Kisruh Tolikara Ada Campur Tangan Asing?
KAMIS, 23 JULI 2015 | 05:54 WIB


Para korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Mereka rata-rata menderita luka tembak di bagian kaki dan tangan terkena serphan peluru. Dari 11 orang yang jadi korban tertembak, ada enam yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi

TEMPO.CO , Jakarta -Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menilai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kisruh Tolikara, Papua, untuk menyerang pemerintahan dan institusinya. Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan pihak lain itu berasal dari luar negeri. "Penyelidikan Polisi masih panjang. Bisa saja kan ada keterlibatan pihak asing," ujarnya di Istana Negara kemarin.

Sutiyoso mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada aparat setempat untuk mengantisipasi terjadinya konflik. Informasi intelijen itu sudah diberikan pada 11 Juli atau sepekan sebelum penyerangan terjadi. Informasi ini kemudian direspons oleh Kepolisian setempat dengan menggelar rapat musyawarah pimpinan daerah yang melibatkan Bupati, tokoh agama, presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI). "Kalau tidak ada informasi dari kami, dari mana (aparat) tahu dan harus berjaga," katanya.

Ia menegaskan BIN telah melakukan tugasnya sesuai prosedur dengan memberikan informasi peringatan terjadinya kisruh. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan menyebut pihak mana yang sengaja menyudutkan pemerintah dengan kisruh Tolikara ini. Sutiyoso mengatakan Kepolisian harus melakukan investigasi khusus agar tidak menuduh sembarang orang.

Sementara itu Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 37 orang saksi. Dengan pemeriksaan tersebut, ia memperkirakan hari ini kepolisian sudah bisa menentukan tersangka dalam kisruh Tolikara. Tapi, ia enggan menyebut pihak mana yang kemungkinan menjadi tersangka. "Akan saya sampaikan kalau tersangka sudah ditangkap," katanya.

Badrodin mengatakan dengan fakta hukum yang ada serta penetapan tersangka, Kepolisian bisa mengembangkan kasus untuk mencari tersangka lain dan aktor intelektual di balik kisruh Tolikara. Hingga kini, kata Badrodin, kepolisian masih melakukan pengamanan di Tolikara. Polisi juga membersihkan puing-puing bangunan yang rusak dan renovasi. "Proses ini memerlukan waktu. Di lokasi pengungsian juga memerlukan pengamanan dari Polri jadi pengamanan masih jalan terus," katanya.
http://nasional.tempo.co/read/news/2...r-tangan-asing


Peristiwa Tragis di Tolikara, Pembiaran atau Gagalnya Antisipasi Keamanan dan Intelijen?
18 Juli 2015 8:31 PM


Pembakaran rumah ibadah umat Islam di Tolikara, Papua (Foto: Istimewa)

Jakarta, Aktual.com — Pembakaran rumah ibadah umat Islam hingga pelarangan pelaksanaan ibadah serta penggunaan simbol agama, di Tolikara, Papua akibat gagalnya antisipasi yang dilakukan aparat keamanan dan Intelijen.

Demikian disampaikan oleh Direktur The Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, saat dihubungi Aktual.com, di Jakarta, Sabtu (18/7).

“Ini kegagalan aparat keamanan dan intelijennya, karena dengan edaran seperti itu sudah cukup jelas, ini adalah sesuatu yang potensial gejolak, dan seharusnya diantisipasi sejak awal,” kata dia menerangkan.

Selain itu, pemerhati kontra-teroris ini pun berpandangan, nbahwa komentar yang dikeluarkan oleh orang-orang ‘ring satu’ Kepresidenan justru malah membuat keadaan semakin runyam. Baik yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun oleh Kapala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.

Seperti, penggunaan speaker terlalu keras dan mushala yang terbakar (atau ketidaksengajaan, red).

“Justru komentar yang dikeluarkan tidak proporsional, gara-gara speaker -ah, seperti JK atau Luhut Panjaitan, dan ini kan menjadi membiaskan masalah, harusnya jika nasi sudah menjadi bubur seperti ini, tangkap saja pelaku (pembakaran) karena itu kan delik kriminalnya jelas, mereka (jemaat GIDI, red) yang melakukan pembakaran, dengan tindakan yang tegas seperti itu,” tandasnya.
http://www.aktual.com/peristiwa-trag...dan-intelijen/


Tragedi Tolikara, PDIP: Ada Pihak Takut Kebijakan Jokowi di Papua
Minggu, 19 Juli 2015, 11:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi menilai ada operasi intelijen tingkat tinggi yang sedang dilakukan dalam peristiwa kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, hingga berdampak pada terbakarnya sebuah mushala.

"Kehidupan beragama di bumi Cenderawasih selama ini sangat baik. Ini murni operasi intelijen tingkat tinggi. Masyarakat Papua ini sangat santun dan toleran soal beragama dan merasakan kebijakan dan hati Pak Jokowi yang fokus pada keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat papua," ujar politikus PDIP tersebut di Jakarta, Ahad (19/7).

Indikasi adanya operasi intelijen tingkat tinggi, lanjut dia, terlihat dari rangkaian peristiwa beberapa aksi sepihak yang menuntut referendum Papua di Jakarta. "Jadi dua minggu lalu saya sudah dapat informasi akan ada eskalasi meningkat di Papua. Tanda-tandanya nampak tapi informasi dan letupan kecil tersebut tidak segera diantisipasi pihak intelijen kita dan aparat keamanan," ungkap Fahmi.

Fahmi mengingatkan, bahwa situasi di Papua tidak bisa dilihat berdiri sendiri dari satu insiden satu dengan apa yang digerakkan di Jakarta. "Kita harus gunakan pendekatan 'helicopter view', jangan simptomian per kejadian. Nanti terlihat otaknya siapa yang mendanai memprovokasi dan menggerakkan. Operasi intelijen ini, seperti tukang bakarnya tidak terlihat, tapi asap dan bau nya terasa, " katanya.

"Yang harus dijadikan analisis pertama dalam melihat setiap insiden di Papua, adakah pihak-pihak yang terganggu kepentingannya dengan kebijakan Jokowi di Papua saat ini? Siapa yang paling khawatir Papua lebih baik dan lebih maju? Setelah itu, petakan," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/na...okowi-di-papua


Pasca-Insiden Tolikara, Tiga Instruksi Jokowi
RABU, 22 JULI 2015 | 16:25 WIB


Lokasi kerusuhan Tolikara, Papua, 20 Juli 2015. TEMPO/Maria

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan tiga instruksi untuk menyelesaikan konflik di Tolikara, Papua. Selan soal penyelesaian hukum, Jokowi akan mengundang tokoh-tokoh agama dan organisasi masyarakat keagamaan untuk berdialog. "Itulah yang harus dikedepankan, bukan justru karena perbedaan lalu kemudian kita saling menegasikan antara satu dengan yang lain," ujar Lukman di Istana Negara, Rabu, 22 Juli 2015.

Jokowi memberikan instruksi penyelesian jnsiden di Tolikara. Pertama, Jokowi meminta penegakan hukum diselesaikan. Kedua, presiden memerintahkan segera dilkukan kembali pembangunan fasilitas yang rusak di Tolikara. Ketiga, presiden akan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Papua untuk sama-sama menenangkan situasi di sana dan nasional.

Lukman mengatakan, Jokowi menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Sehingga, ia berharap perbedaan dan keragaman tidak mengoyak persatuan dan kebersamaan.

Jokowi sempat memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin setelah halal bihalal di Istana Negara. Tampak Menteri Tedjo yang sudah meninggalkan Istana terlebih dahulu kembali lagi dengan membawa map dan langsung menemui Jokowi.

Penyerangan yang terjadi bertepatan dengan hari raya Idul Fitri di Tolikara berawal dari protes jemaat Gidi terhadap penyelenggaraan salat Id di lapangan Markas Komando Rayon Militer, Distrik Karubaga, Tolikara. Lapangan tersebut berdekatan dengan permukiman warga, kios, Masjid Baitul Muttaqin, dan gereja. Saat itu jemaat Gidi--jemaat Kristen mayoritas di Tolikara--tengah menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani.
http://nasional.tempo.co/read/news/2...struksi-jokowi


Tegas Soal Kedaulatan, Jokowi Dikritik Soal Papua
MINGGU 14 DESEMBER 2014 08:52 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai diserang pihak asing dalam kasus Papua. Masih belum lama menjabat, terjadi penembakan terhadap warga sipil di Papua.Tentunya yang tertuduh pihak TNI dan Polri.

Kalau melihat lebih jernih, pergesekan di antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga terjadi. Ada faksi Inggris yang dimotori Benny Wenda, ada juga yang dimotori Australia, maupun faksi-faksi lainnya termasuk di Amerika Serikat. Dalam beberapa kasus, mereka pun sering bentrok di lapangan. Dan kejadian perang antaranggota OPM tidak bisa dihindarkan.

Setelah kejadian tertembaknya warga Papua, beberapa tokoh Papua termasuk petinggi gereja meminta Jokowi tidak usah datang ke Bumi Cendrawasih. Tokoh gereja Papua, Pdt Socrates Sofyan Yoman meminta Jokowi tidak usah datang ke Papua saat perayaan natal.

The Canberra Times pada Sabtu (13/8/2011) menyebut tentang laporan rahasia mengenai kaum separatis Papua yang ditulis oleh kesatuan elit militer Indonesia, Kopassus. Laporan tersebut mengklaim adanya kelompok-kelompok bersenjata yang bersiaga untuk perang gerilya. Tetapi dalam laporan diungkap bahwa kelompok itu hanya memiliki satu senjata untuk setiap 10 orang.

Laporan yang bertajuk ‘Anatomi Separatis Papua (Anatomy of Papuan Separatis)’ itu menyatakan, penduduk dari provinsi timur yang kaya akan sumber daya ini ‘mudah dipengaruhi oleh ide-ide separatis’. “Tuntutan irasional untuk hak adat atas tanah dan terbatasnya infrastruktur serta transportasi telah menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata laporan itu.

Kalau kita kaitkan pernyatan tegas Jokowi sebelum dilantik yang dikutip media Australia The Sydney Morning Herald (SMH) edisi Sabtu (18/10).

Jokowi, yang ditulis SMH dengan sebutan ‘'Mr Joko'', memperingatkan Perdana Menteri Tony Abbott agar Angkatan Laut Australia tidak seenaknya memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa diundang, termasuk dengan dalih menghalau balik imigran ilegal maupun pencari suaka yang hendak memasuki wilayah perairannya.

Selain itu, Jokowi pun akan bertindak tegas terhadap gerakan separatis termasuk peran asing dalam merongrong kedaualatan NKRI. Sikap tegas itu dibuktikan dengan menenggelamkan kapal asing. Dan melihat gejala tegasnya Jokowi, asing mulai bermain di Papua.
http://indonesiana.tempo.co/read/272...tik-soal-papua


IPW: Permalukan Jokowi, Berlebaran di Aceh, Rusuh di Papua
Sabtu, 18 Juli 2015 , 14:21:00

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai kasus pembakaran tempat ibadah umat Islam di Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7) merupakan tindakan keji.

Neta menduga, tindakan itu semata-mata bukan sekadar masalah pertikaian antarkelompok, tetapi ada tujuan lain yang lebih besar yang ingin ditunjukkan para pelaku.

"Saya melihat perbuatan ini sengaja dilakukan untuk mempermalukan Jokowi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu," kata Neta kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/7).

Kelompok ini menurutnya sengaja mengacak-acak Papua karena beberapa alasan. Pertama karena kedekatan Jokowi dengan Papua. Jokowi merasa dekat, yang dibuktikan dengan kedatangan Jokowi beberapa kali ke Papua.

"Bapaknya Iriana (istri Jokowi) juga salah seorang yang ikut dalam operasi Mandala dan Iriana dilahirkan ketika bapaknya sedang bertugas di sana, makanya dia dinamakan Iriana, yang diambil dari nama Irian Jaya, nama Papua di era setelah perang kemerdekaan. Pembakaran tempat ibadah umat Islam ini tentunya akan mempertaruhkan citra Jokowi," ujar Neta.

Alasan lainnya lanjut Neta, ingin menggambarkan betapa keputusan Jokowi mengangkat tokoh tua seperti Sutiyoso sebagai kepala BIN, padahal justru kabinetnya banyak diisi oleh tokoh-tokoh muda. "Jadi memang ada orang yang sengaja bermain untuk memperolok-olok Jokowi," tegasnya.

Tidak cukup itu saja. Menurut Neta, kejadian di Papua yang berada di ujung timur Indonesia ini bertepatan dengan kehadiran Jokowi di Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia.

Lebih lanjut, Neta mempertanyakan kenapa BIN dan jajaran Polda Papua tidak bisa mengantisipasi peristiwa ini padahal selama ini BIN memiliki rekord yang baik di Papua. "Tapi kok sekarang kenapa bobol? Padahal surat edaran yang berbau sara sudah beredar beberapa hari sebelumnya. Kenapa BIN tidak berkoordinasi dengan Polda sana, dan kenapa tidak ada reaksi saat surat edaran bermasalah itu ke luar?," tanya dia.

"Atau memang sudah berkoordinasi tapi karena Kapoldanya Irjen (Pol) Yotje Mende sibuk ikut ujian fit and proper test pimpinan KPK jadi lalai dengan tugasnya sebagai kapolda? Dan jadinya seperti meninggalkan tugas? Kalau begini, lebih baik Yotje mundur dari pencalonan pimpinan KPK saja," sarannya
http://www.jpnn.com/read/2015/07/18/...usuh-di-Papua-

----------------------------

Sudah tahu, kok pura-pura nggak tahu? Bukannya SOP orang intelejen itu, bila ada operasi intel (apalagi oleh negeri asing) yang bisa membahayakan Negara atau kepentingan nasional, seharusnya dipersiapkan kontra-intelejennya? Bukannya malahan pergi ke Aceh segala!