintah mau atau tidak memberdayakan potensi SDM dalam negeri.
"Seharusnya Presiden Jokowi mempercayai dan memakai kekuatan dalam negeri" kata Fadli Zon.
Fadli Zon menambahkan bahwa MoU ini harus dibatalkan mengingat resikonya yang sangat besar jika mengundang asing terlibat dalam pengembangan E-Government.
"MoU di bidang E-Government harus ditinjau ulang, bahkan dibatalkan. Pengembangan E-Government harus seluruhnya bersih dari keterlibatan pihak luar, agar sistemnya aman dan kedaulatan negara kita tidak terancam,” kata Fadli Zon.
http://m.tribunnews.com/nasional/201...hayakan-negara
“Kerjasama yang dijalin Indonesia dan Singapura di bidang E-Government sangat membahayakan bagi Indonesia. Jika E-Government Indonesia dikembangkan melibatkan asing, maka ini sama saja memberikan akses negara asing untuk masuk ke dalam sistem di Indonesia. Ini sangat berbahaya,” ujar Fadli Zon di Jakarta, Jumat (31/7/2015).
Fadli Zon menekankan E-Government harus dipegang 100 persen oleh orang Indonesia. Tidak boleh ada keterlibatan asing. Sebab, Indonesia juga sudah punya banyak developer dan ahli di bidang ini. Di beberapa kota, aplikasi E-Government 100% dari lokal. Ini hanya masalah kemauan dari pemerintah mau atau tidak memberdayakan potensi SDM dalam negeri.
"Seharusnya Presiden Jokowi mempercayai dan memakai kekuatan dalam negeri" kata Fadli Zon.
Fadli Zon menambahkan bahwa MoU ini harus dibatalkan mengingat resikonya yang sangat besar jika mengundang asing terlibat dalam pengembangan E-Government.
"MoU di bidang E-Government harus ditinjau ulang, bahkan dibatalkan. Pengembangan E-Government harus seluruhnya bersih dari keterlibatan pihak luar, agar sistemnya aman dan kedaulatan negara kita tidak terancam,” kata Fadli Zon.
http://m.tribunnews.com/nasional/201...hayakan-negara
0
1.6K
23


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan