Ulah dan tangan nakal pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI membuat banyak aset pemerintah DKI melayang. Kerugian negara akibat kehilangan aset ditaksir mencapai Rp495 miliar.

"Tahun ‎2013 sudah keras, masih main juga di 2014. Panggil SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) suruh kembalikan. Kalau tidak bisa kita penjarakan," kata Gubernur Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2015).

Ahok memberikan tenggat waktu 60 hari kepada SKPD untuk menyelesaikan masalah aset. Jika dalam rentang waktu itu SKPD tak dapat mengembalikan kerugian negara, Ahok mengancam memberi sanksi tegas.

"Kalau tidak berarti kena sanksi, dia bisa pidana karena korupsi," ancamnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku senang audit BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI dilakukan secara mendetail. Pasalnya, selama ini ia tak mendapat laporan audit BPK seketat tahun ini.

"Ada pengakuan, dulu enggak sampai (seketat) ini. Bagus, saya minta BPK periksa habis-habisan," tuturnya.

Seperti diketahui, Ahok sudah meminta SKPD yang bermasalah mengembalikan kerugian negara hasil audit BPK. Masalah kepemilikan aset terjadi di 45 SKPD DKI. Beberapa di antaranya Dinas Komunikasi dan Informasi Masyarakat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pajak, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Pertamanan, Dinas Sosial, Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Perhubungan dan PT TransJakarta.


http://news.metrotvnews.com/read/201...k-salahkan-pns


Ada Gubernur yg selalu teriak2 APBD transparan, begitu di audit BPK...,eh dia mencak2 & maki2 BPK. adaaaa.....