JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki untuk menjalani saja proses hukum di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Menurut Kalla, memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim merupakan suatu kewajiban warga negara.

"Ya itu proses hukum, jalani saja. Dipanggil kan tidak berarti apa itu (bersalah)-kan, diperiksa, semua warga negara wajib itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (27/7/2015).

Hari ini, Suparman memenuhi panggilan Bareskrim untuk diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang berawal dari laporan hakim Sarpin Rizaldi. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KY memutuskan untuk memberikan rekomendasi sanksi berupa skors selama enam bulan terhadap hakim Sarpin.

Rekomendasi itu terkait putusan Sarpin terhadap gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Polri. Selain memeriksa Suparman, hari ini Bareskrim juga memeriksa Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Sebelumnya Kalla meminta KY dan kepolisian tidak berlebihan dalam menyikapi laporan hakim Sarpin Rizaldi. Ia meminta masing-masing pihak menyikapi masalah ini dengan proporsional. (Baca: Soal Hakim Sarpin, Wapres Minta KY dan Kepolisian Tidak Berlebihan)

Menurut Kalla, kasus terkait pelaporan Sarpin ini bisa diselesaikan secara duduk bersama. Ada cara lain yang lebih baik dibandingkan dengan menetapkan komisioner KY sebagai tersangka atas pernyataannya yang dianggap mencemarkan nama baik hakim Sarpin Rizaldi.

Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya meminta kepolisian kaji ulang penyidikan terhadap kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hakim Sarpin. Menurut Jokowi, kepolisian lebih baik menyelidiki kasus strategis yang mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Menurut Presiden, saat ini pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, aparat kepolisian juga diminta memfokuskan pelaksanaan tugasnya pada hal-hal yang strategis. (baca: Jokowi Minta Polri Usut Kasus Strategis daripada Kasus Sarpin)

sumber: http://nasional.kompas.com/read/2015...campaign=Kknwp

semua orang memang harus diperlakukan sama di depan hukum. hukum jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. tapi juga tajam ke bawah dan ke atas. bravo JK!