Penyuap Hakim PTUN Medan 'Capek', Ini Duit Basnsos untuk Ormas Adik Ajib Shah

Ditangkapnya tiga hakim PTUN Medan, seorang paniter dan seorang advokad dari kantor OC Kaligis, kemarin di Medan, merupakan rentetan perbuatan korupsi dan gratifikasi besar-besaran melibatkan sejumlah pejabat Pemprovsu, pejabat Kejaksaan, sejumlah politisi di DPRD Sumut priode 2009-2014, pejabat Poldasu dan sejumlah organisasi profesi maupun organisasi masyarakat.

"Pemohon uji materi (penyuap) hakim PTUN Medan itu sduah capek jadi anjungan tunai mandiri (ATM) berjalan Kejaksaan dan Kepolisian. Ganti Kajati dan Kapoldasu, kasus dibuka lagi. Sementara puluhan miliar sudah dikasi ke Poldasu dan Kejatisu agar kasus dihentikan. Belakangan, Kejatisu kembali akan membuka kasus Bansos dan Bantuan Dana Bawahan (BDB) itu," terang Hotman, salah seorang pelapor kasus mandegnya kasus Bansos dan BDB Pemrovsu di Kejatisu serta Poldasu selama bertahun-tahun, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saat Pak Busyro masih aktif di KPK, dia sudah sempat datang ke DPRD Sumut terkait kasus itu agar diparipurnakan. Tapi mendadak pemaparan kasus lewat paripurna gagal, karena di DPRD Sumut itu ada politisi Golkar yang juga abang kandung Ketua salah satu Ormas. Massa digerakkan unjuk rasa bikin keributan," terang Hotman.

"Mulai Ketua, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan 90 persen anggota DPRD Sumut ikut kecipratan dana Bansos dan proyek BDB. Kalau KPK konsisten menelusuri kasus tersebut melalui pintu masuk ditangkapnya pemberi suap pada tiga hakim PTUN Medan itu, bakal padat Rutan KPK," tambahnya.

Terlepas ciptakan kondisi caos yang dilakukan politisi di DPRD Sumut agar kasus kembali buyar dan bungkam, kata Hotman, Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Nurdin Lubis saat itu Seda Sumut, sudah juga dipanggil Kejatisu dan Poldasu. Tapi pemeriksaan Gubsu terkendala izin Presiden melalui Mendagri. Sementara Sekd ketika itu Nurdin Lubis, sempat diperiksa saat Direskrimsus Poldasu Kombes Sadono. Sialnya, karena hasil pemeriksaan bocor ke publik, tak lama kemudian Kombes Sadono dicopot dari jabatan.

"Begitu juga di Kejatisu. Rumor beredar, petinggi Kejatisu hingga ke Kejagung sudah kecipratan hampir mencapai 20 miliar dari anggaran BDB dan Bansos tersebut. Ganti Kajati dan Aspidus serta Kasi Penyidikan, kasus dibuka lagi. Capek lah orang, dan coba mengajukan uji materi kewenangan Kejaksaan memeriksa dan memanggil pejabat terkait anggaran tersebut. Bagus nyuap di PTUN, ketimbang nyuap di Polisi dan Kejaksaan yang tak pernah berakhir," papar Hotman, dengan gamblang.

Ironisnya, kemarin jaksa Agung HM Prasetyo justru mengatakan terima kasih kepada penyidik KPK yang telah berhasil menangkap 3 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan lewat operasi tangkap tangan. Bahkan jaksa agung yang diduga loyal pada pimpinan partai Nasdem selaku mantan anggota DPR dari Partai Nasdem tersebut mengatakan, diharapkan penyidik KPK bisa mengungkap kasus dugaan suap itu sampai ke akar-akarnya.

"Saya dapat telepon Ketua KPK, mereka telah melakukan OTT. Saya syukuri, saya berterima kasih pada mereka, dan saya minta supaya diungkap tuntas siapa dalang di balik penyuapan itu. Jadi ini satu bukti di antara aparat penegak hukum ada sinergitas," imbuhnya, di Kejagung, Jakarta, Jumat (10/7/2015).

KPK menangkap dan kini telah menahan lima penegak hukum yakni, Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, hakim PTUN Medan Amir Fauzi, hakim PTUN Medan Dermawan Ginting dan Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan. Selain itu komisi antirasuah juga menangkap M Yagari Bhastara atau Gerry yang merupakan pengacara anak buah OC Kaligis yang bekerja di Kantor Kaligis and associates. (MS-07/MS-12/bbs)

Berikut 'Secuil' dari penerima BansosPemprovsu tahun 2013 yang berbuntut ditangkapnya lima tersangka di atas, karena penyuap hakim PTUN diduga capek jadi ATM Kejaksaan dan Kepolisian:

MPW Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara pimpinan Anwar Shah alias Aweng adik kandung Ketua DPRD Sumut Ajib Shah juga adik mafia tanah Ajib Shah , dalam rangka pembangunan Tugu Juang Kampung Kolam Rp 750.000.000
DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Rp 200.000.000
FKPPI Sumut Rp 150.000.000
PPM Sumut Rp 150.000.000
GM FKPPI Sumut Rp 100.000.000
PUJAKESUMA Sumut Rp 300.000.000
PW IPNU Sumut Rp 75.000.000
Badko HMI Sumut Rp 150.000.000
GMNI Rp 150.000.000
PMII Rp 150.000.000
GMKI Rp 150.000.000
PMKRI Rp 150.000.000
PD KBPPP Sumut Rp 100.000.000
Kaukus Perempuan Politik Indonesia Rp 150.000.000
Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia Rp 150.000.000
Resimen Mahatara Provsu Rp 150.000.000
Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Rp 150.000.000
DPW KIBLAT Sumut Rp 75.000.000
BAKOPAM Sumut Rp 75.000.000
GAMMI Sumut Rp 200.000.000
Laskar Hang Tuah Sumut Rp 200.000.000
PW Al Washliyah Sumut Rp 300.000.000
PW Muhammadiyah Sumut Rp 250.000.000
PW Nahdatul Ulama (NU) Sumut Rp 250.000.000
PW Persatuan Islam (Persis) Sumut Rp 200.000.000
PW Al Ittihadiyah Sumut Rp 200.000.000
PW IPHI Sumut 250.000.000
KB PII Sumut Rp 100.000.000
PW KAHMI Sumut Rp 100.000.000
PW PII Sumut Rp 100.000.000
PW Al Itihadul Mubalighin Sumut Rp 100.000.000
PW PERTI Sumut Rp 100.000.000
PW FPI Sumut Rp 100.000.000
PW Mat’ul Anwar Sumut Rp 100.000.000
PW IKADI Sumut Rp 100.000.000
PW Salimah Sumut Rp 100.000.000
PW KAMMI Sumut Rp 100.000.000
PW BKMT Sumut Rp 150.000.000
DPW JBMI Sumut Rp 75.000.000
MPW Pemuda Pancasila (PP) Sumut Rp 300.000.000

Berikut Juga Organisasi serta LSM/ Massa Ngaku Mahasiswa Pengunjukrasa dan lainnya

http://medanseru.co/berita/korupsi/3016/Penyuap-Hakim-PTUN-Medan---039-Capek--039---Ini-Duit-Basnsos-untuk-Ormas-Adik-Ajib-Shah#.Vafgh0pXerU