PAPUA - Mayoritas warga Sulawesi Selatan yang merantau ke Papua menjadi korban kerusuhan bernuansa agama di Kabupaten Tolikara, Papua. Tak kurang dari 70 kios warga Papua asal Sulawesi Selatan dibakar massa.

Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPW KKSS) Papua, Mansur menyesalkan insiden itu. “Itu bukan masjid, tapi musala. Sebenarnya rumah dan kios yang dijadikan sebagai tempat salat. Ukurannya sekitar 4 x 6 meter, milik warga asal Palopo,” kata Mansur saat dihubungi pojoksulsel.com.

Dari data yang diperoleh KKSS, kios yang terbakar sekitar 70 unit. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Mansur mengatakan, mereka yang berada di pasar itu ada dari berbagai suku, seperti Jawa dan Madura.

Hanya saja, sambung Mansur, sebanyak 80 persen berasal dari Sulsel. Dia menambahkan, disharmonis umat beragama di Tolikara sudah berlangsung lama. (ps)

http://m.jpnn.com/read/2015/07/19/315905/Warga-Sulsel-Paling-Banyak-Jadi-Korban-dalam-Rusuh-Papua-


Pemda dan intelkam




Gara-Gara Papua Rusuh, Kapolda Diminta Mundur dari Seleksi Capim KPK


JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai meletusnya kerusuhan di Tolikara Papua adalah akibat tidak adanya kepedulian pimpinan kepolisian dan buruknya kinerja intelkam Polda Papua.

"Karena fakta buruknya kinerja itu juga keberadaan surat GIDI yang dikeluarkan 11 Juli 2015 tidak diantisipasi dan tidak ada upaya pencegahan hingga kemudian kerusuhan meletus," kata Neta S Pane, Minggu (19/7).

Sebelum kerusuhan 17 Juli 2015 meletus di Tolikara ujar Neta, sudah ada dua kerusuhan lainnya, yakni pada 9 Juli 2015, rumah warga di Kampung Yelok dibakar massa. Lalu pada 15 Juli 2015 sejumlah Hanoi (rumah tradisional) di Panaga dibakar massa. Bahkan pada 11 Juli 2015 beredar surat GIDI yang kemudian pada 17 Juli 2015 meletus kerusuhan di Tolikara, sebanyak 70 bangunan dan mesjid dibakar massa.

"Ada tenggat waktu tujuh hari. Kenapa intelkam Polda Papua tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini? Apakah karena Kapolda Papua sedang sibuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK sehingga antisipasi terhadap wilayah tugasnya terabaikan? Kerusuhan ini menunjukkan tingkat kepedulian para pejabat Polda Papua sangat rendah," tegasnya.

Dengan adanya kasus ini, IPW minta Kapolda Papua harus berjiwa besar mundur dari capim KPK. "Sebab keteledoran dan kecerobohan yang dilakukannya sudah membuat keresahan luar biasa dalam hubungan antara umat beragama, tidak hanya di Papua tapi sudah meluas keseluruh wilayah Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, Neta juga menyarankan Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolda, Wakapolda, dan intelkam Papua. Kecerobohan dan sikap teledor yang mereka lakukan membuat hubungan umat beragama menjadi tegang.

"Demikian juga halnya dengan pola kerja intelijen dan sinerji kinerja antara Intelkam Polri dan BIN, terutama di Papua patut dievaluasi. Tujuannya agar intelijen tidak kecolongan dan kedodoran lagi dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini di daerah-daerah rawan, khususnya Papua serta Polri harus mengusut tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke proses hukum," pungkasnya.