Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meluruskan pernyataan yang mengatakan tak ada peredaran Surat Edaran (SE) dari Gereja Injil Di Indonesia (GIDI), yang ditujukan pada umat islam di Tolikara.

"Yang mengatakan surat itu tak ada Presiden GIDI, bukan saya yang mengatakan," kata Tedjo di kantornya, Jakarta, Selasa (21/7).

Tedjo yang didampingi Ketua Mubaligh Seluruh Indonesia Ali Mochtar Ngabalin juga telah menerima pernyataan sekaligus konfirmasi serupa bahwa klaim tak adanya keberadaan Surat Edaran berasal dari Presiden GIDI. (Baca: Insiden Tolikara Bukan Hanya Konflik Agama)

Menurut Tedjo, saat ini pihak kepolisian terus menelusuri keberadaan surat tersebut, Dia mengatakan telah menerima kopian surat asli dan telah membacanya. "Suratnya sama dengan yang beredar di media sosial dan sedang terus ditelusuri," kata Tedjo.

Berbeda dengan pernyataan satu hari sebelumnya, Tedjo mengatakan bahwa surat edaran bisa datang dari pihak mana saja,

"(SE) itu dari mana? itu dibantah oleh panitia yg ada di sana, suratnya ada tapi, saya juga belum liat, tapi itu bisa aja dari mana saja. Mereka juga mengatakan tidak pernah mengeluarkan seperti itu," kata Tedjo saat ditemui di Jakarta, kemarin. (Baca: Rhoma Irama: Umat Islam-Kristen, Jangan Terprovokasi Tolikara)

Sebelumnya, telah terjadi Insiden di Tolikara antara Jemaat Kristen dan Muslim. Insiden diyakini berawal dari surat edaran Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang mengimbau warga muslim untuk tidak menggunakan pengeras suara saat melaksanakan Salat Idul Fitri.

Alasannya, lokasi Salat Id hanya berjarak sekitar 250 meter dari tempat dilangsungkannya sebuah seminar internasional yang dihadiri oleh pemuda dari Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan diperkirakan mencapai dua ribu orang pemuda GIDI.

Sementara itu, Menurut Presiden Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Dorman Wandikmbo, pihaknya telah mengingatkan umat Islam di Tolikara untuk mematuhi surat pemberitahuan yang telah dilayangkan gereja dua minggu sebelum kegiatan dilangsungkan.