Metrotvnews.com, Jakarta: Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Suryabrata masih mengkaji kebutuhan pemerintah untuk memutuskan menerima atau tidak tawaran utang satu miliar pound yang disodorkan Pemerintah Inggris melalui Perdana Menteri (PM) David Cameron.

"Belum (diputuskan), saya pelajari dulu," kata Wismana di kantornya, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).

Menurut dia pinjaman dari Negeri Ratu Elisabeth tersebut akan dicocokkan terlebih dahulu apakah memungkinkan dan sejalan dengan proyek-proyek yang masuk dalam blue book. Pasalnya, dana segar yang ditawarkan pada Indonesia tersebut untuk pembiayaan infrastruktur.

Sehingga jika nantinya ada proyek yang cocok antara Indonesia dan Inggris, pinjaman tersebut bisa diambil sesuai nilai proyek tersebut.

"Bisa (cocok), sudah ada penawaran Inggris. Sedang dilihat dan dikaji yang pas di mana sektornya," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pidato penutupan Business Forum Indonesia-Inggris PM Inggris David Cameron mempersilakan Indonesia untuk meminta tolong apa saja, menawarkan bantuan kota mana yang ingin dibangun, industri mana yang ingin dikembangkan, dan area keahlian apa yang ingin dijajaki kerja samanya.

"Bilang apa saja yang Indonesia mau, pintu kerja sama terbuka lebar untuk Indonesia," kata David Cameron kepada menteri dan usahawan baik dari Indonesia maupun dari Inggris.

Bukan tanpa alasan orang nomor satu di Inggris mengungkapkan hal seperti itu. Britania Raya termasuk lima investor terbesar di Indonesia, meski ekspor negeri Ratu Elizabeth itu ke Indonesia hanya 0,2 persen.

Saat ke Indonesia, PM Inggris Tawarkan Utang Rp21 Triliun
suara.com - Saat datang ke Indonesia dan menemui Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Inggris David Cameron ternyata menawarkan pinjaman dana segar sebesar 1 miliar poundsterling. Itu setara dengan Rp21 triliun

Pinjaman itu untuk pembangunan proyek infastruktur. Pinjaman luar negeri ini nantinya akan masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman atau Hibah Luar Negeri atau Blue Book Kementerian PPN/Bappenas.

Meski demikian, Bappenas/ Kementerian PPN masih mempelajari tawaran utang itu. Pasalnya, hingga kini Bappenas masih mempelajari detil pinjaman Inggris dengan skema kredit ekspor tersebut. Pemerintah pun belum memutuskan pada sektor apa pinjaman tersebut akan digunakan.

"Belum, belum ada keputusan apa-apa. Masih saya pelajari dulu, termasuk skema ekspor kredit seperti apa. Keputusannya diambil sesuai kesiapan, secepatnya," kata Deputi bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Wismana Adi Suryabrata saat ditemui di kantornya, Rabu (29/7/2015).

Dalam daftar rencana pinjaman atau hibah luar negeri tersebut, pemerintah membatasi penyerapan utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nilainya 39 miliar dolar AS selama lima tahun.

"Intinya kalau Blue Book 39 miliar dolar AS. Dan bisa saja pinjaman Inggris itu masuk Blue Book, karena sudah ada penawaran dari lain, seperti World Bank, IDB. Nanti dikaji yang pas sektor mana," kata dia.

Namun ketika ditanya lebih lanjut siapa saja negara yang masuk dalam Blue Book yang siap membiayai proyek infrastruktur dari pinjaman luar negeri, pihaknya masih enggan membeberkannya.

"Sebagian proyek yang masuk RPJMN sudah (Blue Book). Sebagian lagi perlu studi kelayakan lebih lanjut," ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pihak Bappenas masih perlu melakukan kajian secara detail terkait pembiayaan proyek infrastruktur agar tepat sasaran.

"Nanti dilihat, penawaran itu detailnya seperti apa. Secara general kita mesti kaji dalam detailnya," katanya.

Bappenas akan Kaji Skema Tawaran Pinjaman Inggris

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Inggris David Cameron menawarkan bantuan dana segar sebesar 1 miliar poundsterling kepada Indonesia untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Pinjaman luar negeri ini akan masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman atau Hibah Luar Negeri atau Blue Book Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Menteri PPN Bidang Pendanaan Pembangunan, Wismana Adi Suryabrata mengaku masih mempelajari detil pinjaman Inggris dengan skema kredit ekspor tersebut.

"Belum, saya akan pelajari dulu detilnya, termasuk skema ekspor kredit seperti apa," ucap dia saat berbincang di kantornya, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Namun dia memastikan bantuan tersebut akan masuk dalam Blue Book 2015-2019 yang sedang disusun Kementerian PPN. Dalam daftar rencana pinjaman atau hibah luar negeri tersebut, pemerintah membatasi penyerapan utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nilainya US$ 39 miliar selama lima tahun.

"Intinya kalau Blue Book US$ 39 miliar. Dan bisa saja pinjaman Inggris itu masuk Blue Book, karena sudah ada penawaran dari lain, seperti World Bank, IDB. Nanti dikaji yang pas sektor mana," kata dia.

Kementerian PPN, kata Wismana, telah memasukkan sejumlah proyek yang siap dibiayai dengan pinjaman luar negeri dalam kurun waktu lima tahun. Sayang dia masih enggan menyebutkan rincian proyek tersebut.

"Sebagian proyek yang masuk RPJMN sudah (Blue Book). Sebagian lagi perlu studi kelayakan lebih lanjut," ujar Wismana.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan Indonesia tidak akan menolak bila diberikan dana segar 1 miliar poundsterling.

"Selama itu (kredit) kondisinya baik, ya kami pasti terima. Kami butuh perdagangan. Artinya, perdagangan itu kalau kami mengimpor barang dari Inggris dikasih kredit," kata JK.

Dana sebesar itu nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan sistem pengolahan limbah di Jakarta dan pembangunan pembangkit listrik panas bumi. (Fik/Ahm)